Memahami Neraca Pembayaran Indonesia (1): Pengenalan awal

Memahami Neraca Pembayaran Indonesia (1): Pengenalan awal

Hubungan ekonomi antar bangsa dan lintas wilayah negara sudah berlangsung selama berabad-abad. Di masa lampau, bentuknya yang paling umum adalah berupa perdagangan atau transaksi barang. Di beberapa wilayah, terjadi pula transaksi jasa berupa penggunaan tenaga kerja dari bangsa lain secara musiman.

Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya di bidang transportasi dan komunikasi, perdagangan yang bersifat antar bangsa dan lintas wilayah mengalami pertumbuhan luar biasa selama dua abad terakhir. Perkembangan terjadi dalam volume, nilai, serta ragam bentuk hubungan ekonomi. Hal yang biasa disebut sebagai perdagangan internasional ini masih terus menunjukkan kecenderungan (trend) peningkatan.

Volume dan nilai transaksi barang terus tumbuh, dan jenis barang yang diperjualbelikan menjadi semakin banyak. Ada makanan, minuman, pakaian, perabotan rumah tangga, peralatan kantor, mesin produksi, kendaraan bermotor, produk kimia, sampai dengan persenjataan. Sedangkan transaksi jasa menjadi semakin populer, dengan aneka bentuk yang kompleks serta menjangkau wilayah yang semakin luas. Transaksi jasa bahkan cenderung tumbuh lebih cepat daripada transaksi barang. Transaksi jasa yang populer antara lain meliputi: jasa transportasi, pariwisata, asuransi, keuangan, perbankan, manajemen, alih teknologi, dan hiburan.

Selain transaksi barang dan transaksi jasa, ada jenis hubungan ekonomi internasional yang disebut transaksi modal dan transaksi keuangan. Meski baru belakangan dikenal luas, namun perkembangan nilainya sangat spektakuler. Dilihat dari ciri pokok dan bentuk dasar hubungan ekonomi, sebenarnya transaksi modal dan keuangan merupakan transaksi jasa. Namun karena besaran dan ciri tertentu yang khas, serta untuk kemudahan analisa, jenis perdagangan ini biasa dikategorikan secara tersendiri. Yang termasuk jenis ini antara lain adalah transaksi utang piutang dan penanaman modal atau investasi lintas negara.

Perkembangan pun terjadi dalam hal pelaku perdagangan internasional. Kini, pelakunya adalah pemerintah, individu, perusahaan, serta lembaga-lembaga non negara. Beberapa lembaga bahkan tidak bernaung dalam yurisdiksi suatu negara, melainkan bersifat internasional, seperti: Bank Dunia, IMF, ADB, dan lain-lainnya.

Sebagian perusahaan telah bercirikan multinasional, sehingga biasa disebut sebagai multi national corporation (MNC). MNC memiliki ciri-ciri antara lain: dimiliki oleh banyak orang dengan kewarganegaraan berbeda; wilayah operasionalnya mendunia; sekalipun berkantor pusat di suatu negara, mereka memiliki banyak anak perusahaan di berbagai negara; dan ciri yang terpenting adalah memiliki asset dan omset penjualan yang luar biasa besar nilainya, yang melampaui nilai PDB banyak negara. Beberapa contoh MNC yang terkenal adalah: Exxon mobil, Newmont, Ford, Toyota, Unilever, IBM, Microsoft, Nokia, Samsung, City Bank dan Prudential.

Transaksi ekonomi yang bersifat internasional lazim dicatat secara sistematis oleh setiap negara. Di kebanyakan negara, catatan itu direkapitulasi dan dipublikasikan secara rutin, setiap tahun dan setiap tiga bulan. Pencatatan dan penghitungan dilakukan dengan sudut pandang masing-masing negara. Fokus utama pencatatan adalah keluar masuknya uang dalam denominasi mata uang asing (devisa). Jadi yang hendak dicatat adalah seberapa banyak devisa masuk dan keluar dalam kurun waktu tertentu, akibat adanya transaksi ekonomi dengan luar negeri.

Di setiap negara, pencatatan ada yang dilaksanakan oleh suatu departemen atau lembaga pemerintahan, dan ada pula yang dilakukan oleh bank sentralnya. Perlu diketahui bahwa sebagian besar bank sentral saat ini bersifat otonom dari pemerintahan dan dianggap sebagai suatu lembaga negara. Di Indonesia pun pencatatan dan publikasi dilakukan oleh Bank Indonesia. Dalam beberapa bagian tertentu ada pula yang dicatat dan dipublikasikan oleh BPS, namun dengan sedikit perbedaan pendekatan.

Catatan sistematis atas nilai transaksi barang, biasanya untuk kurun waktu satu tahun, disebut neraca perdagangan (trade balance). Ada pencatatan tentang nilai ekspor, barang-barang yang dijual ke luar negeri; serta pencatatan tentang nilai impor, barang-barang yang dibeli dari luar negeri. Istilah yang dipakai untuk menunjukkan nilainya secara bersamaan disebut ekspor bersih (neto), nilai ekspor dikurangi nilai impor.

Catatan sistematis atas nilai transaksi jasa selama satu tahun disebut neraca jasa (services account). Sama seperti pada neraca perdagangan, yang dicatat adalah nilai ekspor jasa-jasa dan impor jasa-jasa. Juga ada istilah transaksi jasa bersih (neto), yang serupa dengan ekspor neto. Akan tetapi kelaziman pencatatan sekarang adalah dengan memilah-milah lagi transaksi jasa dan mencatatnya ke dalam beberapa neraca. Pencatatan Bank Indonesia memilahnya menjadi: Jasa-jasa (services), Pendapatan (incomes), dan transfer berjalan (current transfers). Dengan demikian pengertian neraca jasa dapat berarti luas mencakup seluruh jasa, dan bisa berarti sempit sebagai kelompok jenis jasa tertentu.

Dalam artian yang sempit menurut pencatatan Bank Indonesia, jasa-jasa terutama meliputi transportasi (barang maupun penumpang), travel (wisata), dan jasa lainnya. Sebagai contoh adalah penggunaan armada asing untuk mengangkut impor barang. penerimaan devisa dari turis mancanegara, pengeluaran devisa turis domestik yang pergi ke luar negeri, jasa telekomunikasi, pembelanjaan kedutaan/perwakilan negara asing, dan pembiayaan kedutaan/perwakilan Indonesia di luar negeri.

Pendapatan meliputi kompensasi pekerja (compensation of employees) dan pendapatan investasi (investment income). Pendapatan investasi terdiri dari investasi langsung (direct investment), investasi portofolio (portfolio investment), dan investasi lainnya. Pembayaran bunga utang luar negeri dan keuntungan dari perusahaan asing yang dikirim ke luar negeri, dan pembayaran bunga surat utang (obligasi) domestik yang dimiliki asing termasuk ke dalam catatan ini.. Akan tetapi jangan dilupakan bahwa ada penduduk Indonesia yang melakukan investasi di luar negeri, serta membeli surat berharga (saham dan obligasi), yang memberikan pendapatan, sehingga perlu dicatat dalam neraca yang sama secara berkebalikan.

Transfer berjalan meliputi transfer sektor pemerintah dan sektor lainnya. Transaksinya lebih bersifat perpindahan uang, yang tidak secara langsung terkait dengan balas jasa atas penggunaan faktor produksi, yang disebut dengan pos transfer berjalan. Contoh macam transaksinya yang terpenting adalah pengiriman transfer oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, serta penerimaan hibah. Penerimaan hibah dari luar negeri, misalnya untuk bantuan bencana alam, bantuan mengatasi masalah kemanusiaan tertentu, dan sebagainya. Tentu saja dicatat secara berkebalikan, transfer dari Indonesia ke luar negeri untuk transaksi serupa.

Kedua jenis neraca yang telah dijelaskan tadi sering digabungkan, disajikan dalam satu neraca yang disebut transaksi berjalan (current accounts). Artinya, transaksi berjalan merupakan catatan gabungan dari neraca perdagangan, neraca jasa, pendapatan dan transfer berjalan.

Di awal tulisan disinggung adanya jenis transaksi yang lebih belakangan dikenal dunia, namun jumlahnya semakin dominan, yakni transaksi modal. Catatan sistematis atas nilai transaksi modal selama satu tahun disebut neraca modal (capital account) atau transaksi modal, yang kadang disebut secara lengkap sebagai transaksi modal dan finansial. Yang dicatat adalah transaksi yang berkenaan dengan utang piutang dan investasi, yang bersifat internasional. Penerimaan utang baru dan pembayaran cicilan pokok utang lama masuk ke dalam catatan ini. Ingat, pembayaran bunga utang masuk ke dalam neraca jasa, karena dianggap balas jasa atas modal.

Logika yang sama dipakai untuk investasi langsung dan investasi portofolio. Nilai keluar masuknya modal dicatat dalam transaksi modal, sedangkan pembayaran keuntungan dari modal tersebut dicatat pada neraca jasa. Yang dimaksud investasi langsung adalah penanaman modal yang secara langsung dimaksudkan untuk menambah kapasitas produksi barang dan jasa, seperti pendirian pabrik, penambahan mesin-mesin produksi, penambahan tenaga kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan teknologi produksi, upaya meningkatkan pemasaran, dan hal lain yang serupa. Sedangkan investasi portofolio adalah penanaman modal dalam bentuk surat berharga, seperti saham, obligasi negara, obligasi korporasi, SBI, dan semacamnya.

Secara teknis biasa dijelaskan bahwa transaksi modal mencakup transfer modal dan transaksi terkait aset nonfinansial tidak terbarukan (non-produced, non-financial assets). Transfer modal berisikan transfer kepemilikan atas aset tetap tanpa imbalan secara langsung, atau transfer dana yang terkait dengan aset tetap, atau pembatalan klaim finansial dengan kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur (pengampunan utang—debt forgiveness). Sementara itu, transaksi finansial memberi hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyediakan uang atau instrumen finansial lainnya. Transaksi finansial terdiri dari transaksi yang terkait dengan perubahan kepemilikan aset dan kewajiban finansial luar negeri Indonesia.

Selanjutnya kita dapat pula melihat catatan gabungan dari transaksi berjalan dengan neraca atau lalu lintas modal, yang disebut dengan neraca pembayaran internasional, seringkali disingkat dengan istilah neraca pembayaran (balance of payments). Dengan kata lain, neraca pembayaran suatu negara menggambarkan hasil bersih arus uang masuk dan ke luar negaranya selama kurun waktu tertentu, biasanya dalam setahun. Uang yang dipakai adalah uang yang umum diterima sebagai alat pembayaran internasional, biasa disebut dengan devisa. Saat ini, kebanyakan devisa berupa emas, dolar Amerika, Euro, Poundsterling, Yen, dan SDR (mata uang IMF).

Secara konvensional, neraca pembayaran (termasuk neraca perdagangan, neraca jasa, dan transaksi berjalan) dinyatakan dalam dolar Amerika. Sekalipun sebagian transaksi yang terjadi mungkin dibayar dengan mata uang lain atau dengan emas, pencatatannya pada neraca pembayaran dikonversikan ke dalam dolar.

Dari uraian di atas, kita tegaskan kembali bahwa Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) merupakan pencatatan atas transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk dengan bukan penduduk Indonesia pada suatu periode tertentu.

Penduduk Indonesia didefinisikan sebagai unit institusional yang memiliki pusat kepentingan ekonomi (center of economic interest) di Indonesia. Suatu unit institusional dikatakan memiliki pusat kepentingan ekonomi di Indonesia bila telah atau berencana terlibat dalam kegiatan dan transaksi ekonomi (tinggal, berproduksi, mengonsumsi, berinvestasi, dan/atau memperoleh penghasilan) di Indonesia selama satu tahun atau lebih.

Dalam statistik NPI, penduduk Indonesia terdiri dari: (1) Lembaga pemerintah yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga pemerintah nondepartemen. Kedutaan Besar dan Konsulat Indonesia di luar negeri merupakan wilayah teritori Indonesia sehingga termasuk dalam definisi penduduk Indonesia; sebaliknya Kedutaan Besar negara asing di Indonesia bukan merupakan penduduk Indonesia; (2) Lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan yang mencakup semua perusahaan yang terlibat dalam produksi barang dan jasa secara komersial dalam wilayah teritori Indonesia. Perusahaan ini dapat berbentuk inkorporasi atau bukan inkorporasi; dimiliki/dikontrol oleh pemerintah (BUMN/BUMD)/swasta (BUMS); ataupun dimiliki/dikontrol oleh domestik/asing. Cabang perusahaan asing di Indonesia merupakan penduduk Indonesia, sementara cabang perusahaan Indonesia di luar negeri tidak termasuk penduduk Indonesia; (3) Lembaga nirlaba, yaitu lembaga yang memproduksi barang dan jasa dalam wilayah teritori Indonesia tidak dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan finansial. Contohnya adalah lembaga keagamaan dan lembaga sosial. (4) Rumah tangga dan perorangan, yaitu semua orang yang tinggal di dalam wilayah teritori Indonesia selama satu tahun atau lebih dan pusat kepentingan ekonominya ada di Indonesia. Dalam pengertian ini termasuk orang Indonesia yang bepergian ke luar negeri untuk tujuan wisata, belajar, atau berobat; staf diplomatik beserta keluarganya di kedubes atau konsulat Indonesia di luar negeri; serta staf organisasi internasional (yang tidak berstatus diplomat) yang bertugas di Indonesia.

Dalam menyusun statistik NPI, Bank Indonesia mengaku selalu berusaha untuk mengikuti standar yang berlaku secara internasional, yaitu Balance of Payments Manual (BPM). BPM diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) guna memberikan panduan bagi negara-negara anggotanya dalam mengompilasi data neraca pembayaran dan posisi investasi internasional sehingga data satu negara dengan lainnya dapat diperbandingkan. Edisi terkini (edisi kelima) manual tersebut (BPM5) terbit pada tahun 1993. Bank Indonesia mulai menggunakan BPM5 sebagai referensi penyusunan statistik NPI secara penuh sejak tahun 2004.

Format ringkas penyajian NPI saat ini adalah sebagai berikut:
I. Transaksi Berjalan
A. Barang, bersih (Neraca Perdagangan)
1. Ekspor, fob
2. Impor, fob
B. Jasa-jasa, bersih
C. Pendapatan, bersih
D. Transfer Berjalan, bersih
II. Transaksi Modal dan Finansial
A. Transaksi Modal
B. Transaksi Finansial
1. Investasi Langsung
a. Ke Luar Negeri, bersih
b. Di Indonesia (FDI), bersih
2. Investasi Portofolio
a. Aset, bersih
b. Kewajiban, bersih
3. Investasi Lainnya
a. Aset, bersih
b. Kewajiban, bersih
III. Jumlah (I + II)
IV. Selisih Perhitungan Bersih
V. Neraca Keseluruhan (III + IV)
VI. Cadangan Devisa dan yang Terkait
a. Perubahan Cadangan Devisa
b. Pinjaman IMF

Sebagai catatan, NPI hampir selalu mengalami surplus selama satu dasawarsa terakhir, kecuali pada tahun 2001 dan 2008. Nilai surplusnya amat berfluktuatif. Sebagai contoh, pada tahun 2004 dan 2005 hanya surplus sebesar USD 0,3 milar dan USD 0,4 miliar. Pada tahun 2006 terjadi lonjakan surplus yang mencapai lebih dari USD 14,5 miliar, serta masih bertahan dengan surplus USD 12,7 miliar pada tahun 2007. Defisit pada tahun 2008 mencapai hampir USD 2 miliar. Pada tahun 2009, NPI kembali surplus sekitar USD 13 miliar, namun rincian neraca belum dipublikasikan Bank Indonesia ketika tulisan ini dibuat.

Apakah Cadangan Devisa Itu?

Apakah Cadangan Devisa Itu?
Posisi cadangan devisa akhir tahun 2009 mencapai USD 65 miliar. Menteri Keuangan membanggakannya sebagai tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, bahkan mengaku diberi target oleh Presiden agar ditingkatkan hingga USD 100 miliar.

Secara teoritis, cadangan devisa adalah aset eksternal yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) likuid, (2) dalam denominasi mata uang asing utama, (3) di bawah kontrol otoritas moneter, dan (4) dapat dengan segera digunakan untuk penyelesaian transaksi internasional.

Cadangan devisa meliputi emas moneter (monetary gold), hak tarik khusus (Special Drawing Rights), posisi cadangan di IMF (Reserve Position in the Fund), cadangan dalam valuta asing (foreign exchange), dan tagihan lainnya (other claims).

Transaksi emas moneter hanya terjadi antara otoritas moneter dan counterpartnya di negara lain atau antara otoritas moneter dan organisasi moneter internasional. Special Drawing Rights (SDR) merupakan cadangan devisa yang diciptakan oleh IMF untuk menambah cadangan devisa lainnya yang secara periodik dialokasikan kepada anggota IMF secara proporsional sesuai dengan kuotanya. Reserve Position in the Fund (RPF) adalah posisi cadangan yang dimiliki anggota IMF pada the Fund’s General Resources Account. Cadangan dalam valuta asing mencakup tagihan otoritas moneter kepada bukan penduduk dalam bentuk uang kertas asing dan simpanan; surat-surat berharga berbentuk saham, obligasi, dan instrumen pasar uang; serta derivatif finansial.

Komposisi cadangan devisa Indonesia biasanya terdiri dari securities sekitar 85%, currency & deposits sekitar 6% dan monetary gold sekitar 4%. Tentu saja alokasinya berfluktuatif dari waktu ke waktu.

Secara umum, cadangan devisa akan meningkat jika terjadi surplus neraca pembayaran Indonesia (NPI). Akan berkurang jika terjadi defisit NPI. Neraca pembayaran yang surplus akan mengakibatkan bertambahnya cadangan devisa sebesar itu pula. Perubahan cadangan devisa sebenarnya bisa terjadi akibat transaksi tertentu lainnya dengan pihak internasional, misalnya pembayaran dan transaksi dengan IMF.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) merupakan pencatatan atas transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk dengan bukan penduduk Indonesia pada suatu periode tertentu. Secara umum, transaksi ekonomi yang tercakup dalam NPI dapat dibagi menjadi dua kelompok: (1) barang (goods), jasa (services), pendapatan (income), dan transfer berjalan (current transfer); (2) modal/finansial (capital/financial). Transaksi dalam kelompok (1) merupakan bagian dari transaksi berjalan (current account), sementara transaksi dalam kelompok (2) merupakan bagian dari transaksi modal dan finansial (capital and financial account).

Secara historis selama satu dasawarsa terakhir, NPI hampir selalu mengalami surplus, kecuali pada tahun 2001 dan 2008. Nilai surplusnya amat berfluktuatif. Sebagai contoh, pada tahun 2004 dan 2005 hanya surplus sebesar USD 0,3 milar dan USD 0,4 miliar. Pada tahun 2006 terjadi lonjakan surplus yang mencapai lebih dari USD 14,5 miliar, serta masih bertahan dengan surplus USD 12,7 miliar pada tahun 2007. Defisit pada tahun 2008 mencapai hampir USD 2 miliar, untuk kemudian kembali surplus sekitar USD 13 miliar.

Adapun neraca lain sebagai bagiannya menunjukkan kinerja yang berbeda-beda selama satu dasawarsa terakhir. Transaksi berjalan selalu mengalami surplus, dengan nilai berfluktuatif. Bahkan pada keadaan “sulit” tahun 2008, masih mengalami surplus, meski jauh lebih kecil daripada biasanya. Surplus didukung oleh surplus ekspor neto, yaitu ekspor dikurangi impor.

Saldo neraca jasa umum selalu defisit. Defisitnya cenderung makin meningkat, dan mencapai lebih USD 22 miliar pada tahun 2008, dan diperkirakan sekitar itu pula pada tahun 2009 ini. Pengertian neraca jasa umum disini meliputi : neraca jasa-jasa, neraca pendapatan dan transfer berjalan. Neraca jasa-jasa dan neraca pendapatan selalu mengalami defisit, sedangkan transfer bersih biasanya memberi kontribusi positif. Hanya saja pengertian transfer bersih di sini mencakup pula hibah, yang secara teoritis kurang tepat disebut sebagai jasa. Angka hibah sempat cukup signifikan pada tahun 2006 dan 2007, ketika terjadi beberapa bencana alam berskala menarik perhatian dunia internasional.

Defisit neraca jasa-jasa sebagian besar disebabkan jasa transportasi, khususnya angkutan barang (freight). Tingginya defisit jasa transportasi tersebut terkait dengan dominasi armada asing dalam pengangkutan barang impor. Upaya Pemerintah memberdayakan industri pelayaran nasional dalam mendukung perdagangan internasional masih belum seperti yang diharapkan.

Defisit neraca pendapatan terutama bersumber dari defisit pendapatan investasi langsung, antara lain berupa defisit pendapatan investasi atas penyertaan modal. Diantaranya terkait dengan kenaikan repatriasi pendapatan perusahaan migas, meningkatnya pembayaran deviden atas surat berharga saham yang dimiliki asing, dan pembayaran bunga utang luar negeri khususnya sektor swasta.

Transfer berjalan selalu mengalami surplus yang cukup besar. Setiap tahun biasanya lebih dari USD4,5 miliar. Penerimaan terbesar masih tetap disumbang oleh workers’ remittances (WR)-TKI.

Transaksi modal dan finansial berfluktuasi. Ada peningkatan surplus selama empat tahun (2004-2007), defisit pada tahun 2008, kemudian surplus kembali pada tahun 2009. Surplus atau defisit tersebut terutama disebabkan oleh surplus dalam investasi langsung dan investasi portofolio dari sektor swasta.

Sistem Devisa
Secara teknis, cadangan devisa memang lebih karena dinamika transaksi internasional yang dicatat dalam NPI. Namun secara kondisional, salah satu faktor yang diakui amat menentukan adalah sistem dan kebijakan devisa yang dipakai.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem devisa bebas sejak tahun 1970. Dalam pelaksanaannya, Pemerintahan Soeharto melaksanakannya dengan kadar kebebasan yang berubah-ubah. Kemudian, sejak berlakunya Undang-undang No. 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, pemerintah terlihat ingin lebih mengukuhkan berlakunya sistem devisa bebas. Jika dibandingkan, pemerintahan pasca Soeharto menerapkan kebijakan dengan kadar kebebasan yang lebih tinggi.

Dengan sistem itu, setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa yang dimilikinya. Yang dimaksud dengan bebas memiliki Devisa adalah bahwa Penduduk yang memperoleh dan memiliki Devisa tidak wajib menjualnya kepada negara. Yang dimaksud dengan bebas menggunakan Devisa adalah bahwa Penduduk dapat secara bebas melakukan kegiatan Devisa antara lain untuk perdagangan internasional, transaksi di pasar uang, dan transaksi pasar modal.

Akan tetapi, pemerintah dan bank Indonesia juga menerapkan aturan tentang sistem pemantauan lalu lintas devisa. Alasannya, untuk mendukung penerapan sistem devisa bebas yang tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional. Pemantauan kegiatan Lalu Lintas Devisa meliputi pemantauan semua transaksi yang menimbulkan terjadinya perpindahan aset dan kewajiban finansial antara penduduk dan bukan penduduk. Pemantauan tersebut dimaksudkan terutama untuk keperluan penyusunan statistik neraca pembayaran dan posisi investasi internasional Indonesia, dan pada gilirannya dapat mendukung perumusan dan peningkatan efektivitas kebijakan di bidang moneter.

Perundang-undangan saat ini menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan sistem Devisa dan Sistem Nilai Tukar dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang bertanggung jawab dalam memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia diberi wewenang meminta keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa dan menetapkan ketentuan mengenai kegiatan Devisa yang didasarkan atas prinsip kehati-hatian. Dalam melaksanakan kewenangannya Bank Indonesia secara aktif meminta keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukan oleh Penduduk. Dalam hal keterangan dan data yang disampaikan diragukan kebenarannya, Bank Indonesia boleh meneliti kebenaran keterangan dan data yang diminta tersebut, termasuk meminta bukti pembukuan, catatan, dan dokumen yang berkaitan dengan pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa.

Keterangan dan data mengenai kegiatan lalu Lintas Devisa sekurang-kurangnya meliputi nilai dan jenis transaksi, tujuan atau maksud transaksi, pelaku transaksi, dan negara tujuan atau asal pelaku transaksi. Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan Lalu Lintas Devisa seperti bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penyelenggara jasa transaksi internasional.

Sebagai contoh, lalu lintas devisa yang wajib dilaporkan oleh bank umum kepada Bank Indonesia meliputi dua hal: Perpindahan devisa melalui Bank baik untuk kepentingan Bank maupun nasabah; dan Posisi aset dan kewajiban finansial luar negeri Bank. Hal pertama meliputi transaksi: Penerimaan dari dan pembayaran ke luar negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing; Penerimaan dari dan pembayaran kepada bukan penduduk di dalam negeri baik dalam rupiah maupun valuta asing; dan Penerimaan dan pembayaran di dalam negeri antar penduduk dalam valuta asing.

Ditegaskan juga bahwa bank umum wajib meminta keterangan dan data kepada nasabah yang melakukan kegiatan lalu lintas devisa melalui Bank dimaksud. Sedangkan nasabah yang melakukan kegiatan lalu lintas devisa melalui Bank wajib memberikan keterangan dan data kepada Bank yang bersangkutan.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir tahun 2009 adalah sekitar 65 USD miliar. Angka tersebut harus diartikan “setara” dengan mata uang dollar Amerika, karena yang dimiliki sebagiannya berupa mata uang yang lain. Harus diingat pula bahwa dengan sistem devisa bebas, cadangan devisa tersebut “dimiliki” oleh banyak pihak di Indonesia, tidak hanya oleh pemerintah saja. Secara teknis, Bank Indonesia “mengetahui” posisi kepemilikan cadangan tersebut, dan dapat “mengatur” nya jika diperlukan. Misalnya untuk mempengaruhi nilai tukar rupiah.

Terlihat jelas bahwa jumlah cadangan devisa dan sistem devisa yang dijalankan tidak bisa dipisahkan dengan sistem nilai tukar. Penetapan Sistem Nilai Tukar sendiri dilakukan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Bank Indonesia mengkaji Sistem Nilai Tukar yang diajukan kepada Pemerintah secara cermat dan hati-hati. Secara teoritis dan diperbolehkan oleh Undang-undang, Sistem Nilai Tukar tersebut antara lain berupa: a. Sistem Nilai Tukar tetap; atau b. Sistem Nilai Tukar mengambang; atau c. Sistem Nilai Tukar mengambang terkendali. Yang saat ini dipilih adalah yang kedua, dengan sesekali ada intervensi dari Bank Indonesia.
Berkaitan dengan nilai tukar tersebut, ada pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Antara lain mengenai : devaluasi atau revaluasi rupiah terhadap mata uang asing; penetapan nilai tukar harian serta penetapan lebar pita intervensi (intervention band); arah apresiasi atau depresiasi rupiah; kegiatan intervensi Bank Indonesia.

Catatan
Untuk sementara, dalam tulisan ini hanya perlu kita ketahui bahwa besarnya cadangan devisa yang dimiliki masih harus dicermati lagi pada detilnya. Berasal dari mana aja, dan apakah dengan mudah akan berkurang atau bertambah secara drastis. Karena jika itu terjadi akan ada goncangan eksternal pada perekonomian domestik, yang paling bersifat segera adalah nilai tukar. Yang bersifat dampak selanjutnya adalah pada ekspor impor, untuk kemudian mempengaruhi investasi dan seterusnya. Idealnya, cadangan devisa tumbuh secara stabil, ditopang oleh struktur transaksi internasional yang kuat. Bukan ditentukan oleh perilaku suatu kelompok, misalnya para pemilik dana internasional. yang uangnya hilir mudik ke mana suka.

Dalam bahasa awam, kita punya uang banyak tetapi milik orang lain yang hanya dititipkan sementara. Memang tak selalu berarti buruk, bahkan bisa dimanfaatkan jika polanya terkontrol atau terprediksi. Masalahnya, dari pengalaman, Otoritas ekonomi Indonesia masih belum mampu mengelolanya secara baik, dan berpotensi menjadi ancaman ketidakstabilan dari waktu ke waktu.

Inflasi Yang Dihadapi Kaum Miskin Lebih Tinggi daripada Inflasi IHK

Inflasi Yang Dihadapi Kaum Miskin Lebih Tinggi daripada Inflasi IHK
BPS mengumumkan angka inflasi sebesar 2,78% selama tahun 2009 (Januari-Desember). Itu merupakan tingkat inflasi terendah yang dialami Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir, yang rata-ratanya di kisaran 6%.

Inflasi merupakan indikator perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Dalam kenyataannya, barang dan jasa tersebut berjumlah sangat banyak, mencapai jutaan jenis komoditas. Untuk keperluan penghitungan, BPS memilih sejumlah diantaranya yang dianggap sangat mewakili konsumsi rumah tangga. Secara teknis, masing-masing diberi bobot yang dikenal dengan sebutan diagram tertimbang, yang menunjukkan persentase nilai konsumsi tiap jenis barang/jasa terhadap total rata-rata pengeluaran rumah tangga di suatu kota.

Bahan dasar penyusunan semua itu adalah hasil Survei Biaya Hidup (SBH), yang diadakan antara 5-10 tahun sekali. Yang dipakai saat ini adalah SBH 2007, yang menurut BPS, telah menanyai sekitar 100 ribu rumah tangga di Indonesia mengenai tingkat pengeluaran serta jenis dan nilai barang/jasa apa saja yang dikonsumsi selama setahun penuh.

Berdasar itu dipilih satu “keranjang” barang dan jasa yang digunakan untuk menghitung konsumsi rumah tangga seluruhnya berjumlah 774 komoditas. Jumlah komoditas tersebut bervariasi antarkota, yang terkecil terdapat di Kota Tarakan sebanyak 284 komoditas, sedangkan yang terbanyak terdapat di Jakarta (441 komoditas), secara rata-rata sebanyak 335 komoditas (dari 66 kota).

Ada barang yang harganya naik, tetap, dan turun. Secara umum, hitungan perubahan harga tersebut tercakup dalam suatu indeks harga yang dikenal dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI).

Inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan menggunakan rumus Laspeyres yang dimodifikasi (Modified Laspeyres). Rumus tersebut mengacu pada manual Organisasi Buruh Dunia (International Labour Organisation/ILO). Pengelompokan IHK didasarkan pada klasifikasi internasional baku yang tertuang dalam Classification of Individual Consumption According to Purpose (COICOP) yang diadaptasi untuk kasus Indonesia menjadi Klasifikasi Baku Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.

Sebagai contoh, angka inflasi sebesar 2,78% dihitung darikenaikan indeks dari 113,86 pada bulan Desember 2008 menjadi 117,03 pada bulan Desember 2009.

BPS menyajikan data inflasi disajikan dalam 7 (tujuh) kelompok pengeluaran, yaitu: Bahan Makanan; Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau; Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar; Sandang; Kesehatan; Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga; Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan.

Data inflasi disajikan juga dalam tiga kelompok perubahan harga, yaitu inflasi komoditas yang harganya bergejolak (volatile good inflation), inflasi komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah (administered price inflation), dan inflasi inti (core inflation).

Data inflasi biasanya disajikan menurut 45 kota, namun sejak bulan Juli 2008 disajikan menurut kota (66 kota) dan nasional (gabungan 66 kota).

Dilihat dari besarnya sumbangan/andil inflasi, selama tahun 2009 kelompok bahan makanan memberikan andil inflasi 0,82 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 1,27 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,45 persen, kelompok sandang 0,44 persen; kelompok kesehatan 0,17 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 0,29 persen. Sedangkan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan memberikan sumbangan deflasi 0,66 persen.

Selama tahun 2009 kelompok- kelompok pengeluaran mengalami inflasi, masing-masing: kelompok bahan makanan 3,88 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau 7,81 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 1,83 persen; kelompok sandang 6,00 persen; kelompok kesehatan 3,89 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga 3,89 persen. Sedangkan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi 3,67 persen.

Jenis barang dan jasa yang dominan memberikan sumbangan inflasi selama tahun 2009 antara lain: gula pasir 0,32 persen; emas perhiasan 0,28 persen; beras 0,27 persen; bawang putih 0,18 persen; rokok kretek filter dan nasi dengan lauk masing-masing 0,14 persen; kontrak rumah dan sewa rumah masing-masing 0,13 persen; angkutan udara 0,11 persen; mie 0,09 persen; rokok kretek 0,08 persen; jeruk dan mobil masing-masing 0,07 persen; daging ayam ras, upah tukang bukan mandor, upah pembantu rumah tangga, uang sekolah SLTA, uang kuliah akademi/perguruan tinggi masing-masing 0,06 persen; ayam goreng dan uang sekolah SLTP masing-masing 0,05 persen.

Inflasi yang dihadapi Penduduk Miskin lebih tinggi daripada yang tidak miskin
Tulisan saya terdahulu, menyebutkan bahwa selama periode Maret 2008-Maret 2009, garis kemiskinan (GK) naik sebesar 9,65 persen. Selama dua tahun sebelumnya, GK juga naik dengan persentase yang hampir setara. Kenaikan yang lebih besar terjadi pada Maret 2006 terhadap Maret 2005. Sebagaimana yang dikatakan BPS, salah satu penyebab utama dari perubahannya adalah kenaikan harga-harga (inflasi).

Oleh karena itu, perkembangan GK dapat diperbandingkan dengan inflasi untuk periode yang sama. Angka inflasi yang dipakai adalah dari indeks harga konsumen (IHK) bersifat tahunan (yoy), untuk kondisi Maret tahun bersangkutan dibanding Maret tahun sebelumnya. Selain inflasi umum (seluruh barang), kita juga bisa mencermati kenaikan harga untuk kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi.

Perubahan GK setiap tahunnya terlihat lebih tinggi daripada angka inflasi umum. Mengingat perhitungan GK oleh BPS adalah berasal dari data SUSENAS, maka bisa dikatakan bahwa kenaikan harga-harga yang dialami (dikonsumsi) oleh penduduk miskin adalah lebih tinggi daripada yang dirasakan secara rata-rata oleh seluruh penduduk. Akan tetapi, perbedaan besaran antara keduanya belum memperlihatkan pola tertentu. Sebagai contoh, ketika inflasi umum naik dari 6,52 persen (2007) menjadi 8,17 persen (2008), laju kenaikan GK justeru melambat dari 9,67 persen menjadi 9,56 persen.

Jika dikaitkan dengan informasi BPS bahwa GK lebih banyak ditentukan oleh kebutuhan makanan, maka inflasi kelompok bahan makanan dan makanan jadi perlu diperhatikan secara tersendiri. Tampak kecenderungan kenaikan bahan makanan selalu lebih tinggi daripada inflasi umum (kecuali tahun 2006 yang relatif setara), dan dengan sendirinya lebih tinggi daripada laju kenaikan garis kemiskinan. Dalam hal ini, kenaikan bahan makanan yang dialami oleh penduduk miskin cenderung lebih ringan dibanding oleh keseluruhan penduduk. Tentu saja untuk menarik kesimpulan yang lebih jauh diperlukan pengamatan berbagai barang secara lebih terinci. Sedangkan untuk kaitan antara GK dengan laju inflasi kelompok makanan jadi, polanya tampak masih kurang beraturan untuk data yang tersedia pada tabel. Khusus untuk Maret 2009, kenaikan harga kelompok makanan jadi masih lebih tinggi dari kenaikan GK.

Sebagai contoh mutakhir, perhatikan bahwa meskipun inflasi tahun kalender (Januari-Desember 2009) amat rendah (2,78%), namun beberapa kelompok yang “lebih dekat” dengan kebutuhan kaum miskin tetap lebih tinggi. Inflasi kelompok bahan makanan adalah sebesar 3,88%, kelompok makanan jadi sebesar 7,81%; dan kelompok sandang sebesar 6,00%.

Perlu pula diingat bahwa data inflasi masih bias daerah perkotaan. Data pedesaan masih belum tersedia, bahkan kota-kota selain 66 kota (sebelumnya bahkan hanya 45 kota) pun sulit didapatkan.

Optimisme Berdasar Kondisi Eksternal Indonesia menjadi Argumen Utama Economic Outlook 2010

Optimisme Berdasar Kondisi Eksternal Indonesia menjadi Argumen Utama Economic Outlook 2010

Prakiraan kondisi perekonomian Indonesia di tahun mendatang dapat di simak di banyak media pada akhir tahun. Sebagian isi economic outlook tersebut berasal dari pemberitaan serta ulasan dari diskusi ilmiah, dan ada yang merupakan tulisan khusus untuk itu. Ada tulisan yang merupakan pandangan pribadi dari pakar atau pengamat ekonomi. Ada pula yang dipublikasikan sebagai pandangan lembaga atau organisasi.

Pada dasarnya, suatu economic outlook merupakan ramalan dari orang atau lembaga penulisnya. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah apakah keadaan perekonomian secara umum menjadi lebih baik, lebih baik, atau sama saja dengan tahun berjalan. Kadang dibandingkan pula dengan tahun-tahun yang telah berlalu lebih lama. Sesuai persyaratan ilmiah, tulisan musti mengidentifikasi faktor-faktor yang diduga paling berpengaruh dalam dinamika ekonomi, serta variabel risiko yang utama sepanjang tahun depan. Akan ada pula berbagai rekomendasi, yang terutama adalah kepada pihak otoritas ekonomi. Sebagiannya juga memberi saran kepada para pelaku ekonomi, khususnya dunia usaha.

Penalaran economic oulook kebanyakan bersifat linear, yang jika disederhanakan adalah: mencermati kondisi terkini, sedikit melihat beberapa tahun ke belakang, menduga dan menganalisis beberapa variabel penting tahun depan, baru melakukan kesimpulan umum. Sifat linear dan positivistik diindikasikan oleh analisis yang mengedepankan utak atik beberapa indikator makroekonomi, serta kadang menguatkannya dengan indikator mikroekonomi terpilih.

Yang paling sering dibahas adalah pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) dengan indikator derivatifnya seperti investasi dan konsumsi. Indikator makro lain yang banyak disoroti adalah: inflasi, neraca pembayaran internasional, neraca perdagangan, kurs, dan pengangguran. Indikator mikro yang banyak suka dipilih antara lain: indikator perbankan, indeks saham, pasar industri otomotif, konsumsi semen, dan pertumbuhan kredit.

Yang menarik, variabel yang paling dominan dalam kebanyakan analisis pada dua tahun terakhir justeru terkait variabel eksternal dari perekonomian Indonesia. Diantaranya adalah : dinamika perdagangan dunia, harga komoditas tertentu di pasar internasional, kondisi perekonomian negara maju dan negara yang punya hubungan ekonomi penting dengan Indonesia, serta arus modal dan uang di pasar global.

Ada juga sedikit tambahan analisis mengenai risiko politik di dalam negeri. Biasanya dikaitkan dengan gangguan terhadap iklim investasi dan kepastian berusaha dalam bisnis. Ketidakstabilan politik, meski hanya berupa konflik antar elit politik dsn atau birokrasi, dianggap memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian.
Pemerintah sendiri secara resmi, sebagai suatu entitas kelembagaan, memiliki pula suatu economic outlook, yang tercantum dalam Nota Keuangan sebagai pengantar Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Setelah dibahas dan setujui DPR, yang bisa mengalami sedikit perubahan beberapa variabel diantaranya, maka diputuskan menjadi APBN.

Secara ringkas, prediksi tersebut diwakili oleh apa yang biasa disebut sebagai asumsi dasar ekonomi makro, dalam RAPBN dan APBN. APBN 2010 yang ditetapkan pada akhir Oktober 2009, mencantum asumsi makroekonomi sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 %; tingkat inflasi sebesar 5,0 %; rata-rata kurs adalah Rp10.000/USD; Neraca Pembayaran Indonesia surplus, cadangan devisa bertambah; rata-rata suku bunga SBI 3 bulan sebesar 6,5 %; dan Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar USD 65 per barel dengan lifting sebanyak 0,965 juta barl per hari.

Nota Keuangan itu meyebut ada beberapa tantangan yang menghadang pada tahun 2010. Diantaranya berupa : program stimulus ekonomi yang belum optimal, ketatnya likuiditas global, dan meningkatnya harga minyak dan beberapa komoditi di pasar internasional. Diakui pula tantangan lain yang lebih bersifat domestik, yakni tingginya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, serta infrastruktur tak memadai.

Dengan asesmen yang demikian, Pemerintah menetapkan arah kebijakannya dalam mengelola perekonomian, yaitu: menjaga stabilitas ekonomi makro, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Secara lebih khusus, Pemerintah mengaku akan mengutamakan program jaminan sosial dan peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil serta koperasi serta program-program lainnya.

Sementara itu, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan perbankan, terlihat lebih konservatif dalam memperkirakan perekonomian Indonesia tahun 2010. Belakangan, Bank Indonesia memang lebih sering mengeluarkan estimasi yang lebih realistis dan secara cepat membuat revisi, khususnya yang terkait dengan prakiraan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2010 berada di kisaran 5,0-5,5%, yang akan dimotori terutama oleh kegiatan ekspor dan investasi dari sisi permintaan. Namun diakui adanya downside risks terutama jika akselerasi perbaikan volume perdagangan dunia tidak secepat yang diperkirakan.

Di luar otoritas ekonomi, ada banyak economic outlook yang dikemukakan. Yang paling mudah diperbandingkan antar ramalan itu adalah mengenai prakiraan pertumbuhan ekonomi karena memang dijadikan sentral pembahasan masing-masing. Sebagai contoh, IMF mengemukakan angka 4,8 %, sedang kebanyakakan ekonom Indonesia menyebut angka di atas 5 %. Ada juga pendapat yang cukup menarik dari ekonom Faisal Basri yang mengatakan harus tumbuh 6 %. menurutnya, jika 5,5 % berarti tidak ada keinginan untuk kerja keras dari Pemerintah.

Bagaimanapun, ada kesamaan yang menonjol dalam semua economic outlook tersebut. Ada optimisme bahwa perekonomian Indonesia akan lebih baik, dan secara lebih khusus disebutkan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Argumen utamanya pun sama, yakni karena adanya pemulihan perekonomian global, khususnya di negara-negara industri maju. Secara lebih teknis, amat kuat keyakinan pulihnya kondisi ekspor-impor di berbagai negara, yang berarti perdagangan dunia bisa mendongkrak ekspor Indonesia. Arus modal dan keuangan internasional pun diyakini akan lebih stabil, dan pada saat bersamaan, kondisi dan rating Indonesia yang terkait dengan itu cukup baik. Singkatnya, faktor-faktor eksternal diperkirakan akan amat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 2010.

Dilihat dari sisi domestik, konsumsi sebagai motor pertumbuhan ekonomi diyakini masih akan meningkat cukup pesat. Ditambah dengan sudah adanya rencana investasi di bidang infrastruktur yang sedang dan mulai direalisasikan tahun 2010, baik dari pihak swasta maupun pemerintah. Meskipun mulai goyah selama beberapa minggu terakhir, sampai dengan sebulan lalu, stabilitas politik diyakini sebagai faktor positif. Majalah The Economist edisi September 2009 menyebutnya bersama dengan tekad anti korupsi sebagai variabel amat positif dari Indonesia.

Pencermatan atas kebanyakan economic outlook tersebut akan membawa kepada salah satu kesimpulan bahwa kondisi perekonomian Indonesia masih amat bergantung kepada dinamika ekonomi global. Rekomendasi yang diberikan pun terkait dengan optimalisasi transaksi internasional, baik dalam soal arus barang maupun arus modal. Ada kesan bahwa faktor domestik lebih sebagai “bumper” belaka. Pengaman, jika keadaan global sulit, maka ada faktor pengaman agar Indonesia tidak sampai hancur perekonomiannya. Untuk tumbuh dan menjadi sejahtera, faktor eksternal masih dianggap lebih penting. Ironisnya lagi, justeru kurang manageable alias agak di luar kendali otoritas ekonomi Indonesia.

Angka Pengangguran Terbuka Kurang Menggambarkan Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia

Angka Pengangguran Terbuka Kurang Menggambarkan Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia

Pada tanggal 1 Desember 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan data ketenagakerjaan untuk kondisi Agustus 2009. Disebutkan antara lain : angkatan kerja sebanyak 113,83 juta orang, yang bekerja sebanyak 104,87 juta orang, pengangguran terbuka sebanyak 8,96 juta orang atau sekitar 7,87 %, serta setengah pengangguran sebanyak 31,57 juta orang atau sekitar 27,73 %.

Pengangguran Terbuka
Angka pengangguran terbuka mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan kondisi bulan februari 2009 yang sebesar 8,14 %, dan juga lebih rendah daripada kondisi setahun lalu, yakni 8,39 % pada Agustus 2008. Jika dilihat dari jumlah orang yang menganggur, maka terdapat penurunan sebanyak 430 ribu orang (dari 9,13 menjadi 8,96 juta orang) selama periode setahun.

Dengan demikian, selama periode Pemerintahan SBY yang pertama, tercipta lapangan kerja baru untuk sebanyak 11,15 juta orang (dari 93,72 juta menjadi 104,87 juta). Sementara angkatan kerja bertambah sebanyak 7,98 juta orang (dari 103,97 juta menjadi 111,95 juta). Jumlah pengangguran pada Agustus 2004 (dua bulan sebelum pelantikan Presiden) adalah sebanyak 10,25 juta orang atau sebesar 9,90%.
Artinya, laju penciptaan lapangan kerja hanya sedikit diatas laju pertumbuhan angkatan kerja. Prestasi itu masih jauh dari target yang ditetapkan sendiri pada awal periode pemerintahan, yang ingin menekan angka pengangguran menjadi 5,1 % pada tahun 2009.

Setengah Pengangguran
Pada Agustus 2009, ada 31,57 juta orang setengah pengangguran atau 27,73 %. Terdiri dari setengah penganggur terpaksa sebanyak 15,40 juta orang dan setengah penganggur sukarela sebanyak 16,17 juta orang.

Sebagai catatan, setengah pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah pengangguran dibagi menjadi setengah penganggur terpaksa dan setengah penganggur sukarela. Setengah penganggur terpaksa adalah mereka yang bekerja dibawah jam kerja normal dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan lain. Setengah penganggur sukarela adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, misalnya tenaga ahli yang gajinya sangat besar.

Angka setengah pengangguran selama pemerintahan SBY periode pertama tampak mengalami perkembangan yang lebih buruk daripada kondisi pengangguran terbuka. Angka setengah pengangguran pada Agustus 2004 (dua bulan sebelum pelantikan Presiden) adalah sebanyak 27,95 juta orang atau sebesar 26,88 %. Artinya, selama periode itu, terjadi penambahan jumlah setengah pengangguran sebanyak 3,62 juta orang dan prosentasenya meningkat menjadi 27,73 % dari angkatan kerja.

Jika dicermati lebih jauh, maka jumlah setengah pengangguran yang terpaksa juga mengalami perkembangan yang tidak menggembirakan. Dari 13,42 juta orang pada Agustus 2004 menjadi 15,40 juta orang pada Agustus 2009. Mereka memang dianggap telah bekerja, namun sebenarnya masih mencari dan berharap akan pekerjaan lainnya yang lebih baik.

Status Pekerjaan
Dari 104,87 juta orang yang bekerja pada periode Agustus 2009, BPS juga mengelompokkan mereka menurut tujuh status pekerjaan utama. Berusaha sendiri sebanyak 21,05 juta orang (20,07%). Berusaha dibantu buruh tidak tetap 21,93 juta orang (20,91%). Berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 3,03 juta orang (2,89%). Buruh/Karyawan 29,11 juta orang (27,76%). Pekerja bebas di pertanian sebanyak 5,88 juta orang (5,61%). Pekerja bebas di Non pertanian sebanyak 5,67 juta orang (5,41%). Pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 18,19 juta orang (17,35%).

BPS juga mengumumkan keadaan ketenagakerjaan yang menggolongkan kegiatan bekerja menjadi formal dan informal, yang secara kasar didefinisikan berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan. Jika melihat status pekerjaan berdasarkan klasifikasi formal dan informal, maka pada Agustus 2008 sekitar 32,14 juta orang (30,65%) bekerja pada kegiatan formal dan 72,73 juta orang (69,35 %) bekerja pada kegiatan informal.

Sebagai catatan, BPS mendefinisikan Berusaha dibantu dengan buruh tetap adalah mereka yang bekerja sebagai orang yang berusaha atas risiko sendiri dan dalam usahanya mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh tetap. Buruh tetap adalah buruh/karyawan yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah atau gaji secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak. Buruh/Karyawan/Pekerja dibayar adalah mereka yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.

Jika melihat komposisi antara pekerja formal dan informal, maka tampak tidak adanya perbaikan yang berarti selama lima tahun terakhir, meski sempat ada sedikit perbaikan dalam dua tahun pertama. Jumlah pekerja formal pada Agustus 2004 adalah sebanyak 28,43 juta orang atau sebesar 30,33%, sedangkan pekerja informal adalah sebanyak 65,30 juta orang atau sebesar 69,67% dari mereka yang bekerja. Perkembangan perekonomian Indonesia terlihat kurang berhasil menciptakan lapangan kerja baru di sektor formal yang banyak diinginkan oleh para pencari kerja dan para pekerja informal (yang sebagian cukup besarnya berstatus setengah penganggur).

Lapangan Pekerjaan
Proses informalisasi ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari status pekerjaan tampaknya didukung pula oleh data penyebaran pekerja berdasar lapangan pekerjaan. Sebagai contoh, sektor industri pengolahan menyerap 11,07 juta pada Agustus 2004 dan 12,84 juta pada Agustus 2009. Jasa Kemasyarakatan, naik dari (Agustus 2004) menjadi 14,00 juta (Agustus 2009). Sekalipun tidak sepenuhnya bisa diartikan bahwa mereka yang bekerja di sektor industri pengolahan adalah formal, sedangkan yang di sektor jasa-jasa (masyarakat) adalah informal. Sekalipun tidak sepenuhnya bisa diartikan bahwa mereka yang bekerja di sektor industri pengolahan adalah formal, sedangkan yang di sektor jasa-jasa (masyarakat) adalah informal.

Selain menguatkan indikasi informalisasi pekerjaan, fakta ini pun membuat perkembangan industrialisasi di Indonesia mesti lebih diperhatikan karena tidak cukup berhasil menciptakan lapangan kerja. Hanya menciptakan 1,77 juta lapangan kerja selama lima tahun. Padahal, meski secara implisit, Pemerintah ingin mengalihkan sebagian tenaga kerja di sektor pertanian ke sektor industri seiring dengan tingkat pembangunan ekonomi yang semakin tinggi. Di sisi lain, justeru sektor pertanian masih saja menjadi tempat penampungan tenaga kerja, meningkat dari 40,61 juta (Agustus 2004) menjadi 41,61 juta (Agustus 2009). Penyerapan sektor pertanian biasanya secara relatif (pada tahun yang sama) akan lebih tinggi untuk data ketenagakerjaan bulan Februari, karena adanya panen raya di banyak daerah.

Selengkapnya, pada Agustus 2009, mereka yang bekerja tersebar menurut lapangan pekerjaan berikut: sektor pertanian sebanyak 41,61 juta orang (39,68%), sektor industri sebanyak 12,84 juta orang (12,24%), sektor konstruksi sebanyak 5,49 juta orang (5,24%), sektor perdagangan sebanyak 21,95 juta orang (20,09%), sektor Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi sebanyak 6,12 juta orang (5,84%), sektor Keuangan sebanyak 1,49 juta orang (1,42%), Jasa Kemasyarakatan sebanyak 14,00 juta orang (13,34%), Sektor lainnya sebanyak 1,39 juta orang (1,33%).

Kesimpulan sementara yang bisa diambil, angka pengangguran terbuka terlampau sederhana, sehingga tak cukup mampu menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang sebenarnya di Indonesia. Ukuran bekerja 1 jam terlampau minimalis, dan arti dibayar pun tak terkait dengan nominal yang pantas untuk bertahan hidup sebagai manusia. Data sektoral pekerjaan pun memerlukan pemilahan yang lebih jelas dan diketahui publik luas.

Otoritas Ekonomi merasa puas dengan Pertumbuhan Ekonomi 2009

Otoritas Ekonomi merasa puas dengan Pertumbuhan Ekonomi 2009

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia secara kumulatif sampai dengan Triwulan III-2009 tumbuh sebesar 4,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2008 (c-to-c). Pertumbuhan ini jauh lebih rendah daripada setahun lalu, yang mencapai 6,3 persen.

Pihak otoritas ekonomi sendiri tampaknya cukup puas dengan pencapaian tersebut, dan dinyatakan sebagai masih sesuai dengan harapan. Setelah sempat terlampau percaya diri dalam menyongsong perekonomian mendatang pada pertengahan dan akhir tahun 2008, otoritas ekonomi kemudian menjadi lebih berhati-hati atas dampak berbagai perubahan dalam perekonomian dunia terhadap perekonomian domestik.

Pertumbuhan ekonomi domestik dalam asumsi RAPBN 2009 yang diajukan Agustus 2008 dipatok untuk mencapai 6,2 persen, yang kemudian direvis menjadi 6,0 persen dalam APBN yang ditetapkan bulan Nopember 2008. Perkiraan tersebut kemudian diturunkan secara cukup drastis menjadi 4,5 persen dalam Dokumen Stimulus yang ditetapkan Pemerintah bersama DPR beberapa bulan kemudian, yaitu pada 24 Februari 2009. Belakangan, angkanya disesuaikan menjadi 4,3 persen dalam RAPBN-P 2009 yang disampaikan awal Agustus 2009 lalu.

Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, sejak awal terlihat lebih konservatif dan cenderung lebih realistis dalam memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2009. Bank Indonesia meski sempat pula memproyeksikan angka 6 persen pada pertengahan tahun 2008, secara lebih cepat merevisinya dari waktu ke waktu. Pada awal tahun 2009, Bank Indonesia mengeluarkan prakiraan resmi di kisaran 4,0-5,0 persen. Pada pertengahan tahun, prakiraan diturunkan kembali menjadi 3,5-4,0 persen. Beberapa waktu kemudian, pada bulan Okrober, Bank Indonesia kembali menjadi lebih optimis dan mengeluarkan prediksi sebesar 4,0-4,5 persen. Pada awal Desember lalu, Bank Indonesia mempertajam prakiraannya menjadi 4,26 persen.

Dalam realisasinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2009 memang langsung merosot, hanya mencapai 4,04 persen jika dilihat secara tahunan (y-on-y). Perlambatan laju pertumbuhan itu sendiri telah dimulai pada triwulan IV-2008, yang meski tak drastis telah melemah menjadi 5,2 persen, setelah sebelumnya selalu berada di atas 6 persen. Perlambatan kemudian masih berlanjut pada triwulan II-2009, yang hanya tumbuh 4,0 persen. Sedikit di luar dugaan otoritas ekonomi, keadaan kemudian membaik secara lebih cepat, dimana pertumbuhan triwulan III-2009 beranjak naik sedikit mencapai 4,2 persen. Kecenderungan perbaikan diyakini akan masih terus berlangsung, bahkan untuk tahun-tahun mendatang.

Dengan demikian, prakiraan mutakhir Pemerintah (dan DPR) seperti yang tercantum dalam APBN-P 2009 adalah sebesar 4,3 persen. Sedangkan prakiraan Bank Indonesia adalah sebesar 4,23 persen.

BRIGHT Indonesia sendiri tidak pernah merevisi perkiraannya tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia 2009 sebesar 4,4 persen, yang dipublikasikan dalam Economic Outlook setahun lalu. Pada waktu itu telah diberi catatan pula bahwa angka tersebut adalah pencapaian tertinggi yang mungkin bisa dicapai, atau bisa sedikit di bawahnya.

Secara teknis, pertumbuhan triwulan IV-2009 bisa mencapai 4,7 persen secara tahunan (y-on-y), namun Bank Indonesia secara berhati-hati mematok angka 4,4 persen. Namun jika dilihat angka pertumbuhan secara triwulanan (q-to-q), triwulan IV dibanding triwulan III, maka pertumbuhannya akan tetap negatif. Hal ini lebih dikarenakan faktor musiman, sebagaimana yang diperlihatkan oleh data pertumbuhan pada triwulan IV dibanding triwulan III untuk masing-masing tahun, yang selama beberapa tahun terakhir tumbuh secara negatif di kisaran angka 2 persen (lihat grafik 2.1). Datanya antara lain adalah : minus 2,18 persen (2005), minus 1,96 persen (2006) dan minus 2,1 persen (2007), dan minus 3,6 persen (2008). Terlihat bahwa pertumbuhan pada tahun 2008 adalah yang terburuk, bahkan untuk data rentang waktu yang lebih lama (sejak tahun 2000).

BRIGHT Indonesia menduga angka pertumbuhan triwulan IV dibanding triwulan III tahun 2009 berada di kisaran minus 2,0 persen, sesuai dengan kecenderungan historis sebelumnya. Artinya pertumbuhan PDB Indonesia tahun 2009 akan sekitar 4,2-4,3 persen. Jika kondisi yang berkembang bisa lebih baik, maka pertumbuhan dapat mencapai 4,4 persen. Alasan utamanya, angka minus di kisaran 2 % selama beberapa tahun terakhir bisa dikatakan lebih karena faktor musim belaka. Jika tahun 2008, faktor krisis global berdampak buruk, maka diharapkan pemulihannya di penghujung tahun 2009 berakibat sebaliknya.

Pemerintah Hanya Mementingkan Angka Kemiskinan

Berbagai dokumen resmi pemerintah terkait kemiskinan telah mengakui bahwa permasalahan kemiskinan harus dilihat dari aspek pemenuhan hak dasar, beban kependudukan, serta ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Dikatakan pula bahwa permasalahan kemiskinan perlu dilihat dari pendapat atau persepsi yang dikemukakan oleh masyarakat miskin itu sendiri, selain dengan data statistik dari banyak variabel. Kemiskinan di Indonesia pun kerap dikatakan sebagai bersifat multidimensi. Pengakuan yang demikian umumnya terdapat pada bagian awal dari masing-masing dokumen yang memuat dasar pemikiran, latar belakang masalah, serta tujuan-tujuan pokok kebijakan atau program.

Dokumen tersebut sudah menyebutkan kemiskinan di Indonesia mencakup antara lain hal-hal berikut: ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, papan); tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi); tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga); kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal; rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam; tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat; tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan; ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental; serta ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil).

Sayangnya, hampir semua program pemerintah masih mendasarkan diri pada pengertian kemiskinan konsumsi dalam kerangka kerja maupun target-target yang diupayakan untuk dicapai. Sebagian disebabkan soal teknis berupa ketidakberhasilan penjabaran konsep kemiskinan yang multidimensi yang sudah diakui tadi. Sebagiannya lagi karena dominasi konsep pembangunan dan pengelolaan ekonomi yang dijalankan, yang memang menempatkan soal kemiskinan sekadar bagian dari dampak buruk yang harus ditangani.
Pemerintah pada hakikatnya tetap saja memakai atau mengutamakan definisi dan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan utama kebijakan. Pemerintahan SBY periode pertama pun mengklaim cukup berhasil menangani masalah kemiskinan. Buktinya, berdasar data BPS, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 2,57 juta, dari 35,10 juta pada Maret 2005 menjadi 32,53 juta pada Maret tahun 2009. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 15,97 persen menjadi 14,15 persen.

Perkembangan PDB per kapita, nominal PDB dibagi dengan jumlah penduduk, kerap dianggap mencerminkan tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu negara. PDB per kapita Indonesia selalu mengalami pertumbuhan dengan persentase yang cukup tinggi, pada tahun 2008 naik 23,56 persen dibanding tahun 2007 (lihat tabel 8). Patut dicermati bahwa laju pertumbuhan PDB per kapita ini jauh lebih tinggi daripada kenaikan garis kemiskinan. Sebagai contoh, laju pertumbuhan PDB per kapita 2008 (terhadap 2007) dibandingkan dengan kenaikan garis kemiskinan Maret 2008-Maret 2009. Perbedaan diantara keduanya cukup signifikan, dan cenderung demikian setiap tahun.

Jika pertumbuhan PDB per kapita sedemikian tinggi dan jauh melampaui kenaikan garis kemiskinan, maka secara teoritis akan terjadi pengurangan jumlah penduduk secara amat signifikan. Peningkatan pendapatan rata-rata penduduk semestinya tercermin pula dalam kenaikan rata-rata pengeluarannya, sehingga mereka tidak tergolong penduduk miskin. Namun, data (dalam makalah lengkap) tidak mendukung penalaran semacam ini. Tidak terlihat adanya pola hubungan yang kuat.

Penjelasannya mungkin harus diteliti lebih jauh pada soal ketimpangan pendapatan antar penduduk. Sekalipun terjadi pemerataan pengeluaran diantara kaum miskin (turunnya indeks keparahan), namun tidak bisa dipastikan ketimpangan pendapatan dengan penduduk yang kaya.

Masih terkait dengan itu adalah hubungan antara penurunan jumlah penduduk miskin dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan PDB riil suatu tahun terhadap tahun sebelumnya. PDB riil diartikan PDB yang telah dibersihkan dari komponen kenaikan harga-harga (inflasi). Berbagai wacana ilmiah mutakhir, termasuk penelitian kemiskinan oleh Bank Dunia, selalu merekomendasikan perlunya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia agar masalah kemiskinan bisa teratasi.

Penjelasan dan penalaran ilmiah tentang hal tersebut memang sangat masuk akal. Akan tetapi untuk periode 2005-2009, pola hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan jumlah penduduk miskin tampaknya juga tidak kuat. Kadang, pada saat pertumbuhan ekonomi tetap terjadi meskipun dalam laju yang moderat, jumlah penduduk miskin justeru bertambah. Dilain waktu, laju pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat seperti pada tahun lalu justeru mampu mengurangi lebih banyak penduduk miskin.

Penjelasannya mungkin harus diteliti pada sektor dan subsektor apa saja yang tumbuh lebih cepat dan seberapa kaitannya dengan pendapatan kaum miskin. Wajar pula jika banyak pihak menduga penurunan jumlah dan angka kemiskinan selama dua tahun terakhir lebih karena kebijakan populis program kemiskinan secara langsung daripada akibat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, banyak disebut soal kontribusi besar dari relatif rendahnya kenaikan harga-harga, khususnya yang terkait langsung dengan garis kemiskinan.

Aspek kedalaman dan keparahan sebenarnya tidak terpisahkan dari aspek ketimpangan. Ketimpangan besar di Indonesia dicurigai terdapat pada keadaan antar individu dan antar daerah. Perhitungan angka indeks gini rasio, yang dianggap mencerminkan sebaran pendapatan antar penduduk, memang menunjukkan kecenderungan membaik, namun relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian lebih lanjut, termasuk dengan pendekatan pendapatan (bukan hanya pengeluaran), diperlukan agar kebijakan yang lebih efektif dapat direkomendasikan.

Seperti yang disebut di atas, perhatian utama pemerintah adalah menurunkan angka kemiskinan. Secara penalaran, bagaimana jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi semakin sedikit, setidaknya secara prosentase. Oleh karena garis kemiskinan diukur dari pengeluaran penduduk, maka tidak selalu berarti perlu peningkatan pendapatan secara signifikan dan sustainabel (berkelanjutan) untuk mencapainya.

Bisa pula ”disiasati” secara teknis, karena BPS hanya menghitung kemiskinan untuk kondisi bulan Maret setiap tahunnya (dipublikasikan pada bulan Juli). Bagaimana cara, agar pada bulan itu, harga-harga (khususnya yang menjadi paket komoditi garis kemiskinan) relatif rendah. Diupayakan pula agar pada waktu itu, penduduk miskin dan nyaris miskin memiliki ”daya beli”. Bukanlah suatu kebetulan jika pada waktu-waktu itu berbagai bantuan dan atau program Pemerintah sedang ”berjalan baik”.

Terlepas dari siasat untuk bulan Maret, maka secara umum strategi dasarnya adalah mengendalikan harga beberapa komoditas utama yang menyumbang besar pada garis kemiskinan, seperti beras. Pada saat bersamaan, daya beli masyarakat (miskin dan nyaris miskin) diupayakan untuk bisa sedikit meningkat atau minimal tidak merosot atas kelompok komoditas tadi.

Rangkaian kebijakan fiskal, moneter dan perbankan dipakai untuk menopangnya. Ada soal jumlah uang beredar, ketersediaan kredit mikro sampai jumlah tertentu, pengendalian harga komoditas tertentu, bantuan langsung tunai, dan lain sebagainya.
Kita tidak bisa berharap akan adanya kebijakan dan program yang dirancang untuk peningkatan pendapatan penduduk miskin secara berkesinambungan. Orientasi dasarnya bukan meningkatkan kesejahteraan, melainkan sekadar diusahakan agar berada di atas garis kemiskinan. Sehingga tidak mengherankan jika sebagian besar penduduk sebenarnya bergerombol di sekitar garis saja. Mereka dengan mudah untuk turun kelas, sekaligus bisa dinaikkan lagi jika perlu.

Konsep (termasuk definisi) tentang kemiskinan yang dipakai pemerintah yang demikian juga menentukan asumsi yang dipakai serta penalaran atas dampak positif dari program. Sebagai contoh, adalah mengenai ”logika bantuan tidak langsung” dari program semacam PPK, P2KP, dan PNPM Mandiri. Disebutkan bahwa tujuan PPK dicapai dengan meningkatkan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan desa atau antar desa; pengadaan sarana dan prasarana dasar perdesaan yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat miskin, paling prioritas dan mendesak; serta kegiatan sosial dan ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat. P2KP meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku masyarakat adalah melalui pendekatan pemberdayaan atau proses pembelajaran (edukasi) masyarakat dan penguatan kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakatnya. Serupa pula dengan klaim bahwa PNPM-Mandiri adalah program nasional yang berisikan berbagai kebijakan pengharmonisasian pengelolaan program-program penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sendiri adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok untuk produktif dan mandiri serta mampu meningkatkan kualitas hidupnya.

Sepintas tidak ada yang salah dari logika tidak langsung yang berbungkus kata sakti “pemberdayaan” tadi. Masalahnya yang terjadi kemudian, sebagian besar program lebih mungkin dinikmati lapisan masyarakat hampir miskin dan tidak miskin. Penilaian bahwa sarana dan prasarana tertentu akan memudahkan akses ke sumber produktif bias asumsi mengenai apa yang masih dimiliki kaum miskin saat ini. Apalagi soal dana bergulir, yang secara terang-terangan menganggap kaum miskin seluruhnya adalah para pedagang.

Logika semacam itu dipertahankan dan secara eksplisit dinyatakan oleh Gustav F. Papanek, ekonom ahli tentang Indonesia dan seorang konsultan Bank Dunia, yang didatangkan untuk “menghitung” prosepek PNPM Mandiri. Dikatakannya bahwa Manfaat-manfaat besar PNPM akibat kegiatan ekonomi yang lebih besar yang ditimbulkannya, bukan karena jumlah orang yang dapat langsung diberinya pekerjaan. Dampak pada peluang kerja: 24 juta orang mendapat pekerjaan. Berbagai manfaat PNPM adalah akibat dari meningkatnya kegiatan ekonomi, bukan akibat peluang kerja yang langsung terbuka. Dampaknya besar bagi orang miskin, dimana 16 juta orang miskin mendapat manfaat. Dijelaskan bahwa pada 2009, sekitar 60% dari manfaat PNPM bersifat tidak langsung: kegiatan ekonomi yang meningkat. Manfaat tidak langsung akibat: a. “Multiplier” pendapatan– pendapatan tambahan yang tercipta di desa karena orang yang bekerja di bawah PNPM menggunakan uangnya untuk membeli makanan, barang dan jasa yang lain. b. Dampak yang lebih besar berasal dari investasi dalam perbaikan infrastruktur, yang memungkinkan pengangkutan barang bernilai tinggi dengan biaya rendah. Proyek-proyek pedesaan diperkirakan akan menghasilkan rate of return, penghasilan tahunan sebagai persentase biaya investasi, sebesar 50%, yang akan terus dapat diperoleh dengan perawatan; ini sangat besar.

Ditambahkannya bahwa ada manfaat tidak langsung yang lain, yang tidak dapat diukur dari sisi peluang kerja yang terbuka dan penghasilan yang meningkat: a. PNPM dapat dijadikan mekanisme Jaring Pengaman Sosial atau Asuransi Sosial. b. PNPM membantu mencegah tingkat upah bagi semua, bahkan juga bagi orang yang tidak terlibat dalam kegiatan PNPM, turun ke tingkat yang rendah di luar musim sibuk.
Logika serupa dipakai pada semua program yang menawarkan dana bergulir atau kredit murah, yang berasumsi akan bisa dimanfaatkan oleh rumah tangga miskin untuk menjadi modal produktif. Sebagai contoh adalah Program PDMDKE dan P2KP yang diragukan banyak pihak sebagai telah membawa perubahan terhadap kehidupan penduduk miskin. Hampir tidak pernah ada laporan mengenai figur masyarakat atau penduduk miskin yang berhasil berkat bantuan kredit mikro dari P2KP.

Sementara itu, dari berbagai penelitian terungkap bahwa sebagian cukup besar orang miskin memiliki kondisi yang berbeda selama kurun waktu beberapa tahun sebelumnya. Ditemukan antara 30 sampai dengan 40 persen (dalam beberapa penelitian untuk kurun waktu berbeda) dari mereka, sebelumnya tidak berposisi sebagai orang miskin. Ada fakta, mereka mengalami proses pemiskinan dalam kurun waktu tertentu.

Sebagian pemiskinan bisa dijelaskan oleh faktor-faktor internal orang miskin, seperti: soal pendidikan, ketiadaan barang modal atau sarana produksi, dan soal etos kerja. Namun, sebagian besar fakta justeru lebih bisa dijelaskan oleh adanya kekuatan-kekuatan eksternal dari kaum miskin. Bahkan, analisis mendalam menghasilkan kesimpulan adanya pengaruh variabel eksternal yang sangat signifikan kepada faktor internal, setelah kurun waktu tertentu.

Variabel eksternal yang paling banyak mendapat sorotan adalah kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Diantaranya adalah kebijakan moneter, kebijakan perbankan, kebijakan fiskal dan kebijakan investasi. Segala kebijakan ekonomi secara eksplisit dikatakan lebih mendasarkan diri kepada mekanisme pasar. Kata kuncinya adalah upaya peningkatan investasi, yang dalam prakteknya terpaksa harus berpihak kepada penanaman modal besar (terutama modal asing) ataupun sektor korporasi. Selama ini harapan ditujukan kepada mereka agar membuka pekerjaan bagi seluruh rakyat, dan dengan produksi massalnya maka harga barang-barang akan menjadi murah.

Oleh karena yang kemudian terjadi adalah pengangguran masih sangat tinggi (karena yang dikembangkan adalah industri padat modal), dan harga-harga sebenarnya tetap tinggi (karena surplus ekonomi secara rakus lebih dinikmati oleh mereka sendiri). Dikembangkan kebijakan lain untuk sedikit ”memperbaiki”nya. Secara teknis, dengan berbagai program maka angka pengangguran terbuka (dengan definisi yang sangat longgar) bisa ditekan, dan inflasi pun tetap bisa dikendalikan. Dengan kebijakan demikian, kemiskinan tidak bisa dan memang tidak sungguh-sungguh akan dientaskan dari Indonesia.

Jakarta, 5 Desember 2009
Ringkasan Makalah untuk Pertemuan Akhir Tahun UPC, 5 Desember 2009 di Jakarta