Selasa, 17 April 2018

MEMAHAMI UTANG PEMERINTAH (bagian 5)


Utang Pemerintah menimbulkan biaya dari sisi anggaran pemerintah, baik biaya perolehan maupun biaya selama proses pembayaran cicilan atau pelunasannya. Biaya terbesar dari utang adalah bunga utang. Bunga utang dianggap wajar sebagai biaya dalam perekonomian modern terkait dengan nilai sekarang (present value) dan biaya atas kesempatan yang hilang (opportunity) dari modal yang dipinjamkan. Secara teknis, bunga antara lain berwujud: bunga (interest) untuk pinjaman luar negeri dan kupon (coupon) untuk Surat Berharga Negara.

Sebenarnya ada biaya lain yang terkait dengan pengadaan pinjaman luar negeri, seperti: commitment fee, management fee, dan premi asuransi. Bahkan ada denda jika tidak jadi dicairkan, padahal sudah disepakati dalam perjanjian tertulis. Secara bahasa awam, biaya itu antara lain adalah: ongkos untuk perundingan, proses pencairan, pengawasan dan ongkos pembatalan, keterlambatan pencairan, denda, dan lain sebagainya.

Sedangkan bunga untuk SBN secara riil adalah terkait dengan imbal hasil (yield) yang diperoleh investor atau pembelinya. Imbal hasil SBN merupakan keuntungan bagi investor sesudah memperhitungkan besarnya kupon dan harga pasar. Sebagai contoh, harga SBN ketika diterbitkan (berarti yang diterima oleh pemerintah) tidak selalu sama nilainya (100%) dari nominal tercantum. Jika sama dengan nominalnya berarti yield sama dengan kupon (bunga). Jika lebih rendah dari nominalnya (kurang dari 100%) berarti yield lebih dari kupon. Dimunkinkan pula kasus sebaliknya. Yang lebih sering terjadi adalah yield lebih besar dari kupon. Selain itu, pemerintah juga harus mengeluarkan beberapa biaya terkait dengan proses penerbitan dan distribusi SBN.

Dalam pencatatan dan publikasi APBN, keseluruhan biaya utang dianggap merupakan pembayaran bunga utang. Pos pembayaran bunga utang luar negeri telah memperhitungkan semua jenis biayanya, yang riil dikeluarkan. Pos pembayaran bunga dalam negeri telah mencakup perhitungan imbal hasil neto dan biaya lainnya dari SBN. Biaya yang dikeluarkan dalam hal SBN Syariah, meskipun mekanismenya tidak dengan perhitungan bunga, pembayaran riil nya dicatat pula dalam pos ini.

Pada tahun 2017, total pembayaran bunga utang adalah Rp216,6 triliun. Terdiri dari pembayaran bunga utang dalam negeri Rp200 triliun dan pembayaran bunga utang luar negeri Rp16,6 triliun. Pengertian bunga utang luar negeri di sini adalah utang yang berdenominasi valuta asing. Sedangkan bunga utang dalam negeri adalah untuk yang berdenominasi rupiah. Ada perbedaan definisi untuk keperluan publikasi dan analisis lain tentang arti dalam dan luar negeri, yang akan dibahas kemudian.
 
Pembayaran bunga utang cenderung naik dari tahun ke tahun, seiring dengan bertambahnya utang dan posisi utang yang lebih besar. Tampak pada gambar yang diolah dari data publikasi bulanan utang dari DJPPR Kemenkeu RI. Pembayaran bunga utang dalam negeri memiliki porsi yang lebih besar dengan kecenderungan makin besar. Perlu diketahui bahwa SBN dengan denominasi rupiah dimiliki pula oleh yang bukan penduduk atau pihak asing. Sebagaimana dalam bagian tulisan terdahulu, kepemilikan asing atas SBN telah mencapai kisaran 40% saat ini.


Untuk mengetahui seberapa besar beban pembayaran bunga, tidak semata-mata dari jumlahnya. Berbagai rasio bisa dihitung atas data pembayaran bunga dibandingkan dengan beberapa besaran fiskal atau indikator ekonomi lainnya. Seperti posisi utang dibandingkan dengan PDB, yang menghasilkan rasio utang dan PDB. Bisa dihitung rasio pembayaran bunga utang dan PDB juga. Akan tetapi untuk analisis beban bunga utang, yang lazim diperhatikan antara lain adalah perbandingan atau rasionya dengan belanja negara, dengan pendapatan negara, dengan posisi utang.

Rasio bunga utang dengan belanja adalah untuk melihat porsinya, karena pembayaran bunga adalah salah satu pos belanja dalam APBN, pada bagian belanja Pemerintah Pusat. Pembayaran bunga utang sebesar Rp216,6 triliun adalah 10,82% dari realisasi Belanja tahun 2017 yang sebesar Rp2.001,6 triliun. Dicermati pula perubahan porsinya dari tahun ke tahun. Tentu saja, makin kecil porsinya akan menguntungkan bagi anggaran Pemerintah.

Pemerintahan Presiden Jokowi sebaiknya mewaspadai akan kenaikan pembayaran bunga utang dan rasio atas belanja ini. Belanja sudah diakui sengaja ditingkatkan untuk mendukung kebijakan bersifat ekspansif, terutama dalam hal program prioritas. Posisi utang meningkat tentu meningkatkan nominal pembayaran bunga. Akan tetapi dalam hal rasionya atas belanja merupakan indikasi hal lain pula, bahwa porsi membayar bunga dari belanja tersebut makin besar. 

Rasio bunga utang dengan pendapatan adalah untuk melihat porsinya, karena pembayaran bunga sebaiknya dibayar dari Pendapatan Negara. Pembayaran bunga utang tadi adalah 13,08% dari realisasi Pendapatan tahun 2017 yang sebesar Rp1.655,8 triliun. Dicermati pula perubahan porsinya dari tahun ke tahun, dengan penalaran yang serupa dengan belanja. Dalam beberapa analisis, bagian terpenting dari pendapatan negara, yaitu penerimaan perpajakan dilakukan pula. Anggapannya, penerimaan perpajakan lebih bisa dikontrol atau diperkirakan, serta mencerminkan tingkat kelesuan ataupun garirah perekonomian. Rasionya tentu lebih tinggi.



Rasio bunga utang dengan posisi utang adalah untuk melihat tingkat biaya yang riil dikeluarkan. Bisa dikatakan menggambarkan tingkat bunga rata-rata untuk seluruh utang saat itu atau selama setahun berjalan. Ada dua posisi utang yang lazim dipakai, yaitu posisi utang akhir tahun bersangkutan. Pembayaran bunga utang tadi dibandingkan dengan posisi utang per 31 Desember 2017 sebesar Rp3.938,45 triliun, atau sekitar adalah 5,50%. Dicermati pula perubahannya dari tahun ke tahun. Jika makin kecil, maka biaya utang secara riil dianggap turun. Dan sebaliknya.

Dalam hal posisi utang, sebenarnya kurang tepat membandingkan pembayaran bunga selama setahun dengan posisi akhir tahun. Posisi utang mengalami fluktuasi selama setahun berjalan, sehingga “biaya” yang harusnya dicermati bukanlah atas posisi akhir tahun. Cara akuntansi yang sedikit lebih sulit adalah “menyetahunkan”, antara lain dengan menghitung rata-ratanya tiap bulan. Cara yang lebih sederhana, namun sudah cukup mewakili adalah dengan memakai rata-rata posisi akhir tahun berjalan dengan akhir tahun sebelumnya. Posisi utang pada akhir tahun 2016 sebesar Rp3515.46, dan tahun 2017 sebesar Rp3.938,45, maka posisi utang rata-rata tahun 2017 dianggap sebesar Rp3.726.96. Rasionya adalah 5,81%.

Pemerintah sebaiknya mewaspadai kecenderungan kenaikan rasio yang mencerminkan makin tingginya biaya utang. Padahal penilaian dan rating Indonesia dalam hal utang terus membaik. Pemerintah pun selalu mengatakan akan mengelola utang dengan baik, yang salah satunya adalah dengan menurunkan biaya utang. Kenaikan nominal bunga yang dibayarkan adalah satu hal, kenaikan “tingkat bunga” adalah hal lain, dan keduanya musti ditangani dengan baik.


Analisis yang lebih lanjut adalah mencermati beberapa jenis utang berdasar mata uang, berdasar jenis pinjaman atau SBN, dan lain sebagainya. Urgensinya antara lain karena beberapa jenis utang memang memiliki “biaya” yang rendah, sehingga bisa menyamarkan jenis lainnya. Misalkan, SBN yang tidak bisa diperdagangkan yang dimiliki oleh Bank Indonesia kini nyaris tak berbiaya atau kecil sekali. Padahal dalam analisis di atas dia dimasukkan ke dalam satuan pembanding.


Analisis lain yang sering dilakukan adalah membandingkan yield dari berbegai SBN atas waktu jatuh temponya. Ada yang kurang dari satu tahun, satu tahun, tiga tahun, dan seterusnya. Untuk sementara kita belum mencantumkan data hal semacam ini. Hanya untuk sekadar pembanding, kita ulangi lagi rasio bunga utang dengan posisi utang akhir tahun 2017 adalah 5,50%, rasio dengan posisi utang rata-rata tahun 2017 adalah 5,81%. Data yield Desember 2017 belum dipublikasi resmi. Data yield SUN (salah satu jenis SBN) berdenominasi Rupiah pada Desember 2016, antara lain: sebesar 6,44% untuk tenor satu tahun, 7,46% (3 tahun), 7,50% (5 tahun), 7,91% (10 tahun), 8,54% (30 tahun). Gambar disalin dari publikasi DJPPR Kemenkeu edisi Agustus 2017. Untuk edisi selanjutnya, data ini tidak ditampilkan lagi di webnya.
BERSAMBUNG KE BAGIAN 6     

Sabtu, 14 April 2018

MEMAHAMI UTANG PEMERINTAH (bagian 4)


Pendapatan negara selama periode tahun 2000 – 2017 memang cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun ada beberapa tahun yang mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya, seperti tahun 2002, 2009, dan 2015. Kondisi pendapatan yang menurun biasanya karena penerimaan terkait sumber daya alam, khususnya migas, akibat penurunan harga yang cukup signifikan.

Kenaikan pendapatan negara tersebut diikuti pula oleh kenaikan belanja negara tiap tahunnya. Belanja juga pernah mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2002 dan 2009. Penurunan belanja tahun 2009 lebih kecil dibanding penurunan pendapatan pada tahun itu. Setelah itu, belanja tak pernah turun, meski pendapatan turun pada tahun 2015.    

  
Sementara itu, belanja negara selalu lebih besar dibandingkan pendapatan, yang berarti realisasi anggaran pemerintah (APBN) selalu mengalami defisit. Defisit dalam tiga tahun terakhir, tahun  2015 - 2017 jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi sementara APBN 2017, defisit tercatat sebesar Rp345,84 triliun.

Cara pemerintah menutupi kekurangan atau defisit anggarannya disebut dengan istilah pembiayaan. Diantaranya adalah: menjual aset, menjual kepemilikan saham atas BUMN (divestasi), dan berutang. Cara yang paling lazim dilakukan di berbagai negara adalah berutang, dan dilakukan pula oleh pemerintah Indonesia. Cara dengan menjual aset atau divestasi pun sempat dilakukan dengan jumlah yang cukup signifikan di masa lalu, ketika pemerintah memilik banyak aset dan telah berinvestasi akibat krisis 1998 dan kebijakan rekapitulisasi perbankan. Terutama pada era tahun 2002 hingga 2006. Tahun-tahun selanjutnya lebih banyak mengandalkan utang. Akan tetapi kadang masih ada penerimaan kembali investasi, yang dikenal juga sebagai divestasi atau privatisasi dalam hal BUMN.

Istilah pembiayaan sendiri tidak hanya berarti penerimaan, seperti berutang tadi yang menghasilkan penerimaan utang, melainkan memasukkan juga pembiayaan yang bersifat pengeluaran. Pemerintah pun memberikan utang atau pinjaman, seperti kepada BUMN dan Pemerintah Daerah. Pemerintah juga melakukan pengeluaran investasi, antara lain kepada: BUMN, BLU, Badan atau Lembaga lainnya, dan organisasi atau badan usaha internasional.

Oleh karena sifatnya yang berdampak pada hak dan kewajiban di waktu mendatang, maka penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tidak dimasukan dalam pos Pendapatan atau Belanja dalam APBN. Defisit APBN tidak memperhitungkan pos anggaran ini, dan diperlakukan sebagai pos tersendiri. Sebagai contoh, penerimaan karena utang, akan berakibat pembayaran di kemudian hari. Begitu pula dengan pembayaran utang, cicilan pokok atau yang jatuh tempo, akan mengurangi kewajiban mendatang. Perlu diketahui dalam hal utang, pembayaran bunga utang masuk ke dalam pos belanja, karena tidak mengurangi kewajiban bayar utangnya.


Contoh lain adalah investasi kepada BUMN, yang dari sudut pandang APBN adalah pengeluaran, akan dicatat ke dalam pos pembiayaan. Bukan pos belanja, karena mengakibatkan hak Pemerintah di masa datang atas BUMN tersebut. Di sisi lain, pembagian keuntungan atau dividen dari BUMN dicatat dalam pendapatan negara, masuk ke dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).   

Perkembangan pembiayaan selama kurun tahun 2010 – 2017 menunjukkan bahwa pengeluaran Investasi tercatat cukup besar, seperti kepada BUMN dan BLU. Sedangkan penerimaan kembali investasi, divestasi ataupun privatisasi masih relatif kecil. Jika hal ini dihubungkan dengan defisit anggaran, maka kebutuhan tambahan utang menjadi lebih besar. Keperluan pembiayaan utang (penerimaan) menjadi tak hanya untuk menutupi defisit, melainkan juga hal itu. Ditambah dengan pengeluaran pembiayaan lain seperti pemberian pinjaman (bukan bersifat investasi) kepada BUMN, Lembaga, Pemda, serta untuk penjaminan.


Dengan demikian, pembiayaan utang dalam APBN adalah tambahan utang baru akibat defisit anggaran ditambah pengeluaran pembiayaan lainnya. Tentu diperhitungkan pula jika ada penerimaan pembiayaan. Sebagaimana terlihat dalam gambar, tambahan utang menjadi lebih besar dibandingkan defisit. Ada pula faktor lain yang bisa menambahi posisi utang, atau menguranginya, yaitu perubahan kurs rupiah, karena sebagian cukup besar utang adalah berdenominasi valuta asing.  

Pemerintah sejauh ini masih merencanakan deficit yang cukup besar untuk tahun-tahun mendatang. Pada tahun 2019 hingga 2021 defisit ditargetkan sekitar 300 hingga 350 trilyun rupiah tiap tahun anggaran. Pemerintah menjelaskannya melalui Nota Keuangan dan APBN 2018 bahwa hal itu masih diperlukan karena dalam pokok-pokok kebijakan fiskal jangka menengah, Pemerintah masih akan menempuh kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif tersebut untuk membiayai kegiatan produktif dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan menjaga keseimbangan ekonomi makro.

Pemerintah memang berjanji akan berupaya mengendalikan besaran defisit dalam batas aman dan diupayakan cenderung menurun pada akhir tahun 2020. Maksudnya yang menurun terutama adalah rasio defisit atas PDB. Bagaimanapun, semua baru rencana dan ada besaran target terkait utang. Kejadian atau realisasinya bisa lebih baik, namun bisa pula lebih buruk. Gambar berikut disalin dari Keputusan Menteri Keuangan tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah tahun 2018 – 2021.



Selain keinginan agar kebijakan fiskal bersifat ekspansif, Nota Keuangan dan APBN 2018 menjelaskan bahwa salah satu kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan ruang gerak fiskal (fiscal space) menjadi terbatas adalah besaran pengeluaran negara yang diwajibkan (mandatory spending). Dikatakan bahwa dengan semakin besarnya mandatory spending, maka fleksibilitas Pemerintah untuk mendanai kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas.

Mandatory spending adalah pengeluaran negara pada program tertentu yang dimandatkan atau diwajibkan dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Ketentuan perundangan yang mewajibkan pengeluaran negara di antaranya sebagai berikut: 1) UUD 1945 tentang Penyediaan Anggaran Pendidikan sebesar 20,0 persen; 2) UU No. 33 Tahun 2004 yang mewajibkan penyediaan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU) sekurang-kurangnya sebesar 26 persen dari penerimaan dalam negeri neto, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); 3) UU tentang otonomi Aceh dan juga Papua; 4) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengamanatkan alokasi dana kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 5,0 persen dari APBN di luar gaji; 5) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengamanatkan sekurang-kurangnya sebesar 10,0 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAK.

Ditambahkan lagi tentang “belanja wajib” Lainnya, seperti: Belanja operasional, belanja Pegawai non K/L, pembayaran bunga utang, dan subsidi. Berdasarkan grafik yang disalin dari dokumen Nota Keuangan dan APBN 2018, rata-rata mandatory spending dalam kurun waktu 2013 hingga 2021 sebesar 76,2 persen terhadap belanja negara. Perhitungan mandatory spending tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 disebut menggunakan angka indikasi. Berdasarkan hal ini, dijelaskan bahwa risiko fiskal yang dihadapi Pemerintah adalah keterbatasan ruang gerak fiskal untuk mengalokasikan belanja prioritas lain di luar mandatory spending. Risiko fiskal terkait ini pula adalah saat target penerimaan negara tidak tercapai, akan membuat Pemerintah menambah pembiayaan (utang) karena defisit anggaran yang bertambah.

Jumat, 13 April 2018

MEMAHAMI UTANG PEMERINTAH (bagian 3)


Perbincangan terkini tentang utang pemerintah sering mengemukakan soal rasio posisinya dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu argumen tentang masih amannya utang adalah rasio tersebut masoh terbilang rendah, yang pada akhir tahun 2017 adalah 28,98%. Maih jauh di bawah lebih rendah dari yang diperkenankan oleh regulasi, yaitu sebesar 60%. Kerap dikemukakan pula banyak negara lain yang bahkan memiliki rasio di atas 100%.

Apakah PDB itu? PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu tertentu. Pengertian perekonomian merujuk kepada wilayah suatu negara, atau yang biasa dipergunakan adalah wilayah domestik, karena dapat menunjukkan bagian dari suatu negara ataupun gabungan beberapa negara. Kurun waktu tertentu yang baku adalah satu tahun menurut penanggalan, 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Urgensi asesmennya membuat PDB dihitung dan dipublikasikan pula secara triwulanan di banyak negara, termasuk Indonesia.

Semua barang dan jasa sebagai hasil kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik (Indonesia) diperhitungkan tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya dimiliki atau dikuasai oleh penduduk atau pihak asing. Istilah lain yang biasa dipakai dalam analisis adalah Output, yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut. Output merupakan hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan unit harganya.

Output terdiri dari ribuan atau jutaan jenis. Ada barang yang berasal dari produksi pertanian, dari industri pengolahan, dan ada yang dari penggalian atau pertambangan. Bisa berasal dari lahan petani kecil, produksi rumah tangga, maupun dari produksi perkebunan besar dan industri yang bersifat korporasi. Ragam jasa-jasa juga demikian. Ada jasa pedagang kecil dan tukang pangkas rambut, namun ada pula jasa konsultan manajemen dan jasa keuangan untuk korporasi. Seluruh produksi barang dan jasa tersebut, per definisi, dimasukkan dalam perhitungan PDB. Secara praktis, perhitungan hanya mungkin dilakukan dengan menyamakan satuan hitung dari seluruh barang dan jasa, yakni dengan mata uang. Dengan demikian, definisi PDB menyiratkan keinginan meringkas aktivitas ekonomi dalam nilai tunggal (uang) selama periode tertentu.

Perhitungan PDB dan penyajian hasilnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menyederhanakan jutaan macam barang dan jasa ke dalam beberapa kelompok jenis barang. BPS menggolongkannya menjadi tujuh belas (dahulu Cuma Sembilan) macam barang dan jasa. Penamaannya disesuaikan dengan jenis sektor usaha yang memproduksinya, sehingga disebut pula penyajian (biasanya berbentuk tabel) PDB menurut lapangan usaha. Dalam tabel yang lebih lengkap disajikan pula subsektor dari masing-masing sektor tadi. Karena yang dihitung adalah barang dan jasa “akhir”, maka yang dijumlahkan pada masing-masing sektor hanyalah nilai tambah produksi, agar tidak terjadi penghitungan ganda.

Sebagai contoh, jutaan barang dan jasa dari masing-masing sektor yang diproduksi pada tahun 2017 dinilai berdasar harga pada waktu itu yang nilai keseluruhannya adalah Rp13.589 triliun. Antara lain terdiri dari:  pertanian,kehutanan, dan perikanan (Rp1.786 triliun), pertambangan dan pemggalian (Rp1.028 triliun), Industri pengolahan (Rp2.739 triliun), Konstruksi (Rp1.410 triliun), Perdagangan besar dan eceran (Rp1.768 triliun).

Secara teoritis, bisa ditelusuri kemana perginya seluruh output yang diproduksi pada tahun 2017 sebesar Rp13.589 triliun tadi. Dipergunakan untuk apa dan oleh siapa saja. Dalam pengertian sehari-hari dibeli oleh siapa saja, dengan catatan ada sebagian barang dan jasa yang dianggap dibeli oleh produsennya sendiri. Dari sudut pandang pihak pembeli atau yang memperoleh barang, nilai barang dan jasa yang dibayarnya adalah pengeluaran. Dengan demikian, PDB bisa pula dilihat sebagai pengeluaran total atas output perekonomian dalam kurun waktu tertentu. Dalam perhitungan konseptual menurut buku teks, pengeluaran itu dikelompokkan atas dasar maksud penggunaannya, maka dinamakan juga sebagai PDB menurut penggunaannya.

Untuk apa atau oleh siapa saja PDB tersebut dipergunakan, yang berarti pula pihak mana saja yang melakukan pengeluaran untuk mendapatkannya. Sebagaimana kebiasaan yang berlaku secara internasional, BPS mengelompokkannya sebagai berikut: Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pengeluaran Konsumsi LNPRT, Pembentukan modal tetap domestik Bruto, perubahan stok atau inventory, serta ekspor dan impor.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa, yang pada tahun 2017 sebesar Rp 3.290,8 triliun. Perkiraan nilai tersebut menggunakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sebagai data pokok. BPS menambahkan pula data tentang perkiraan pengeluaran konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, yang disebut lembaga non pemerintah dan rumah tangga (LNPRT) yang pada tahun 2017 sebesar Rp161 triliun.

Dengan demikian, PDB sejatinya adalah salah satu konsep perhitungan pendapatan nasional. PDB dianggap mencerminkan pendapatan pemerintah dan swasta (termasuk rakyat perorangan). Hubungannya dengan posisi utang antara lain adalah “memperkirakan” kemampuan membayar utang kini dan di masa datang. Kebiasaan lama dalam menganalisis dan masih dipakai memang demikian. Salah satu yang mendasarinya peningkatan PDB akan meningkatkan pendapatan atau kemampuan membayar utang dari pemerintah.


Sebagaimana disebut di atas, posisi utang pada tanggal 31 Desember 2017 adalah Rp3.938,45 triliun, sedangkan PDB tahun 2017 adalah sebesar Rp13.588,8 triliun, maka rasionya adalah 28,98%.

Yang perlu diwaspadai, seandainya rasio utang atas PDB dinilai masih aman pun, adalah rasio yang kembali meningkat selama tiga tahun terakhir. Sebelumnya rasio tersebut cenderung turun, meski makin perlahan.



Untuk keperluan analisis dan lebih menjaga aspek kehati-hatian dalam pengelolaan utang, sebenarnya bisa pula membandingkan antara posisi utang dengan pendapatan negara. Alasannya karena pendapatan itu yang tersedia langsung untuk membayar beban utang.

Ada dua istilah yang perlu diperhatikan dalam analisis semacam ini, yaitu penerimaan negara dan pengeluaran negara. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. Sebagai contoh, pendapatan negara adalah penerimaan negara yang tidak perlu dibayar kembali. Namun ada penerimaan negara yang perlu dibayar kembali, seperti utang, yang dimasukkan dalam pembiayaan.


Realisasi sementara dari APBN 2017 menyebutkan Pendapatan Negara yang diperoleh adalah sebesar Rp1.655,8 triliun. Pendapatan diperoleh dari sumber: Penerimaan Perpajakan, Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Penerimaan Hibah. Penerimaan Perpajakan antara lain berasal dari: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, cukai, bea masuk, dan lainnya. Sedangkan PNBP diperoleh dari: penerimaan Sumber Daya Alam , bagian laba BUMN, pendapatan Badan Layanan Umum, dan PNBP lainnya.

JIka pendapatan negara tahun 2017 dibandingkan dengan posisi utangnya, maka diperoleh rasio sebesar 237,9%. Artinya jumlah utang sudah 2,38 kali lipat dari pendapatan. Oleh karena laju kenaikan utang melampaui kenaikan pendapatan, maka rasio utang atas pendapatan negara juga tampak naik dengan cukup cepat selama beberapa tahun terakhir. Tahun-tahun sebelumnya, rasio ini sempat menurun. 


Untuk keperluan analisis dan lebih menjaga aspek kehati-hatian dalam pengelolaan utang, sebenarnya bisa pula membandingkan antara posisi utang dengan pendapatan negara. Alasannya karena pendapatan itu yang tersedia langsung untuk membayar beban utang. Oleh karena laju kenaikan utang melampaui kenaikan pendapatan, maka rasio utang atas pendapatan negara juga tampak naik dengan cepat. Posisi tahun 2017 adalah 237,9%, artinya jumlah utang sudah 2,38 kali lipat dari pendapatan.


Dalam hal konsep serta perhitungan Pendapatan Nasional, selain Produk Domestik Bruto (PDB), sebenarnya ada yang disebut dengan Produk Nasional Bruto (PNB). PNB telah memperhitungkan aspek pendapatan neto terhadap luar negeri atas faktor produksi. PDB adalah konsep pendapatan nasional berbasis produksi di wilayah Indonesia, termasuk oleh pihak asing. PNB adalah konsep berbasis badan hukum (perorangan maupun korporasi). Produksi asing di wilayah Indonesia dikeluarkan, produksi Indonesia di luar dimasukkan dalam perhitungan, sehingga diperoleh pendapatan netonya. Perhitungan BPS untuk Indonesia menunjukkan bahwa nilai PNB selalu lebih kecil dibanding PDB. Sebagai contoh, pada tahun 2017, PDB sebesar Rp13.588,8 T, sedangkan PNB hanya sebesar Rp13.159,2 T. Secara historis nilai PNB di kisaran 97-98% dari PDB tahun bersangkutan. Jika dikaitkan dengan rasio utang, utang/PDB tahun 2017 sebesar 28,98%, sedangkan utang/PNB sebesar 29,93%. Secara historis, rasio utang/PNB lebih tinggi di kisaran 0,6 hingga 1,0% dari utang/PDB. 


  
Jika total PDB sebesar Rp13.589 triliun tahun 2017 dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan, sesuai perhitungan BPS untuk hal ini, maka diperolej nilai pendapatan per kapita sebesar Rp51,9 juta. Baik nilai PDB maupun PNB per kapita terus meningkat selama ini. Pada saat bersamaan, utang per kapita juga meningkat, yang pada tahun 2017 mencapai Rp15,04 juta. Sebagian pengkritik pemerintah biasa mengatakan bahwa tiap orang, baru lahir sekalipun, menanggung utang Rp15 juta.
BERSAMBUNG KE BAGIAN 4

MEMAHAMI UTANG PEMERINTAH (bagian 2)


Utang Pemerintah sebesar Rp3.938,45 triliun rupiah dapat pula dibedakan menjadi utang luar negeri (ULN) pemerintah dan utang dalam negeri (UDN) pemerintah. ULN Pemerintah sering mendapat perhatian khusus dalam banyak analisis. Akan tetapi perlu diketahui bahwa ULN tidak hanya Pemerintah, melainkan juga swasta dan Bank Indonesia.

ULN Pemerintah adalah semua utang kepada pihak asing atau bukan penduduk. Baik dalam bentuk utang secara langsung, yang disebut pinjaman luar negeri (loans). Ataupun dalam bentuk SBN yang dipegang atau dimiliki oleh asing. Tidak dipersoalkan tentang mata uang SBN tersebut. Sekalipun SBN berdenominasi valas, jika dimiliki oleh penduduk, maka tidak dicatat sebagai ULN. Di sisi lain, SBN berdenominasi rupiah yang dimiliki oleh asing, dicatat sebagai ULN. Pengertian penduduk merujuk kepada berbadan hukum Indonesia dan perorangan WNI. Posisi ULN Pemerintah pada 31 Desember 2017 adalah Rp2.402 triliun atau setara dengan USD177,32 miliar. Porsi ULN Pemerintah, berarti berutang kepada asing atau bukan penduduk, telah mencapai 61% dari total utangnya.

Selama dua puluh tahun terakhir atau sejak era reformasi, posisi utang pemerintah mengalami beberapa pola perkembangan. Pada kurun tahun 1997 – 2000 utang meningkat drastis sebagai dampak krisis dan kebijakan pemerintah (negara) melakukan BLBI dan rekapitulasi perbankan. Pada kurun tahun 2000 – 2007 posisinya tampak stagnan, terutama karena masih besarnya penerimaan pembiayaan non utang (seperti penjualan aset jaminan yang disita). Pada kurun 2009 – 2017, posisi utang kembali meningkat signifikan. Dan pada tiga tahun terakhir, laju penambahan utang cenderung lebih besar lagi. Laju penambahan utang secara teknis adalah karena harus membiayai defisit anggaran, yakni belanja yang lebih besar dibanding pendapatan.


Dapat dilihat dari grafik yang diolah dari data publikasi bulanan Ditjen Pembiyaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan RI, berbagai edisi. Sebagai contoh dapat dilihat perkembangan posisi : Rp653T (1998), Rp1636 (2008), Rp2.375 T (2013), dan Rp3938 T (2017). Tahun 1997 pinjaman Rp263T dan belum ada SBN, pinjaman cenderung stagnan selama periode 2008-2017, artinya penarikan pinjaman baru hampir setara dengan pembayaran cicilan pokok. Sedangkan SBN memang terus meningkat. Sebagian tambahan utang bukan karena defisit ataupun pembiayaan utang, melainkan karena pelemahan kurs rupiah.


Dari grafik dapat dilihat bahwa laju penambahan utang yang kembali cukup cepat dimulai lagi sejak tahun 2008, meski sempat tertahan pada tahun 2009. Harus difahami bahwa utang pemerintah bersifat akumulatif, sebagian beban adalah dari era pemerintahan sebelumnya. Jika mau membandingkan era pemerintahan Presiden SBY dengan era pemerintahan Jokowi, musti cukup “adil”. Misalnya harus menimbang lama waktu yang dibandingkan, kurs rupiah, defisit anggaran, dan tentu saja penggunaannya untuk apa saja. Tentang hal ini akan dibahas lebih banyak pada bagian lain.




Contoh berikut ini hanya untuk mengingatkan bahwa tiga tahun terakhir periode SBY sebetulnya hanya sedikit lebih baik dalam hal penambahan utang dibanding tiga tahun pertama periode Jokowi. Ini semata dari perubahan posisi utang yang dinyatakan dalam nilai rupiah pada 31 Desember 2011 sebesar Rp1.808,95 triliun menjadi Rp2.608.78 triliun pada 31 Desember 2014. Utang bertambah sebesar Rp799.83 triliun atau 44,20%. Pelantikan Presiden Jokowi tanggal 20 Oktober 2014, diasumsikan tambahan utang hingga akhir tahun telah ditetapkan pemerintahan SBY (APBN dan rencana tahunan pengelolaan utang). Sedangkan posisi utang per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.938,45 triliun, memang bertambah sebesar Rp1.329,67 triliun, atau 50,97%. Penambahan utang kedua periode (tiga tahun) yang dibandingkan adalah sebesar 44,20% berbanding 50,97%. Sekali lagi, kita belum membicarakan aspek perubahan kurs dan aspek penggunaannya. Dengan demikian, utang pemerintah ini memang soalan yang telah dan masih akan menjadi tantangan bagi pemerintahan mendatang.

Salah satu faktor penting dalam perkembangan posisi utang adalah fluktuasi kurs rupiah, karena utang dalam denominasi valuta asing telah mencapai 41%. Khusus dollar Amerika telah mencapai 29% dari total utang pemerintah pada 31 Desember 2017. Kondisi itu terbilang lebih baik dibanding denominasi rupiah secara rata-rata tahun 2000 – 2017 yang berada di kisaran 55%, sedangkan valuta asing di kisaran 45%. Khusus utang dalam mata uang USD belakangan ini rata-rata sekitar 30% dari total utang. Artinya, perubahan kurs rupiah atas mata uang akan mempengaruhi posisi utang dalam rupiah pada tanggal bersangkutan. Pelemahan rupiah akan menambah jumlah utang jika dilihat dalam nilai rupiahnya.


Aspek perkembangan utang yang perlu difahami juga adalah dalam soalan kepemilikan SBN oleh asing atau yang bukan penduduk. Sebagai contoh laporan Bank Indonesia mengingatkan fakta tentang pembiayaan swasta yang masih banyak ditopang oleh aliran modal asing yang sebagian berjangka pendek sehingga berpotensi menjadi sumber kerentanan bagi perekonomian. BI menilai hal tersebut antara lain terlihat pada cukup besarnya porsi dana asing dalam SBN. Sampai dengan triwulan IV 2017, pangsa investor asing di SBN Indonesia masih dalam tren yang terus meningkat dan bahkan paling besar dibandingkan dengan kondisi di sejumlah negara kawasan. (gambar disalin dari laporan BI, 2018).



Posisi kepemilikan SBN oleh asing berada di kisaran 38-40% selama empat tahun terakhir, sejak tahun 2014. Sebelumnya, di kisaran 25 – 35% pada tahun 2010 – 2013. Sebagai perbandingan pula, kepemilikan asing memang mulai meningkat pesat sejak bertahun-tahun lampau: 0,3% (2002), 1,6% (2003), 2,7% (2004), 7,8% (2005), 13,1% (2006), dan 16,36% (2007).

Akibat porsi kepemilikan asing yang cenderung meningkat sejak lama, dan bertahan dalam porsi sekitar 40-an persen dalam empat tahun terakhir, maka utang luar negeri pemerintah pun meningkat. Porsi ULN telah melampaui UDN sejak sepuluh tahun lalu.

BERSAMBUNG KE BAGIAN 3

MEMAHAMI UTANG PEMERINTAH (bagian 1)


Utang pemerintah diumumkan masih sebesar 3.938,45 triliun rupiah pada tanggal 31 Desember 2017. Nilai utang yang masih dimiliki biasa disebut sebagai posisi utang (outstanding debt). Pengumuman dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui publikasi dokumen resmi tentang hal itu untuk posisi tiap bulannya. Pejabat pemerintah kadang melakukan rilis media atau bicara ke publik pada kesempatan tertentu dengan merujuk kepada dokumen tadi. Media masa biasanya mengutip pejabat, dan agak jarang mengutip langsung dari dokumen laporan.

Kepada siapa pemerintah berutang? Kepada berbagai pihak, seperti: negara lain, lembaga internasional, bank sentral asing, Bank Indonesia, lembaga keuangan asing, lembaga keuangan domestik, korporasi nonkeuangan asing, perseorangan asing, dan perseorangan domestik. Untuk mengetahui rincian sebaran para pihak pemberi utang (kreditur) dari posisi Rp3.938,45 triliun tadi, perlu diketahui dahulu jenis atau bentuk utangnya.

Utang Pemerintah Pusat terdiri dari dua jenis atau bentuk utang, yaitu: Pinjaman (loans) dan Surat Berharga Negara (debt securities). Dari posisi utang sebesar Rp3.938,45 triliun tadi, yang berupa pinjaman sebesar Rp Rp743,71 triliun dan berupa Surat Berharga Negara sebesar Rp3.194,74 triliun.

Pinjaman (loans) adalah utang secara langsung kepada pihak kreditur. Terdiri dari pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp738,20 triliun dan pinjaman dalam negeri (PDN) sebesar Rp5,52 triliun. PLN antara lain kepada: negara lain (bilateral), lembaga internasional atau konsorsium (multilateral), lembaga dan korporasi komersial (commercial credit dan supplier credit). Sedangkan PDN kepada lembaga keuangan domestik dan BUMN.  

Surat Berharga Negara (SBN) adalah surat utang atau pernyataan berutang kepada pemegang surat tersebut. SBN terdiri dari dua jenis, yang bisa diperdagangkan (tradeable) sebesar Rp2.967 triliun dan yang tidak bisa diperdagangkan (nontradeable) Rp233 triliun.


Dilihat dari mata uang utang dinyatakan (denominasi), maka PLN hampir seluruhnya valuta asing (valas), PDN berdenominasi rupiah, sedangkan SBN berdenominasi rupiah dan valas. Total utang dilihat dari denominasi adalah: rupiah (59%), dolar Amerika (29%), Yen Jepang (6%), Euro (4%), SDR IMF (1%), Lainnya (1%). Lainnya ini berupa berbagai mata uang dalam hal PLN, antara lain terkait proyek, kredit komersial dan kredit supplier. Perubahan kurs rupiah atas mata uang bersangkutan akan mempengaruhi posisi utang dalam rupiah.

Khusus denominasi SBN, komposisinya (pembulatan) adalah: Rupiah (63%), Dolar Amerika (22%), Euro (3%), dan Yen Jepang (2%). Dengan demikian denominasi valas (USD, Euro, Yen) mencapai 27% dari total SBN.   

SBN dapat pula dilihat dari jenis bunga (cupon), yang terdiri dari: nol (zero), tetap (fixed) dan variabel (variable). SBN yang nontradable ada yang berupa SBN Syariah, yang zero coupon dan fixed coupon. Sebagai tambahan informasi, ada istilah yield yang menggambarkan tingkat bunga riil SBN, karena pembeli atau pemegang SBN umumnya membeli tidak sama atau 100 persen dari nilai yang tercantum dalam SBN. Antara lain karena mendapatkan diskonto tertentu, yang proses teknisnya melalui lelang SBN.

Dilihat dari sisi kepemilikan SBN, maka komposisinya bergerak dinamis sesuai pasar, karena sebagaimana disebut di atas, jenis terbanyak adalah yang bisa diperdagangkan (tradeable). Ada publikasi rutin tentang hal ini, terutama untuk mencermati porsi kepemilikan asing.



SBN nontradeable dimiliki atau dipegang oleh Bank Indonesia. Sedangkan Kepemilikan SBN tradeable antara lain oleh: Asing (39,82%), Bank (23.41%), Bank Indonesia (6,75%0, reksadana (4,95%), asuransi (7,18%), dana pension (9,43%), perorangan (2,85%), dan lainnya (5,60%).

BERSAMBUNG KE BAGIAN 2

Selasa, 23 Januari 2018

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI (PDB) INDONESIA

PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI (PDB) INDONESIA
Indeks Gini Indonesia yang dianggap mencerminkan ketimpangan memang mengalami penurunan dua tahun ini, setelah mencapai puncaknya pada September 2014. Akan tetapi indeks Gini per September 2017 sebesar 0,391 masih lebih tinggi dibandingkan indeks Gini tahun 2010 yang sebesar 0,378 dan bahkan dibanding tahun 2005 yang sebesar 0,32. Peningkatan ketimpangan tersebut kemudian diiringi penurunan kemiskinan yang makin perlahan, bahkan cenderung stagnan. Persoalan yang terkait erat dengan kedua fenomena tersebut adalah transformasi struktur ekonomi berdasar kontribusi sektoral PDB.
Gambar disalin dari publikasi BPS
Sejauh ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih bertumpu pada sektor non-tradable. Sektor-sektor tersebut bukan menjadi tempat bergantung penduduk berpengeluaran rendah. Sektor non-tradable merupakan sektor yang menghasilkan keluaran produk yang tidak dapat diperdagangkan di luar negeri, seperti properti, transportasi, pergudangan, informasi, komunikasi dan lain-lain. Sedangkan sektor tradable terdiri dari sektor primer seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan atau manufaktur.
Pada periode 2010-2016 sektor tradable memiliki pertumbuhan ekonomi yang selalu di bawah rata-rata. Bahkan pertambangan dan penggalian sempat mengalami pertumbuhan negatif di tahun 2015. Lapangan usaha pertanian pun selalu tumbuh di bawah 5 persen dan lebih menggantungkan pada perikanan yang saat ini menjadi salah satu primadona perekonomian. Padahal, sektor pertanian menjadi mata pencaharian sepertiga penduduk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang rendah pada sektor-sektor ini menyebabkan distribusi hasil pembangunan kurang menguntungkan 46,27 persen penduduk yang menggantungkan pada sektor tradable tersebut.
Sekadar info, PDB Indonesia saat ini dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori lapangan usaha dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Distribusi atau besarnya kontribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDB Indonesia tersebut biasa dianalisis sebagai struktur ekonomi. Perubahannya dalam jangka menengah dianggap menggambarkan perubahan struktural perekonomian, antara lain tingkat industrialisasi. Industrialisasi yang diartikan sebagai beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Indonesia dari Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi manufaktur atau industri pengolahan.
Dilihat dari distribusi PDB atas dasar harga berlaku  maka dalam kurun waktu 2009-2016 struktur perekonomian menurut lapangan usaha dari tahun ke tahun tidak berubah secara signifikan. Lapangan Usaha Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar di kisaran 20,91 persen. Selanjutnya adalah Lapangan UsahaPertanian, Kehutanan dan Perikanan di kisaran 13,50 persen, kemudian Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reperasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi di kisaran 13,29 persen. Empat belas lapangan usaha lainnya masing-masing memiliki kontribusi kurang dari 10 persen.
Kenaikan permintaan akan produk barang jadi atau setengah jadi baik domestik maupun internasional, telah mendorong perkembangan Industri Pengolahan menjadi lapangan usaha yang terbesar kontribusinya dalam pembentukan PDB. Pada tahun 2011 Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 21,76 persen menurun menjadi 20,51 persen pada tahun 2016. Bisa dikatakan, industrialisasi selama satu dasawarsa ini relatif stagnan atau bahkan cenderung mulai deindustrialisasi. Apalagi jika melihat bahwa struktur PDB Industri Pengolahan didominasi oleh Subkategori Usaha Industri Makanan dan Minuman. Pada saat yang bersamaan, peran sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih tetap penting, dan kontribusinya tetap bertahan. Pada tahun 2011 kontribusinya sebesar 13,51 persen, hanya sedikit menurun menjadi 13,45 persen pada tahun 2016.
Gambar disalin dari publikasi BPS
Jika analisis dikembangkan untuk rentang waktu yang lebih panjang, dua atau tiga puluh tahun, maka ada beberapa gambaran tentang proses industrialisasi dan perubahan struktural ekonomi berdasar lapangan usaha. Sektor pertanian sempat menurun secara sistematis, diimbangi dengan kenaikan sektor manufaktur, sektor perdagangan, sektor konstruksi dan sektor pertambangan. Kemudian dalam lima tahun terakhir seperti yang digambarkan di atas, struktur ekonomi menjadi tidak banyak berubah, terkecuali sektor pertambangan yang cenderung menurun. Sektor pertanian masih tetap memberi kontribusi besar, dan sektor industri pengolahan mulai tertahan pertumbuhannya.
Gambar disalin dari publikasi BPS

Akan tetapi perubahan struktur PDB kurang berjalan seiring dengan perubahan komposisi peserta berdasar lapangan pekerjaan, dimana mayoritas penduduk justeru bekerja di sektor jasa-jasa. Kondisi pada Agustus 2017 masih mempunyai pola yang serupa dengan kondisi beberapa tahun terakhir, yaitu didominasi oleh sektor jasa-jasa sebesar 48,06 persen, yang bahkan makin meningkat porsinya. Sektor pertanian memang menurun menampung pekerja, namun porsinya masih bertahan sebesar 29,69 persen. Hanya saja perlu dicatat, sesuai musim panen, biasanya porsi sektor pertanian kembali meningkat di bulan Februari. Sementara itu, sektor manufaktur yang sebesar 22,25 persen, belum bisa memaksakan perpindahan signifikan dari sektor lain sebagaimana harusnya ciri industrialisasi yang tinggi. Apabila dicermati lebih lanjut, penyumbang terbesar dari sektor jasa-jasa adalah sektor perdagangan dan sektor jasa kemasyarakatan. Dalam kedua sektor itu, apa yang disebut sektor informal masih dominan. BPS sendiri mengatakan bahwa mayoritas penduduk di Indonesia bekerja di sektor informal yaitu sebanyak 69,02 juta orang atau 57,03 persen dari total penduduk yang bekerja pada Agustus 2017.

Senin, 15 Januari 2018

UMKM HANYA DIPOSISIKAN SEBAGAI PENGAMAN EKONOMI INDONESIA

UMKM HANYA DIPOSISIKAN SEBAGAI PENGAMAN EKONOMI INDONESIA

Pemerintah dan Bank Indonesia selalu mengatakan kondisi perekonomian Indonesia kini sangat baik dan akan lebih baik lagi pada tahun depan. Otoritas ekonomi terbiasa mengungkapkan indikator makroekonomi yang sejauh ini memang tidak terlampau buruk, antara lain: pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi dan neraca pembayaran internasional. Sering ditambahkan pula dengan penjelasan tentang angka kemiskinan yang terus turun, dan ketimpangan yang mulai membaik.

Berbagai indikator yang tak buruk dan bahkan cenderung menggembirakan itu sebenarnya masih perlu diwaspadai, mengingat sifat agregat dan rata-ratanya. Musti dicermati indikator disagregasi dan kondisi lain yang terkait, termasuk kondisi sosial dan politik. Perlu diingat pula bahwa pada beberapa bulan menjelang krisis 1997/98 dan kelesuan ekonomi tahun 2009, Pemerintah bersuara serupa saat ini.

Terkait fenomena krisis ekonomi 1997/ 1998, salah satu yang menarik adalah fakta sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang mampu tetap berdiri kokoh. Padahal, analisis atau asesmen otoritas ekonomi sebelumnya tidak menonjolkannya sebagai faktor penting dinamika ekonomi nasional. Beberapa tahun setelah krisis, berbagai data bahkan menyebut peningkatan jumlah, pertumbuhan produksi dan serapannya atas tenaga kerja. Sayangnya, data akurat dan berkelanjutan tentang hal ini kurang tersedia. Yang paling sering dikutip adalah data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2012-2013, yang menyebut jumlah 57,89 juta unit usaha berskala UMKM atau 99,99% dari total usaha.

Diduga pula, perkembangan UMKM pada kurun waktu itu menjadi salah satu faktor yang menahan kehancuran total perbankan, serta mulai mendorong kebangkitannya. Pasca krisis, makin banyak UMKM yang memakai jasa sektor perbankan, hingga mencapai sepertiganya. Di sisi perbankan, kredit yang disalurkan ke UMKM memang hanya di kisaran 20%, namun layanan jasa lainnya yang bersifat nonkredit memang terus meningkat. 

Pengalaman tersebut harusnya menyadarkan banyak pihak, terutama Pemerintah dan Bank Indonesia (OJK) untuk bersama-sama memperkuat dan makin memberi porsi perhatian lebih besar bagi UMKM. Sebagaimana diketahui, UMKM memang masih dan selalu menghadapi berbagai masalah seperti permodalan, manajemen, teknologi, dan pemasaran. Sementara itu tantangan pasar bebas makin nyata dihadapi, sehingga persaingan tak hanya dengan pelaku usaha besar domestik, melainkan dengan asing seperti derasnya arus barang impor yang serupa dengan produksi mereka.

Peran UMKM Dilihat Dari Data Status Pekerjaan Utama 
Data UMKM saat ini memang kurang tersedia. Kementerian koperasi dan MKM tak lagi mempublikasi data terbaru, kecuali data tentang koperasi. Meskipun demikian, data BPS yang berdasar sensus ekonomi 2016 untuk usaha mikro kecil (UMK) nonpertanian masih sejalan dengan data lain sebelumnya. BPS mengatkan bahwa usaha mikro kecil masih menjadi usaha yang paling dominan dalam perekonomian Indonesia dengan persentase mencapai 98,33 persen dengan jumlah usaha sekitar 26,3 juta usaha  dengan serapan tenaga kerja mencapai 53,6 juta orang atau 76,28 persen dari total tenaga kerja di luar usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Sekitar tiga per empatnya merupakan usaha mikro dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang. Sekitar 46,27 persen, dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 37,30 persen, berada pada aktivitas Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor.
BPS memberi informasi bahwa usaha  modern  sedang  meningkat pesat  beberapa tahun terakhir, namun proporsi usaha dan tenaga kerja UMK yang bergerak pada bisnis  tersebut  disebutkan masih  relatif  kecil dibandingkan dengan UMK Konvensional. UMK  yang  bergerak pada bisnis berbasis online hanya sekitar 2,14 persen, sedangkan UMK yang menerapkan sistem waralaba hanya sebesar 0,21 persen. Meskipun demikian, UMK Modern memiliki kemampuan daya serap tenaga kerja yang lebih besar. Berdasarkan skala usaha, jumlah usaha dan tenaga kerja aktivitas Ekonomi Kreatif (Ekraf) lebih didominasi oleh usaha mikro kecil dari pada usaha menengah besar, persentasenya mencapai 99,11 persen.


Sementara itu, data BPS tentang status pekerjaan utama bagi pekerja juga dapat menggambarkan pertumbuhan jumlah UMKM, khususnya usaha mikro dan usaha kecil (UMK). Data dimaksud adalah data pekerja yang “Berusaha Sendiri” dan “Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tidak Dibayar”. Jumlah keduanya untuk kondisi bulan September pada tahun 2001 sebesar 37,78 juta atau 41,62 persen dari pekerja. Kemudian pada tahun 2012 sebesar 37,99 juta atau 33,76 persen, dan 2017 sebesar 39,87 juta atau 32,95 persen. Secara jumlah mengalami peningkatan, secara persentase terjadi penurunan, namun porsinya masih cukup besar. 

Sebenarnya akan menjadi berita baik jika penurunan prosentase kedua status pekerjaan itu diimbangi oleh kenaikan status pekerja yang “Berusaha Dibantu Buruh Tetap/ Buruh Dibayar”, yang mengindikasikan usaha menengah dan usaha besar. Jika demikian, kita dapat mengatakan bahwa sebagian UMK naik kelas skala usahanya. Sayangnya, status itu secara jumlah memang sempat naik, namun belakangan justeru menurun, yakni: 2,79 juta atau  3,07 persen (2001), 3,96 juta atau 3,52 persen (2012), dan 3,95 juta atau 3,27 persen (2017).

Jika dilihat dari sisi lain, maka fenomena ketenagakerjaan atas dasar status pekerjaan utama dapat mengindikasikan kelesuan ekonomi yang mulai berlangsung. Dan jika mulai atau telah terjadi krisis, maka jumlah kedua status yang yang menggambarkan UMK tadi dipastikan akan bertambah secara jumlah dan persentasi.

Perkembangan Kredit UMKM
Kinerja kredit bagi UMKM sering dikabarkan lebih baik dibanding dengan kredit nonUMKM, terutama pada kondisi perbankan yang memburuk karena dampak kondisi keuangan global. Secara lebih khusus, kredit mikro dianggap akan menjadi tumbuh lebih pesat dibanding kredit lainnya. Jika dilihat dari sisi kredit bermasalah, sekalipun kadang turut meningkat, kondisi kredit UMKM dinilai tetap lebih baik daripada kredit korporasi.

Akan tetapi, fenomena penyaluran kredit selama tujuh tahun terakhir masih menguatkan dugaan tentang perbankan umum yang masih menghadapi kendala dalam penyaluran kredit untuk usaha kecil dan mikro. Tatkala dukungan dan dorongan Bank Indonesia, OJK serta Pemerintah begitu kuat, laju kredit UMKM justeru tetap melambat. Kendala tersebut antara lain disebabkan hal-hal sebagai berikut: Tidak semua bank umum memiliki jaringan yang menyebar ke pelosok daerah; Pengetahuan tentang karakter, kondisi dan modal usaha kecil dan mikro kurang dimiliki oleh pengelola perbankan; Bank umum menghadapi masalah pengendalian dan keterbatasan tenaga pengawas atau penagih serta biayanya; Permasalahan usaha kecil dan mikro tidak sekedar permodalan tapi juga manajemen, pemasaran dan pengembangan teknologi.

Prioritas yang ingin diberikan otoritas ekonomi kepada kredit UMKM oleh perbankan, sejauh ini belum menunjukkan hasil memuaskan, jika dilihat dari data porsi nilai kredit dan jangkauan yang terlayani. Program dan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang begitu masif dan didukung alokasi dana APBN yang cukup besar juga belum terlampau efektif. Porsi nilai kredit UMKM hanya bertahan di kisaran 19-20 persen. Jumlah rekening kredit UMKM memang meningkat cukup pesat, namun baru sepertiga dari rekening nonUMKM.  Bahkan ada indikasi terjadi cukup banyak perpindahan rekening kredit belaka. Dari yang nonUMKM ke UMKM, dari kredit usaha menengah ke kredit usaha kecil, serta dari kredit usaha kecil ke kredit usaha mikro. Fenomena itu merupakan ekses dari kebijakan KUR dan semacamnya.


UMKM Sebagai Andalan Bukan hanya Pengaman Ekonomi
Sejauh ini UMKM memang lebih berperan sebagai “pengaman” ekonomi Indonesia. Perannya lebih menonjol sebagai penampung tenaga kerja yang kurang terserap sebagai buruh atau pekerja tetap, serta menolong kehidupan ekonomi rakyat banyak di kala resesi. Tak jarang pula menjadi “komoditas politik” dalam berbagai kesempatan. Sedangkan upaya penguatannya, terutama UMK, tampak belum terpadu dan tidak berorientasi pada pengembangannya.

Prioritas pengembangan kredit UMKM yang diharapkan mampu makin mendorong pemberdayaan UMKM, terutama usaha mikro, belum menunjukkan hasil optimal. Berbagai kebijakan yang disusun dan dilaksanakan tampak kurang berdasar kenyataan lapangan, tak memiliki kajian empiris yang memadai. Sedangkan kebijakan dalam hal membantu permodalan tak diimbangi dengan kebijakan riil, seperti: perbaikan regulasi usaha, peningkatan bimbingan teknis, bantuan pemasaran, advokasi terhadap persaingan tak seimbang, dan semacamnya.

Sebagai ilustrasi ketidaksinkronan tadiadalah melemahnya peran Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal pembinaan dan pendampingan. Kementerian KUMKM menjadi satu-satunya yang alokasi anggarannya dalam APBN terus menurun, padahal terjadi inflasi, yang berarti berkurangnya kegiatan. Padahal, beberapa kajian sebenarnya menunjukkan bahwa dalam konteks kekinian dan tantangan ke depan, salah satu yang dapat dioptimalkan terkait pemberdayaan UMKM adalah menghubungkannya secara lebih sinergis dengan pengembangan koperasi. Kelembagaan koperasi ditantang untuk direvitalisasi agar mampu mewadahi upaya penguatan UMKM. Koperasi juga dapat sebagai sumber pembiayaan bagi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Koperasi secara teknis dapat menggantikan atau melengkapi peran perbankan.

Sekali lagi dapat dikatakan bahwa peran UMKM, terutama UMK, baru sebagai pengaman ekonomi di kala lesu atau krisis dan kadang menjadi komoditas politik. Padahal, UMKM berpotensi  menjadi salah satu fundamen ekonomi serta sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Diperlukan kebijakan otoritas ekonomi yang lebih terpadu dalam berbagai aspek, berdasar kajian empiris yang memadai, serta melibatkan para pelaku dan pemangku kepentingan yang lebih faham kondisi. Dan musti menghubungkannya secara erat dengan revitalisasi koperasi di Indonesia. Jangan lupa, koperasi adalah amanat konstitusi, dan salah satu tujuan kemerdekaan adalah memajukan kesejahteraan umum. 

Tulisan untuk sarasehan 100 Ekonom Indonesia 12 Desember 2017 yang diselenggarakan Indef