MEMAHAMI KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA (bagian 1)

Cara memahami kondisi umum keuangan pemerintah daerah terutama adalah dengan mencermati laporan tentang neraca daerah dan laporan tentang APBD. Neraca melaporkan tentang nilai dan rincian dari aset, kewajiban dan ekuitas. Konsepnya adalah persediaan (stock), terutama menggambarkan tentang nilai harta dan utang pada suatu waktu, misalnya pada 31 Desember 2015. Sedangkan APBD (realisasi) melaporkan tentang pendapatan dan belanja selama satu tahun tertentu, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Konsep dasar APBD adalah arus (flow) dana selama setahun, tentang penerimaan dan pengeluaran.

Selain laporan Realisasi Anggaran tahun bersangkutan dan Neraca Daerah per akhir tahun anggarannya, dilaporkan pula rincian lainnya dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD melaporkan pula tentang Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun, Laporan operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Arus Kas tahun anggaran bersangkutan.

LKPD tahun anggaran 2015 yang telah diaudit (audited) dalam Neraca Daerah menyatakan bahwa per tanggal 31 Desember 2015, total aset Pemda DKI Jakarta bernilai Rp 421.061.389.203.531,00 (sekitar 421 triliun rupiah). Terdiri dari lima macam aset: 1. Aset lancar sebesar Rp 17.450 miliar; 2. Investasi jangka panjang sebesar Rp 22.508 miliar; 3. Aset tetap sebesar Rp 334.403 miliar; 4. Dana cadangan sebesar Rp 1.046 miliar; dan 5. Asset lainnya sebesar Rp 45.654 miliar.

NO	URAIAN	NILAI
1	Aset lancar	17.450.490.675.026
2	Investasi jangka panjang	22.508.090.659.786
3	Aset tetap	334.403.041.973.049
4	Dana cadangan	1.046.215.749.016
5	Aset Lainnya	45.653.550.146.654

Sumber: diolah dari LKPD DKI Jakarta, 2015, audited

Aset lancar antara lain terdiri dari : Kas (kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas dan setara kas BLUD), Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang BLUD, Piutang Dana Transfer, Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan, Piutang Lainnya, Belanja Dibayar di Muka, Uang Muka Kerja, Persediaan. Sebagai contoh, kas dilaporkan sebesar Rp 6.281.945.032.768,00 (sekitar 6,28 triliun rupiah).

Investasi Jangka Panjang terdiri dari: Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen berupa: Penyertaan Modal pada BUMD yang kepemilikan sahamnya 100 persen oleh Pemda DKI Jakarta (Perusahaan Daerah) sebesar Rp 2.142 miliar, dan Penyertaan Modal pada PT Patungan atau BUMD yang sebagian saham dimiliki pihak lain, sebesar Rp 19.956 miliar. Perlu diperhatikan bahwa yang terbesar adalah yang disebut terakhir, antara lain seperti: PT Pembangunan Jaya, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PT Bank DKI Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta, PT Transportasi Jakarta.

NO	URAIAN	NILAI
1	PD Darma Jaya PD Pembangunan Sarana Jaya PD Pasar Jaya PD PAL Jaya	70.432.916.065 1.046.058.060.401 509.599.788.856 516.175.438.571
2	PT Pembangunan Jaya	1.942.067.255.754
3	PT Pembangunan Jaya Ancol	1.211.045.540.918
4	PT Jakarta Propertindo	4.322.661.011.016
5	PT Bank DKI Jakarta	5.884.333.774.627
6	PT Mass Rapid Transit Jakarta	3.759.293.639.511
7	PT Transportasi Jakarta	1.481.923.171.895
8	13 PT Patungan Lainnya	1.764.501.000.000
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	22.508.090.659.786

Sumber: diolah dari LKPD DKI Jakarta, 2015, audited

Analisis mengenai hal ini nantinya dapat dikaitkan dengan pos Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam APBD, karena sebagian investasi memang bermaksud meningkatkan hal ini. Sedangkan dalam hal tujuan strategis lain dapat diperiksa dari capaian dan prestasi layanan dari BUMD dimaksud.

   

Aset terbesar berupa aset tetap yang dilaporkan sekitar Rp 363.585 miliar. Terdiiri dari: Tanah Rp 284.069 miliar, Peralatan dan Mesin Rp 18.987 miliar, Gedung dan Bangunan Rp 24.170 miliar, Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 32.309 miliar, Aset Tetap Lainnya Rp 1.423 miliar, Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 2.630 miliar.

NO	URAIAN	NILAI
1	Tanah 284.068.689.312.488,00	284.068.689.312.488
2	Peralatan dan Mesin	18.986.813.894.851
3	Gedung dan Bangunan	24.169.792.568.590
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	32.306.882.017.848
5	Aset Tetap Lainnya	1.422.710.645.797
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.629.578.816.582
	ASET TETAP (SEBELUM PENYUSUTAN)	363.584.467.256.156
7	Ak Penyusutan Peralatan dan Mesin	(8.720.575.513.975)
8	Ak Penyusutan Gedung dan Bangunan	(9.252.509.523.776)
9	Ak Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(11.208.289.041.206)
10	Akmulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(51.204.150)
	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	(29.181.425.283.107)
	JUMLAH ASET TETAP	334.403.041.973.049

Sumber: diolah dari LKPD DKI Jakarta, 2015, audited

Analisis mengenai hal ini nantinya dapat dikaitkan dengan pos Belanja Modal dalam APBD. Diperbandingkan nilai pembelian (belanja) masing-masing aset tetap, serta mencermati perhitungan atas penyusutan. Informasi tambahan mengenai pembelian dan penjualan aset tetap, terutama yang berbentuk tanah, akan memeberi gambaran yang lebih baik.  

Dana Cadangan dilaporkan sebesar Rp 1.046 miliar. Aset lainnya dilaporkan sebesar Rp 45.654 miliar. Contoh Aset lainnya ini adalah: Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Aset Tidak Berwujud, dan lain-lain.

Neraca Daerah juga melaporkan sisi pasiva, yakni kewajiban dan ekuitas, yang jumlahnya adalah sama dengan jumlah asset. Pemda DKI Jakarta terbilang memiliki kewajiban yang relatif kecil porsinya, Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp758.869.632.554,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp197.707.784.670,00. Dengan kata lain, hanya memiliki sedikit utang. Jumlah ekuitasnya lah yang mencapai Rp420.104.811.786.307,00.

Dari uraian diatas, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memang dilaporkan mengelola aset yang amat besar, Jauh lebih besar dibandingkan propinsi lainnya. Informasi mengenai hal ini secara umum memang sudah diberikan oleh Pemda, namun masih belum memadai bagi publik luas, serta kuarang mudah diakses. LKPD yang lengkap, info grafis, laporan tentang rincian asset, dan lain sebagainya adalah hak publik. Pengawasan atas pelolaan aset musti melibatkan semakin banyak pihak, bahkan masyarakat luas.