UTANG PEMERINTAH BERTAMBAH TAK SESUAI RENCANA

Pemerintah selalu menjelaskan bahwa kondisi utang pemerintah masih aman terkendali, dan bahkan diberi rating yang baik oleh berbagai lembaga pemeringkat internasional. Argumen berulang adalah porsi utang atas PDB yang masih di kisaran 30%, dan jauh dari batas yang dibolehkan undang-undang sebesar 60%. Ditambahkan alasan penggunaan utang selama ini adalah untuk keperluan produktif, terutama membiayai proyek-proyek strategis yang diprioritaskan. Diingatkan pula bahwa sebagian beban utang berasal dari era pemerintahan sebelumnya.

Terlepas dari cukup beralasannya, perlu ditelusuri tentang berapa target utang berdasar perencanaan jangka menengah yang disusun oleh pemerintah sendiri. Salah satu diantaranya adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, yang ditetapkan melalui Perpres No.2/2015 tanggal 8 Januari 2015. Perpres itu menyebutkan bahwa RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun, serta merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2014.

Secara teknis, pemerintah era sebelumnya memang berkewajiban menyiapkan rancangan teknokratik. Namun, penentuan hal yang bersifat pokok telah dilakukan selama kurun 2,5 bulan setelah pelantikan Presiden. Selain itu, langkah membuat tim Transisi Jokowi-JK telah memberi kesempatan yang cukup untuk membahas ide pokok dan berbagai sasaran dan target.

Pada buku I dan buku II RPJMN 2015 – 2019 dijelaskan tentang berbagai sasaran ekonomi nasional, yang bahkan disajikan juga berupa tabel. Ada 14 indikator, termasuk tentang posisi utang pemerintah yang dinyatakan dalam persentasi atas Produk Domestik Bruto (PDB).

 “Terjaganya rasio utang pemerintah dibawah 30 persen PDB dan terus menurun yang diperkirakan menjadi 20,0 persen PDB pada tahun 2019… (Buku I RPJMN halaman 6-183). Dirinci target rasio tiap pada Buku I halaman 4-16 dan Buku II halaman 3-63 sebagai berikut: 26,7% (2015), 23,3% (2016), 22,3% (2017), 21,1% (2018), dan 19,3% (2019). Realisasinya kemudian meleset jauh, yaitu: 27,43% (2015), 28,33% (2016), dan 28,98% (2017).

Posisi utang pemerintah pada akhir Agustus 2018 sebesar Rp4.363 triliun pada akhir Agustus 2018. Rasionya atas PDB tahun 2018 berdasar asumsi APBN yang sebesar Rp14.395 triliun, adalah 30,31%. Jika kurs rupiah tetap stabil seperti saat ini, maka posisi utang pemerintah diperkirakan masih akan bertambah karena realisasi APBN 2018 terkait pembiayaan utang. Tambahan diluar faktor kurs rupiah sekitar Rp125 triliun, sehingga posisi utang menjadi Rp4.488 triliun pada akhir tahun 2018. Rasio utang akan tetap sedikit di atas 30%.

Mengingat target RPJMN tentang posisi utang pemerintah pada akhir 2018 adalah 21,1% dari PDB, maka target posisi utang sebesar Rp3.037 triliun. Target meleset jauh dibandingkan perkiraan realisasi posisi sebesar Rp4.488 triliun tadi. Dan berdasar perhitungan dari angka-angka RAPBN 2019, maka akan meleset lebih besar lagi pada akhir tahun 2019 yang ditargetkan sebesar 19,3%.

Realisasi tersebut juga amat jauh dari target yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara dalam Kepmen No113/KMK.08/2014 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun 2014-2017. Bahkan masih meleset dari target yang ditetapkan pada 27 Nopember 2017 dalam Kepmen No884/KMK.08/2017 tentang Strategi Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah tahun 2018-2021. Target rasio utang pada tahun 2018 dalam kepmen yang belum berumur setahun itu sebesar 29,3%.

Tambahan utang tiap tahun memang naik signifikan pada era pemerintahan Jokowi. Posisi utang pada akhir Oktober 2014 sebesar Rp2.601 triliun, naik menjadi Rp4.363 triliun pada akhir Agustus 2018. Dan berdasar perhitungan dari angka-angka pada APBN 2018 dan RAPBN 2019, jika kurs rupiah stabil di level sekarang setahun ke depan, maka posisi utang pada Oktober 2019 akan di kisaran Rp4.795 triliun.

Dengan demikian, utang bertambah sebesar Rp2193 triliun atau sekitar 84,31% pada era Pemerintahan Jokowi. Sebagai perbandingan, tambahan utang era SBY-Boediono (Oktober 2009-Oktober 2014) bertambah Rp999 triliun atau 62,36%. Sedangkan pada periode SBY-JK bertambah Rp352 triliun atau 28,16%.

Terlepas dari perdebatan tentang penggunaan dan risiko utang, tampak bahwa realisasi utang pemerintah tak pernah sesuai dengan target jangka menengah, baik RPJMN maupun Kepmen. Bahkan masih meleset dari rencana tahunan yang ditetapkan setahun sebelumnya. Pemerintah terpaksa merevisi satu atau dua kali dalam setahun tentang rencana utangnya. Perbaikan rencana utang adalah keniscayaan di masa mendatang.

MEMAHAMI UTANG PEMERINTAH (bagian 1)

Utang pemerintah diumumkan masih sebesar 3.938,45 triliun rupiah pada tanggal 31 Desember 2017. Nilai utang yang masih dimiliki biasa disebut sebagai posisi utang (outstanding debt). Pengumuman dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui publikasi dokumen resmi tentang hal itu untuk posisi tiap bulannya. Pejabat pemerintah kadang melakukan rilis media atau bicara ke publik pada kesempatan tertentu dengan merujuk kepada dokumen tadi. Media masa biasanya mengutip pejabat, dan agak jarang mengutip langsung dari dokumen laporan.

Kepada siapa pemerintah berutang? Kepada berbagai pihak, seperti: negara lain, lembaga internasional, bank sentral asing, Bank Indonesia, lembaga keuangan asing, lembaga keuangan domestik, korporasi nonkeuangan asing, perseorangan asing, dan perseorangan domestik. Untuk mengetahui rincian sebaran para pihak pemberi utang (kreditur) dari posisi Rp3.938,45 triliun tadi, perlu diketahui dahulu jenis atau bentuk utangnya.

Utang Pemerintah Pusat terdiri dari dua jenis atau bentuk utang, yaitu: Pinjaman (loans) dan Surat Berharga Negara (debt securities). Dari posisi utang sebesar Rp3.938,45 triliun tadi, yang berupa pinjaman sebesar Rp Rp743,71 triliun dan berupa Surat Berharga Negara sebesar Rp3.194,74 triliun.

Pinjaman (loans) adalah utang secara langsung kepada pihak kreditur. Terdiri dari pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp738,20 triliun dan pinjaman dalam negeri (PDN) sebesar Rp5,52 triliun. PLN antara lain kepada: negara lain (bilateral), lembaga internasional atau konsorsium (multilateral), lembaga dan korporasi komersial (commercial credit dan supplier credit). Sedangkan PDN kepada lembaga keuangan domestik dan BUMN.  

Surat Berharga Negara (SBN) adalah surat utang atau pernyataan berutang kepada pemegang surat tersebut. SBN terdiri dari dua jenis, yang bisa diperdagangkan (tradeable) sebesar Rp2.967 triliun dan yang tidak bisa diperdagangkan (nontradeable) Rp233 triliun.

Dilihat dari mata uang utang dinyatakan (denominasi), maka PLN hampir seluruhnya valuta asing (valas), PDN berdenominasi rupiah, sedangkan SBN berdenominasi rupiah dan valas. Total utang dilihat dari denominasi adalah: rupiah (59%), dolar Amerika (29%), Yen Jepang (6%), Euro (4%), SDR IMF (1%), Lainnya (1%). Lainnya ini berupa berbagai mata uang dalam hal PLN, antara lain terkait proyek, kredit komersial dan kredit supplier. Perubahan kurs rupiah atas mata uang bersangkutan akan mempengaruhi posisi utang dalam rupiah.

Khusus denominasi SBN, komposisinya (pembulatan) adalah: Rupiah (63%), Dolar Amerika (22%), Euro (3%), dan Yen Jepang (2%). Dengan demikian denominasi valas (USD, Euro, Yen) mencapai 27% dari total SBN.   

SBN dapat pula dilihat dari jenis bunga (cupon), yang terdiri dari: nol (zero), tetap (fixed) dan variabel (variable). SBN yang nontradable ada yang berupa SBN Syariah, yang zero coupon dan fixed coupon. Sebagai tambahan informasi, ada istilah yield yang menggambarkan tingkat bunga riil SBN, karena pembeli atau pemegang SBN umumnya membeli tidak sama atau 100 persen dari nilai yang tercantum dalam SBN. Antara lain karena mendapatkan diskonto tertentu, yang proses teknisnya melalui lelang SBN.

Dilihat dari sisi kepemilikan SBN, maka komposisinya bergerak dinamis sesuai pasar, karena sebagaimana disebut di atas, jenis terbanyak adalah yang bisa diperdagangkan (tradeable). Ada publikasi rutin tentang hal ini, terutama untuk mencermati porsi kepemilikan asing.

SBN nontradeable dimiliki atau dipegang oleh Bank Indonesia. Sedangkan Kepemilikan SBN tradeable antara lain oleh: Asing (39,82%), Bank (23.41%), Bank Indonesia (6,75%0, reksadana (4,95%), asuransi (7,18%), dana pension (9,43%), perorangan (2,85%), dan lainnya (5,60%).

BERSAMBUNG KE BAGIAN 2

DEFISIT TETAPI AKAN PUNYA UANG LEBIH DI AKHIR TAHUN

Defisit (selisih Belanja dengan Pendapatan) yang direncanakan APBN 2016 sebesar Rp273.179 miliar, yang kemudian direvisi dalam APBNP 2016 sehingga meningkat menjadi sebesar Rp296.724 miliar. Oleh karena ada pengeluaran lain selain belanja, seperti: pembayaran utang (Rp322.343 miliar), investasi atau PMN kepada BUMN dan lain-lain, maka kebutuhan (dana) pembiayaan menjadi lebih besar daripada nilai defisit tahun bersangkutan.

Total nilai pembiayaan APBNP 2016 diperkirakan sebesar Rp713,758 miliar. Kebutuhan itu rencananya akan ditutupi terutama oleh utang sebesar Rp688,072 miliar. Sebagian besar bentuk utang adalah berupa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp611,403 miliar.

Utang Pemerintah tidak lah bertambah sejumlah utang baru itu, karena ada utang lama yang dilunasi ataupun dibayar cicilannya selama tahun 2016. SBN terbitan baru sebesar Rp611.403 miliar disebut SBN bruto (gross). Sedangkan istilah SBN Netto telah memperhitungkan pelunasan SBN yang jatuh tempo pada tahun 2016 sebesar Rp 246.536 miliar dan rencana buyback (belum jatuh tempo tetapi dilunasi) sebesar Rp3.000 miliar. SBN netto adalah sebesar Rp364.867 miliar.

Hingga 31 Agustus 2016, SBN bruto sudah mencapai Rp533.832 miliar, atau 87.31% dari target. SBN yang akan jatuh tempo masih cukup banyak, yang akan dilunasi dalam 4 bulan waktu tersisa. Akibatnya, posisi laporan keuangan saat ini, SBN netto justeru sudah mencapai 97,56%. Dengan demikian, Pemerintah sebenarnya sudah berutang (meneribitkan SBN) sebelum betul-betul dibutuhkan dari sisi arus kas. Ini biasa dikenal dengan istilah front loading. Alasan rasionalnya antara lain untuk mendapatkan “harga” yang baik karena tidak sedang dalam posisi “terdesak”, serta keamanan likuiditas untuk kebutuhan rutin anggaran.

Bagaimanapun, berutang sudah dilakukan melalui SBN, relatif lebih cepat daripada jadwal. Dan dalam realisasinya pun bisa jadi akan bertambah karena ada ancaman defisit yang lebih besar daripada target. Bergantung pula dari efektivitas langkah memotong (ataupun menunda) belanja dari bu Sri Mulyani, serta hasil denda amnesti pajak yang mendongkrak pendapatan.

Realisasi lanjutan hingga akhir tahun biasanya justeru menimbulkan sisa anggaran. Defisit tetapi duit kas kelebihan. Terjadi kelebihan, karena berutang sudah dilakukan di depan (terutama dari SBN sebagai sumber utama), ternyata defisit ataupun kebutuhan seluruh pembiayaan lebih kecil dari yang diperkirakan. Itulah uniknya APBN, defisit tetapi duit kas masih cukup banyak

Misteri Utang Luar Negeri Pemerintah

Misteri Utang Luar Negeri Pemerintah Oleh: Awalil Rizky Sebagaimana dokumen resmi sebelumnya, publikasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Negara berjudul ”Perkembangan Utang Negara” edisi Juni 2009, menyebut tujuan umum pengelolaan utang dalam jangka panjang adalah meminimalkan biaya utang dengan tingkat risiko yang semakin terkendali. Kebijakan yang digariskan antara lain: Tidak ada agenda politik yang dipersyaratkan oleh pihak kreditor; Persyaratan lunak (jangka panjang, biaya relatif ringan); Tambahan neto pinjaman luar negeri dianggarkan negatif sejak 2004, artinya jumlah pembayaran kembali utang dianggarkan lebih besar dibanding dengan jumlah penarikan pinjaman luar negeri baru; dan Mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) rupiah di pasar dalam negeri. Salah satu yang perlu dicermati adalah penggunaan istilah pinjaman dengan utang luar negeri dari Pemerintah. Ada tumpang tindih definisi yang berakibat perbedaan data statistik secara signifikan. Dokumen yang disebut tadi merujuk kepada istilah pinjaman (loan) yang antara lain terdiri dari: pinjaman program, pinjaman proyek dan pinjaman komersial. Sedangkan istilah utang luar negeri menambahkannya lagi dengan Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi valuta asing (valas). Data resmi dari Pemerintah menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2004-2008, pinjaman memang sedikit turun, dari USD 68,59 miliar menjadi USD 66,69 miliar. Akan tetapi, utang naik dari USD 69,59 miliar menjadi USD 77,89 miliar. Sayangnya, penggunaan istilah pinjaman dan utang tidak selalu konsisten, sehingga bisa mengaburkan opini publik. Sebagai contoh, dalam pidato Presiden SBY mengantarkan RAPBN 2009 dikatakan bahwa: “Defisit anggaran sebesar Rp 99,6 triliun (1,9 persen PDB) dalam RAPBN tahun 2009, direncanakan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sekitar Rp 110,7 triliun, dan pembiayaan luar negeri neto minus Rp 11,1 triliun. Dengan demikian pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang kita lakukan, lebih besar dari pada jumlah utang luar negeri baru. Hal ini sesuai dengan tujuan untuk terus mengurangi porsi utang luar negeri dalam pembiayaan defisit kita.” Angka yang disebut Presiden adalah data pinjaman luar negeri, tetapi beliau menggunakan istilah utang luar negeri. Ini berbeda dengan pengertian dalam dokumen yang disebut terdahulu. APBN sendiri mencatat penarikan beserta pembayaran pinjaman luar negeri pada bagian pembiayaan, dengan item tersendiri. Penerbitan SBN valas dimasukkan dalam pembiayaan dalam negeri, pada pos surat utang negara (neto) bersama-sama dengan yang berdenominasi rupiah. Sedangkan pos belanja pembayaran bunga utang luar negeri tetap menggabungkan bunga pinjaman dengan bunga SBN valuta asing. Secara yuridis, Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (pasal1) menyatakan bahwa pinjaman luar negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Dengan demikian, definisi ULN pemerintah memang bermacam-macam dan angkanya pun berbeda secara signifikan. Sebagai contoh, kita lihat beberapa definisi yang bisa dipakai. Pertama diartikan sebagai pinjaman luar negeri (loan) yang bersumber dari: multilateral, bilateral, komersial dan kredit ekspor. Jika diartikan demikian, maka nominalnya selama era Pemerintahan SBY memang sempat menurun (2004-2006), kemudian perlahan menaik kembali. Perkembangan ULN pemerintah versi ini tercatat sebesar USD 68,58 miliar (2004), USD 63,09 miliar (2005), USD 62,02 miliar (2006), USD 62,25 (2007), dan USD 66,69 miliar (2008). Kedua, jika ULN Pemerintah diartikan sebagai utang dalam denominasi mata uang asing, maka SBN berdenominasi dolar Amerika harus dimasukkan dalam perhitungan. Dalam versi ini, kecenderungannya adalah terus menaik. Posisinya adalah : USD66,76 miliar (2005), USD67,52 miliar (2006), USD69,25 miliar (2007), dan USD77,89 miliar (2008). Ketiga, meski tidak lazim dalam publikasi resmi, pengertian ULN bisa diperluas sebagai utang yang dananya berasal dari luar negeri. Maka SBN berdenimnasi rupiah yang dimiliki pihak asing (non residen) harus dimasukkan dalam perhitungan. Data sebelumnya adalah: Rp 10,74 triliun (2004), Rp 31,09 triliun (2005), Rp 54,92 triliun (2006), Rp 78,16 triliun (2007), dan Rp 87,61 triliun (2008). Untuk posisi akhir 2008, jika dikonversikan menurut kurs tengah BI, nilainya adalah USD 8 miliar, sehingga posisi ULN versi ini adalah USD 85,89 miliar. Perlu diketahui pula bahwa sebagian besar SBN berdenominasi rupiah yang bisa diperdagangkan dimiliki oleh lembaga keuangan, seperti: bank, reksadana dan asuransi. Pada Desember 2008, SBN denominasi rupiah senilai Rp 525,69 triliun antara lain dimiliki oleh bank (49,22%), asuransi (10,62%), dan reksadana (10,62%). Berbagai lembaga tersebut kebanyakan memang tergolong penduduk (residen) secara hukum. Namun, proporsi kepemilikan asing atas saham-sahamnya terus membesar dan bahkan menjadi mayoritas seperti di banyak bank. Wajar jika pihak yang kritis menganggap sumber dananya pun banyak yang berasal dari luar negeri, dan pembayaran atas bunga juga dinikmati oleh mereka. Dengan demikian, penetapan target ULN pemerintah membutuhkan ketegasan dan konsistensi penggunaan definisi, agar kondisinya mudah dinilai oleh publik. Kecuali memakai dalam arti loan, data perkembangan ULN pemerintah selama kurun 2004-2009 menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Penulis adalah Managing Director BRIGHT Indonesia. website www.brightindonesia.com

Mitos Rasio utang Yang Menurun

Mitos Rasio Utang Pemerintah Yang Menurun Oleh: Awalil Rizky Banyak pihak khawatir atas kondisi utang pemerintah Indonesia saat ini. Terlepas dari aspek politisnya, argumen utama yang dikemukakan adalah peningkatan nominal utang dalam beberapa tahun terakhir, sehingga posisi akhir Mei 2009 telah mencapai Rp 1700 triliun. Jika stok utang meningkat maka pembayaran cicilan pokok dan bunga utang pun diperkirakan akan terus bertambah di masa datang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi dengan mengetengahkan perkembangan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus menurun secara konsisten. Rasionya pada tahun 2003 adalah 61 persen, menjadi 33 persen pada tahun 2008, dan tahun ini ditargetkan turun menjadi 32 persen (Kompas, 15 Juni 2009). Bisa dikatakan, sebagian pihak melihat posisi utang yang terus meningkat berbahaya bagi keuangan pemerintah dan pada giliran berikutnya membebani perekonomian nasional. Pihak lainnya tidak khawatir karena pendapatan nasional, yang dicerminkan oleh PDB, meningkat secara lebih pesat. Soal nominal utang sudah banyak dibahas media, kita perlu mengulas sedikit tentang PDB. Definisi singkat dari PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu perekonomian (negara) selama kurun waktu tertentu (satu tahun). PDB biasa dihitung pula secara triwulanan. Barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia sendiri terdiri dari jutaan jenis. Ada barang yang berasal dari produksi pertanian, industri pengolahan, dan dari penggalian. Bisa berasal dari lahan petani kecil, produksi rumah tangga, maupun dari produksi perkebunan besar dan industri yang bersifat korporasi. Macam jasa pun demikian, mulai dari jasa pedagang kecil sampai dengan jasa konsultan keuangan bagi korporasi. Praktis, perhitungannya hanya dimungkinkan melalui penyamaan satuan hitungnya, yaitu mata uang. Secara teoritis, bisa ditelusuri kemana perginya seluruh barang dan jasa yang diproduksi, yang dalam pengertian sehari-hari adalah dibeli oleh siapa saja. Sebagai catatan, ada sebagian yang dianggap dibeli oleh produsennya sendiri. Dari sudut pandang pihak pembeli, nilai yang dibayarnya adalah pengeluaran, sehingga PDB bisa pula dilihat sebagai pengeluaran total dalam suatu perekonomian. Secara otomatis tercermin sisi lainnya, yakni sebagai penghasilan total dari setiap orang. Kedua sisi PDB tersebut memiliki jumlah yang sama, karena pengeluaran seseorang merupakan penerimaan bagi orang lainnya dalam suatu perekonomian. Tentu saja ada beberapa teknis penyesuaian hitungan terkait transaksi internasional. Perhatikan bahwa penghitungan PDB bersifat arus (flow), yaitu kuantitas per kurun waktu. Ini berbeda dengan penghitungan yang bersifat persediaan (stock), yaitu kuantitas pada suatu waktu atau tanggal tertentu. Misalnya, kekayaan suatu negara yang secara teoritis bisa dihitung pada tanggal tertentu akan bersifat persediaan. Suatu negara mungkin saja memiliki kekayaan yang besar, akan tetapi memiliki penghasilan per tahun yang tergolong masih rendah. Sebagaimana yang dialami Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang berlimpahnya. Perhitungan PDB berbasis wilayah geografis, yaitu semua produksi di wilayah Indonesia, tidak menjadi soal siapa yang memproduksinya, meskipun pihak asing. Ada konsep lain jika dipertimbangkan soal tersebut, yaitu Produk Nasional Bruto (PNB). PNB mengeluarkan dari angka PDB apa yang disebut faktor pendapatan neto terhadap luar negeri, yakni pendapatan atas faktor produksi warga negara Indonesia yang dihasilkan di luar negeri dikurangi pendapatan atas faktor produksi warga negara asing yang dihasilkan di Indonesia. Bisa ditebak bahwa PNB selalu lebih kecil dari PDB Indonesia, meskipun selisihnya tidak terlampau besar. Sayangnya, konsep PNB juga ”menyembunyikan” sesuatu terkait dengan pengertian penduduk sebagai orang atau badan dengan persyaratan tertentu. Produksi barang dan jasa dari suatu badan usaha di Indonesia yang saham mayoritasnya dimiliki oleh asing tetap bisa dimasukkan dalam PNB. Kembali kepada soal rasio utang, nominal PDB yang dijadikan sebagai nilai penyebut adalah nilai pasar dari barang dan jasa, yang biasa disebut PDB menurut harga berlaku. Arti rasio 33 persen adalah posisi utang sebesar Rp 1.637 triliun pada tanggal 31 Desember 2008 diprosentasikan dari PDB menurut harga berlaku selama satu tahun 2008 yang sebesar Rp 4.954 triliun. Perlu diketahui, dalam keperluan perhitungan pertumbuhan ekonomi maka yang dipakai adalah PDB menurut harga tahun dasar tertentu. Angka sebesar Rp 4.954 triliun itu dibersihkan dahulu faktor kenaikan harganya, baru dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang diproses serupa. Alatnya adalah indeks harga yang disebut PDB deflator, yang sedikit berbeda dengan angka Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK dihitung berdasar harga yang dibayar oleh konsumen akhir untuk semua barang yang dibeli, sedangkan PDB deflator berdasar harga untuk semua barang yang diproduksi. Namun besaran dan kecenderungannya di Indonesia sering tidak berbeda jauh. Mudah difahami, peningkatan PDB menurut harga berlaku bisa disebabkan oleh bertambahnya produksi, namun ada unsur kenaikan harga-harga di dalamnya. Meski memang terjadi peningkatan produksi, sumbangan inflasi terhitung besar. Perlu diingat bahwa pada tahun 2005 inflasi IHK adalah 17,11% dan tahun 2008 adalah 11,10%. Persoalan teknis lain adalah besaran persediaan (stock) utang per tanggal 31 Desember 2008 dibandingkan dengan besaran arus (flow) produksi selama satu tahun. Penggunaan teknik keuangan menjadi dimungkinkan untuk memperkecil stock pada tanggal tersebut, namun beberapa bulan berikutnya langsung membesar lagi. Di atas sudah pula diingatkan, konsep PDB yang berdasar wilayah geografis, ataupun konsep PNB, bersifat kurang mencerminkan pendapatan riil rakyat Indonesia. Pendapatan pemerintah sendiri memang tidak begitu terpengaruh oleh konsep ini dan masih berpotensi meningkat. Namun isyu ketergantungan kepada pelaku asing menjadi relevan dipertimbangkan. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebenarnya tidak cukup bemakna untuk menjadi ukuran baik buruknya kondisi utang. Ibu Sri Mulyani tidak perlu pula bingung mengapa rating agency internasional tetap saja menilai Indonesia lebih rendah daripada negara yang rasio utangnya 217% seperti Jepang, karena memang tidak relevan. Penulis adalah Managing Director BRIGHT Indonesia. Email brightindo@gmail.com dan website http://www.brightindonesia.com/