BAGAIMANA SRI MULYANI MENEKAN REALISASI BELANJA APBN?

Oleh: Awalil Rizky

Ancaman defisit yang membengkak semakin nyata jika melihat laporan realisasi semester I 2016. Realisasi pendapatan tak sesuai target, secara nominal lebih rendah dari tahun lalu, sedangkan belanja justeru melampaui capaian tahun-tahun lampau. Upaya lebih keras untuk mengurangi belanja di waktu tersisa pun musti dilakukan.

Ada beberapa hal musti dipertimbangkan. Pertama, apakah memang mau mengurangi belanja di saat ekonomi sedang lesu? Lazimnya, pemerintah ekspansif atau belanja lebih banyak, untuk mendorong dinamika ekonomi, antara lain melalui peningkatan permintaan dan menaikkan daya beli masyarakat. Jika sebaliknya, maka laju pertumbuhan ekonomi bisa melambat, setidaknya tak ada tambahan dorongan baru. Presiden pun masih memerintahkan penyerapan anggaran dipercepat, beberapa waktu lalu.

Kedua, Undang-Undang APBNP 2016 sudah ditetapkan, yang berarti pagu belanja definitif. Cara yang tersedia hanya menekan realisasi. Belanja APBNP 2016 bisa dikelompokkan menjadi tiga: Belanja Kementerian/Lembaga (37,3%), Belanja non Kementerian/Lembaga (25,9%), Transfer ke Daerah (36,9%). Transfer ke Daerah sangat sulit dikurangi karena peraturan perundang-undangan dan sebagian besar porsinya terhubung dengan target pendapatan yang terlanjur ditetapkan tinggi. Belanja non K/L, sebagian besarnya adalah pembayaran bunga utang dan subsidi, yang cukup sulit dikurangi realisasinya dengan langkah efisiensi biasa. Ruang pengendalian realisasi yang masih terbuka adalah dalam belanja K/L, yang terdiri dari 87 organisasi.

Ketiga, APBNP 2016 sudah disusun dengan upaya efisiensi belanja K/L. Telah dilakukan pemotongan atas belanja perjalanan, rapat, dan hal-hal yang dianggap bukan prioritas. Di sisi lain, semula mereka disuruh mempercepat belanja dan dimudahkan dengan aturan baru tentang lelang dan semacamnya. Dipatuhi, yang terbukti dari realisasi belanja K/L semester I 2016 yang mencapai 24,5% dari pagu APBNP, yang terbilang terbesar dalam kurun beberapa tahun terakhir. Menurut berbagai informasi, sudah ada kontrak, transaksi pendahuluan dan semacamnya yang mengikat secara hukum ataupun musti direalisasi menurut kelaziman bisnis dalam semester kedua. Mereka pun terkesan lebih siap berbelanja dibanding tahun lalu, sehingga realisasi memang dapat melampaui 95% dari pagu. Maka, wacana mengendalikan realisasi butuh langkah luar biasa dan mungkin “tangan besi” Sri Mulyani.

Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa salah satu skenario jika implementasi amnesti pajak pada periode pertama tidak sesuai harapan, maka akan anggaran belanja K/L non prioritas akan dipangkas. Akan disisir semua kemungkinan adanya penghematan, dengan catatan pengecualian atas belanja prioritas terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan. Namun harus diingat bahwa penghematan dimaksud secara teknis berarti menekan realisasi, bukan mengubah pagu yang ditetapkan Undang-Undang. Kecuali akan diajukan RAPBNP 2016 kedua, yang artinya “keadaan luar biasa” dalam fiskal.

Sebenarnya masih ada opsi untuk menekan belanja non K/L. Dalam hal realisasi subsidi, subsidi listrik masih bisa ditekan, antara lain dengan menunda sebagian pembayarannya atau digeser ke tahun berikut, dari pagu Rp 50 triliun. Menunda penyaluran sebagian subsidi nonenergi sebesar Rp 83,40 triliun, yang terdiri dari subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi PSO, subsidi bunga kredit program, dan subsidi pajak. Sebagai contoh, subsidi bunga KUR yang terindikasi lebih dinikmati oleh perbankan dibandingkan UMKM, padahal aturan main dan cara evaluasinya belum terlampau jelas.

Bagaimana kemungkinan mengurangi realisasi pembayaran bunga utang? Dalam hal karena peningkatan outstanding utang yang signifikan, tidak ada yang bisa dilakukan. Penyebab terbesar lain adalah pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap tiga mata uang asing utama, yaitu Dolar Amerika Serikat, Euro, dan Yen Jepang. Beban bunga utang luar negeri, baik loan maupun SBN valuta asing, menjadi lebih tinggi dalam hitungan rupiah. Seandainya, bauran kebijakan amnesti pajak, kebijakan Bank Indonesia dan “perbawa” bu Sri dapat menekan kurs hingga di kisaran Rp 13.000, maka ada penghematan hingga belasan triliun rupiah. Dan jika sentimen positif pasar berlanjut, maka bunga riil untuk SBN yang akan terbit juga turun.

Bagaimanapun, langkah utama musti meningkatkan pendapatan. Kebijakan amnesti pajak yang sudah memasuki tahap pelaksanaan adalah harapan. Ke publik sempat diutarakan potensi mendapat laporan pengakuan hingga Rp 5000 triliun, baik repatriasi maupun deklarasi, yang menghasilkan tambahan pendapatan pajak (denda) mencapai Rp 165 triliun. Namun, skenario pesimis yang beredar di kalangan terbatas diakui kemungkinan pendapatan hanya sekitar Rp 57,9 T, antara lain dari dana repatriasi hingga akhir Desember 2016 sebesar Rp 543 T.

Sri Mulyani diharapkan mendongkrak hasil amnesti pajak melampaui skenario pesimis dan mendekati harapan semula. Mampu pula menekan realisasi belanja, setidaknya di kisaran 94% dari pagu APBNP 2016. Selanjutnya, menyusun RAPBN 2017 yang lebih realistis dan hati-hati. Tentu diskusi bisa berlanjut dalam hal bagaimana peran Pemerintah dalam mendorong perekonomian. Itu nanti, sekarang bagaimana menyelamatkan keuangan pemerintah dahulu.   

   

ALARM BAHAYA FISKAL

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 telah dilaksanakan lima bulan. Realisasi sementara bisa digunakan membuat proyeksi capaian berikutnya. Kondisi perekonomian domestik dan global mengalami perubahan dibandingkan saat penyusunannya. Sebagian prakiraan tidak sesuai, yang berdampak pada melesetnya realisasi beberapa pos.

APBN 2016 memasang target pendapatan yang luar biasa. Pendapatan dalam APBN selama sepuluh tahun terakhir memang cenderung tumbuh. Namun, terukur di kisaran 10 persen. Realisasi 2015 justeru mengalami sedikit penurunan. Target Pendapatan APBN 2016 cukup mengejutkan, yaitu sebesar Rp 1.820,4 triliun. Naik 21,85 persen dari realisasi APBN 2015 yang hanya Rp 1.494 triliun. Sungguh fantastis jika tercapai, karena normalnya tumbuh 10 persen menjadi sekitar Rp 1.643,4 triliun. Dari mana tambahan sekitar Rp 177 tiliun itu? Ternyata berharap dari kebijakan yang disebut Tax Amnesty.

Secara teoritis dan perhitungan terbilang masuk akal jika kebijakan berjalan lancar. Sayang, kebijakan dimaksud hingga kini masih belum memberi kepastian. Andai bisa dijalankan, tetap sulit untuk memenuhi target tambahan dari itu pada tahun 2016. Padahal, fenomena ekonomi global dan domestik justeru membuat pos-pos pendapatan lain cenderung terkoreksi ke bawah. Diantaranya adalah harga migas dan komoditas yang merosot, ekspor-impor yang stagnan atau tumbuh tidak signifikan, dan lifting minyak yang dibawah target. Seandainya kebijakan tax amnesty sesuai harapan pun, APBNP 2016 harus mengkoreksi beberapa item pendapatan.

Realisasi Penerimaan Pajak APBN 2015 adalah Rp 1.060,8 triliun, sedangkan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 179,6 triliun, sehingga total Penerimaan Perpajakan mencapai Rp 1.240,4 triliun. APBN 2016 memasang target penerimaan perpajakan Rp 1.546,6 triliun. Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2015 sebesar Rp 253,7 triliun, ditargetkan meningkat menjadi Rp 273,8 triliun.

Seiring dengan target Pendapatan yang fantastis, Belanja pun akan digenjot. APBN 2016 yang bersifat ekspansif memang sesuai teori dalam kondisi ekonomi yang masih lesu. Belanja Pemerintah diharap akan lebih menggairahkan perekonomian. Akan tetapi, kecenderungan pendapatan yang jauh dibawah target, memaksa koreksi atas banyak pos Belanja. Jika tidak, defisit anggaran akan membengkak dan melebihi batas 3 persen dari PDB, yang dibolehkan Undang-Undang.

Masalahnya, belanja apa saja yang dapat dihemat atau efisiensi belanja bagaimana di semester tersisa? Bagaimana pula dengan semangat awal untuk ekspansif mendorong ekonomi?

Secara teknis, yang paling dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah memotong belanja Kementerian dan Lembaga (K/L). Pengurangan Belanja Non K/L lebih sulit dilakukan karena menyangkut pembayaran bunga utang, dan subsidi-subsidi. Subsidi energi hanya bisa turun sedikit karena penurunan subsidi migas, sebagiannya terkompensasi subsidi listrik yang meningkat, antara lain karena carry over dan penundaan kenaikan tarif. Subsidi non energi, seperti pangan dan pupuk, justeru meningkat. Subsisi bunga kredit program, seperti KUR yang terlanjur diperintahkan kepada bank untuk digenjot, demi penurunan suku bunga kredit UMKM.

Pos transfer daerah memang akan menurun sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dengan pendapatan. Penurunannya tidak bisa sebesar-besarnya, dan nilainya hanya setara dengan kenaikan subsidi. Yang menarik, pembayaran bunga utang bisa dipastikan akan naik. Baik karena stok utang yang meningkat melebihi target maupun karena imbal hasil SBN yang tetap tinggi.

Jika Pemerintah bersungguh-sungguh melakukan efisiensi, maka Belanja K/L dapat ditekan hingga sebesar Rp 50 triliun, dari Rp 784,1 triliun dalam APBN 2015 menjadi realisasi di kisaran Rp 735 triliun. Itupun butuh kerja keras dan kedisiplinan. Perlu adanya efisiensi belanja operasional, seperti: Perjalanan Dinas dan Paket Meeting; Belanja Jasa (listrik, telepon, air, serta daya dan jasa lainnya); dan Pembangunan gedung baru (yang masih diblokir). Efisiensi belanja lainnya, seperti: pemeliharaan/pengadaan peralatan kantor; Belanja jasa seperti: iklan, banner, spanduk; Belanja modal non-infrastruktur seperti gedung kantor dan kendaraan; Belanja barang bantuan Pemerintah kepada Pemda/masyarakat dan belanja Bansos; Honorarium kegiatan; dan lain sebagainya.

Jika diperhitungkan realisasi penyerapan yang biasanya pada tahun ke 2 pemerintahan, maka total Belanja diperkirakan dapat turun dari Rp 2.095,7 triliun menjadi Rp 1.960 triliun. Sekali lagi, yang mungkin ditekan adalah belanja K/L. Upaya ini harus tampak serius dalam APBN Perubahan 2016, yang sedang disusun.

Bagaimanapun, harus diingat bahwa APBN adalah kebijakan fiskal. Dasar kebijakan fiskal adalah tiga fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi.

Akhirnya, Pemerintah (bersama Bank Indonesia, OJK, DPR) harus segera sadar bahwa tersedia pilihan kebijakan lain selain fiskal yang sudah memberi “alarm bahaya” itu. Optimalkan kebijakan moneter, kebijakan perbankan dan kebijakan sektor riil. Bersinergi lah demi ekonomi negeri.

Dimuat Bisnis Indonesia 28 Mei 2016

EFISIENSI BELANJA ADALAH KENISCAYAAN APBNP 2016

Oleh: Awalil Rizky

Chief economist Permodalan BMT Ventura

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 menetapkan target pendapatan yang luar biasa. Kemudian baru diketahui bahwa realisasi pendapatan tahun 2015 justeru mengalami sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Target kenaikan pendapatan pun menjadi terbilang fantastis sebesar 21,85 persen, dari Rp 1.494 triliun menjadi Rp 1.820,4 triliun. Pendapatan selama sepuluh tahun terakhir memang cenderung tumbuh, namun terukur di kisaran 5 hingga 10 persen.

Selain karena realisasi 2015 jauh di bawah asumsi ketika APBN 2016 disusun, ada kebijakan andalan yang disebut Tax Amnesty (TA). Secara teoritis dan perhitungan, kebijakan TA terbilang masuk akal jika berjalan lancar. Sementara TA masih dalam proses dan belum pasti, fenomena ekonomi global dan domestik justeru membuat berbagai poss pendapatan cenderung terkoreksi ke bawah. Diantaranya adalah: harga migas dan komoditas yang merosot, kondisi ekspor-impor yang kurang menggembirakan, dan lifting minyak yang dibawah target.

Seiring dengan target pendapatan yang fantastis, belanja pun semula akan digenjot, bahkan waktu lelang dipercepat. Belanja ekspansif memang sesuai teori dalam kondisi ekonomi yang masih lesu, dengan maksud lebih menggairahkan. Akan tetapi, dari realisasi lima bulan berjalan, banyak petanda pendapatan akan jauh dibawah target, yang memaksa koreksi pos belanja. Seandainya kebijakan TA berjalan pun, APBN Perubahan 2016 harus disusun untuk mengkoreksi beberapa item pendapatan. Jika tidak, defisit anggaran akan membengkak dan melebihi batas 3 persen dari PDB, yang dibolehkan oleh Undang-Undang.

Masalahnya, belanja apa saja yang dapat dihemat atau diefisiensiankan dalam semester tersisa?

Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) serta Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. BPP terdiri dari Belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Belanja Non K/L. Transfer ke Daerah diantaranya adalah dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana insentif daerah, dan dana otonomi khusus.

Pembahasan kita mulai dari Belanja Non K/L yang sulit dikurangi, hanya berkurang proporsional sesuai aturan, atau bahkan terpaksa bertambah dalam APBNP 2016. Belanja Non K/L sebesar Rp 541,4 triliun, antara lain berupa pembayaran bunga utang Rp 184,9 triliun, subsidi energi Rp 102,1 dan subsidi non energi Rp 80,5 triliun. Pembayaran bunga utang akan melebihi target dan bisa mencapai Rp 193 triliun, karena stok utang yang bertambah, penerbitan SBN lebih awal, sementara imbal hasil SBN tetap tinggi. Subsidi energi hanya bisa turun sedikit di kisaran Rp 97 triliun, karena penurunan subsidi migas yang terkompensasi oleh subsidi listrik yang meningkat, antara lain karena carry over dan penundaan kenaikan tarif. Subsidi non energi mungkin akan meningkat menjadi Rp 90 triliun, antara lain karena tambahan subsidi pangan dan pupuk. Ada pula subsisi bunga kredit program yang tetap seperti KUR yang terlanjur diperintahkan kepada bank untuk digenjot, demi penurunan suku bunga kredit UMKM. Hanya ada sedikit item Belanja non K/L yang bisa ditekan, seperti belanja pegawai non K/L.

Transfer ke Daerah memang akan sedikit berkurang antara lain karena penurunn pendapatan negara yang dibagihasilkan. Paling jauh yang dapat dilakukan adalah perbaikan arus kas dengan memaksa penundaan beralasan efisiensi dengan kewajiban laporan yang lebih ketat. Sedangkan Dana Desa tetap harus diberikan sesuai target semula.

Dengan demikian, peluang efisiensi terbesar hanya dalam belanja K/L. Secara perhitungan teknis, dapat ditekan hingga sebesar Rp 50 triliun, dari Rp 784,1 triliun dalam APBN 2015 menjadi realisasi di kisaran Rp 735 triliun. Akan tetapi itu butuh kerja keras dan kedisiplinan, serta ditetapkan dahulu dalam APBN Perubahan 2016. Efisiensi belanja operasional antara lain dalam hal seperti: Perjalanan Dinas dan Paket Meeting; Belanja Jasa (listrik, telepon, air, serta daya dan jasa lainnya); dan Pembangunan gedung baru (yang masih diblokir). Efisiensi belanja lainnya, seperti: pemeliharaan/pengadaan peralatan kantor; Belanja jasa seperti: iklan, banner, spanduk; Belanja modal non-infrastruktur seperti gedung kantor dan kendaraan; Belanja barang bantuan Pemerintah kepada Pemda/masyarakat dan belanja Bansos; Honorarium kegiatan; Kegiatan-kegiatan prioritas dan pendukung yang setelah dikaji ulang ternyata dapat ditunda; dan lain sebagainya.

Dengan prakiraan di atas beserta efisiensi belanja K/L, ditambah proyeksi normal prosentasi realisasi penyerapan pada tahun ke 2 pemerintahan, maka total Belanja diperkirakan dapat turun dari Rp 2.095,7 triliun menjadi Rp 1.960 triliun. Angka belanja sebesar itu masih membutuhkan revisi dalam pos Pendapatan, agar besarnya defisit tidak melanggar ketentuan. Upaya serius musti dilakukan dalam penyusunan APBNP 2016 saat ini. Berbagai pihak pada Kementerian/Lembaga juga musti secara sadar melakukannya. Bukannya malah berupaya ke sana sini agar porsi belanjanya tidak dikurangi atau hanya dipotong sedikit.

Bagaimanapun, harus diingat bahwa APBN adalah kebijakan fiskal. Dasar kebijakan fiskal adalah tiga fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi.

Akhirnya, Pemerintah harus ingat bahwa tersedia pilihan kebijakan lain selain fiskal, yang berarti meningkatkan sinergi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan DPR. Optimalkan kebijakan moneter, kebijakan perbankan dan kebijakan sektor riil. Bersinergi lah demi ekonomi negeri.

   

KOPERASI DIKEPUNG LAKU PANDAI DAN KUR

Keuangan inklusif kini mengedepan dalam banyak dokumen kebijakan otoritas ekonomi (Pemerintah, Bank Indonesia dan OJK). Diartikan sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan baik yang bersifat harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan. Programnya adalah agar sebanyak mungkin orang bisa memperoleh produk dan jasa keuangan yang paling dasar seperti: tabungan, transfer, pinjaman, dan asuransi. Diupayakan dengan harga dan prosedur yang terjangkau, wajar dan transparan.

Program unggulannya kini adalah apa yang secara resmi disebut sebagai Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), yang dalam wacana akademis biasa disebut branchless banking. Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.

Bank penyelenggara harus memenuhi persyaratan yang mencakup sarana teknologi informasi harus yang andal, aman dan teruji, yang antara lain tercermin dari tersedianya sistem yang mampu melakukan pembukuan transaksi pada saat transaksi berlangsung (real time). Ada pengaturan mengenai persyaratan, tata cara seleksi, cakupan perjanjian kerjasama, serta standar dan mekanisme hubungan kerja antara Bank Penyelenggara dengan Agen. Agen dimaksud bisa perorangan atau badan hukum, yang berfungsi sebagai “kantor layanan” dari bank.

Laku Pandai diluncurkan OJK secara resmi pada 26 Maret 2015, dengan target 350 ribu agen hingga akhir tahun. Belum sesuai harapan, baru ada sekitar 30 ribu agen dari 8 bank yang sudah operasional. OJK kembali menetapkan target bertambahnya 300 ribu agen pada tahun 2016, yang kali inididukung oleh pertambahan bank yang diberi izin. Jutaan nasabah diharapkan akan terlayani oleh para agen.

Program keuangan inklusif terdahulu yang diklaim berhasil oleh Pemerintahan SBY adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR bahkan diakui berbagai forum internasional mengenai implementasi keuangan inklusif, dan akan diadopsi menjadi praktik terbaik penanggulangan kemiskinan di negara berkembang. Capaian KUR secara data agregat memang luar biasa. Penyaluran sejak diluncurkan Nopember 2007 hingga Nopember 2014 mencapai Rp 175 triliun, dengan baki debet (outstanding) sekitar Rp 50 triliun, menjangkau lebih dari 12 juta unit UMKM.

Kesuksesan KUR diamini Pemerintahan Jokowi, yang berniat menggandakan skalanya. Dana subsidi dialokasikan lebih banyak sejak APBNP 2015. APBN 2016 pun menetapkan target spektakuler, lebih dari Rp 100 triliun. Kepada bank penyalur diberikan subsidi untuk KUR mikro sebesar 10%, KUR ritel sebesar 4,5%, dan KUR TKI sebesar 12%. di kisaran, dan suku bunga efektif menjadi maksimal 9%. Dana subsidi APBN disediakan sekitar Rp 10,5 triliun, dari pos subsidi Bunga dan Kredit Program, yang berplafon Rp 16,5 triliun.

Laku Pandai dan KUR bisa mengkerdilkan Koperasi

Setahun berjalan, Laku Pandai baru berupa produk tabungan dengan karakteristik Basic Saving Account, serta beberapa fitur transfer dan pembayaran. Produk kredit rencananya akan dikembangkan tahun ini, dan sedang disusun skema yang dapat dikaitkan dengan KUR mikro.

Laku Pandai yang dipadukan dengan KUR baru secara konseptual tampak akan menjadi terobosan besar. Diharapkan, semakin banyak orang (UMKM) yang bisa mengakses kredit dan biaya modal menjadi rendah. Akan tetapi, perlu diperiksa lebih cermat data realisasi, yang terindikasi  berciri perpindahan nasabah lama yang menikmati suku bunga tinggi ke suku bunga rendah. Artinya, 12 juta nasabah era SBY dan 1 juta era Jokowi, mungkin lebih dari separuhnya berasal dari perpindahan saja. Sebagai bukti awal, data umum pertumbuhan kredit UMKM setara saja dengan non UMKM. Porsi kredit UMKM tidak beranjak dari 18-20%, bahkan kredit mikro hanya 4%, karena dominasi kredit menengah. Dan yang terpenting, hingga September 2015, nasabah kredit UMKM (KUR dan nonKUR) hanya 11,4 juta rekening.

Penyalur KUR selama ini adalah 7 bank nasional dan 26 BPD (dengan porsi kecil). BPR dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) belum dilibatkan. LKM dimaksud adalah yang sudah operasional puluhan tahun, seperti: koperasi simpan pinjam, koperasi syariah (BMT). Fakta di lapangan, BPR sudah merasakan dampak “persaingan” yang berat, bahkan sebelum era bersubsidi bunga. LKM tidak banyak terdampak ketika itu, karena orientasinya kepada komunitas dan pendekatan yang berbeda. Namun, akan terdampak jika era KUR baru ini berjalan.Jika target KUR baru sedemikian spektakuler, maka proses perpindahan akan lebih masif. BRI mungkin akan memindah nasabah Kupedes menjadi KUR, daripada direbut oleh bank lain. Sementara itu, BPR akan lebih terpuruk. Sedangkan LKM akan menghadapi masalah serius karena perpindahan nasabah.

Sementara itu, keberadaan agen Laku Pandai secara masif berpeluang mengancam pola hubungan sosial. Perorangan yang potensial menjadi agen adalah tokoh masyarakat, tokoh adat, dan agama. Relasi sosial akan menjadi semakin transaksional, solidaritas dan kohesivitas masyarakat akan terganggu. Agen kemungkinan akan berasal dari pindahan SDM LKM (Koperasi). Ditambah dengan peluang eks rentenir yang berganti baju, bahkan berperan ganda.

Apakah ongkos ekonomi (dan sosial) terdampaknya LKM (Koperasi) telah dipertimbangkan dengan baik? LKM yang mandiri dari masyarakat akan menjadi korban program yang belum pasti berkelanjutan, dan akan terus tersubsidi. KUR memang terbukti memberi manfaat, namun tidak sebesar pewartaannya. Seharusnya, upaya pengembangan Laku Pandai dan KUR sejak awal melibatkan pelaku UMKM dan koperasi. Target RPJMN meningkatkan kontribusi koperasi pada PDB dari 1,7% tahun 2014 menjadi 8,0% tahun 2019 menjadi mustahil terwujud. Lagipula, mustinya kebijakan keuangan inklusif bukan perbankan inklusif kan?

Awalil Rizky

Chief economist PBMT Ventura

KUR SPEKTAKULER BAGI SIAPA?

Kredit Usaha Rakyat (KUR) diklaim sebagai kisah sukses oleh Pemerintahan SBY. Kisah sukses KUR konon diakui berbagai forum internasional mengenai implementasi keuangan inklusif (financial inclusion), dan akan diadopsi menjadi praktik terbaik (best practice) penanggulangan kemiskinan di negara berkembang. Seberapa sukses KUR di era SBY? Penyaluran KUR sejak diluncurkan Nopember 2007 hingga Nopember 2014 mencapai Rp 175 triliun, dengan baki debet (outstanding) sekitar Rp 50 triliun. Pemerintah pun suka menyebut realisasi KUR telah menggerakkan  lebih dari 12 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kesuksesan KUR ternyata diamini oleh Pemerintahan Jokowi, dengan cara menggandakan skala dan jangkauannya. Dana dialokasikan lebih banyak sejak awal dalam APBNP 2015. Suku bunga efektif yang dibolehkan bagi bank penyalur diminta turun dari 22% menjadi 12%, dengan diberi subsidi bunga. Sebelumnya, pemerintah hanya membayar imbal jasa penjaminan. APBN 2016 mengalokasikan lebih banyak dana lagi. Target menjadi berlipat ganda, dan suku bunga efektif menjadi maksimal 9%. Dana yang tersedia sekitar Rp 10,5 triliun, dari pos subsidi Bunga dan Kredit Program, yang berplafon Rp 16,5 triliun.

Target penyaluran KUR dalam proses penyusunan APBN 2016 adalah di kisaran Rp 125 triliun, dengan asumsi subsidi suku bunga tertentu. Proses pembicaraan teknis lanjutan, yang melibatkan Bank penyalur dan supervisi OJK, ditetapkan target Rp 103 triliun. Kepada bank penyalur diberikan subsidi untuk KUR mikro sebesar 10%, KUR ritel sebesar 4,5%, dan KUR TKI sebesar 12%.

Apakah realistis? Pada tahun 2015, ketika laju kredit perbankan secara umum melambat, KUR tersalur sekitar Rp 22,5 triliun, di bawah target Rp 30 triliun. Ada alasan, subsidi tidak diberikan sejak awal tahun dan kondisi perekonomian masih belum pulih. Dengan subsidi yang lebih besar dan digelontorkan sejak awal, Pemerintah berharap melipatgandakannya. Konon, para direksi Bank BUMN sudah “ditekan” agar serius mensukseskannya.

Target bermasalah, jika dilihat dari sudut pandang penyalur. Mereka menghitung bukan dari subsidi yang 10% untuk KUR mikro (plafon sampai dengan Rp 25 juta), melainkan marginnya. Berarti sama dengan subsidi 7% dengan bunga efektif 12%. Bahkan untuk KUR ritel, subsidinya hanya naik dari 3% menjadi 4,5%, yang berarti margin lebih kecil. Pemerintah merasa menyediakan dana subsidi yang besar, namun bank penyalur mungkin tidak melihat “keuntungan” baru. Harus diakui, jika target terpenuhi adalah terobosan besar bagi perekonomian. Bayangkan saja, bunga efektif  hanya satu digit bagi rakyat (UMKM), dan tersedia lebih dari Rp 103 triliun.

KUR Perbankan bisa menjadi predator BPR dan LKM

Penyalur KUR selama ini adalah 7 bank nasional dan 26 BPD (dengan porsi kecil). BPR dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) belum dilibatkan. LKM dimaksud adalah yang sudah operasional puluhan tahun, seperti: koperasi simpan pinjam, koperasi syariah (BMT). Fakta di lapangan, BPR sudah merasakan dampak “persaingan” yang berat, bahkan sebelum era bersubsidi bunga. LKM tidak banyak terdampak ketika itu, karena orientasinya kepada komunitas dan pendekatan yang berbeda. Namun, akan terdampak jika era KUR baru ini berjalan.

Bukankah akan lebih baik, karena biaya modal menjadi rendah dan semakin mudah mengakses kredit? Tanpa data terinci, akan mudah diiyakan. Perlu diperiksa lebih cermat. KUR terindikasi  berciri perpindahan nasabah lama yang menikmati suku bunga tinggi ke suku bunga rendah. Artinya, 12 juta nasabah era SBY dan 1 juta era Jokowi, mungkin lebih dari separuhnya berasal dari perpindahan saja. Sebagai bukti awal, data umum pertumbuhan kredit UMKM setara saja dengan non UMKM. Porsi kredit UMKM tidak beranjak dari 18-20%, bahkan kredit mikro hanya 4%, karena dominasi kredit menengah. Dan yang terpenting, hingga September 2015, nasabah kredit UMKM (KUR dan nonKUR) hanya 11,4 juta rekening.

Jika target KUR baru sedemikian spektakuler, maka proses perpindahan akan lebih masif. BRI mungkin akan memindah nasabah Kupedes menjadi KUR, daripada direbut oleh bank lain. Sementara itu, BPR akan lebih terpuruk. Sedangkan LKM akan menghadapi masalah serius. Apakah ongkos ekonomi (dan sosial) terdampaknya LKM (terutama yang koperasi) telah dipertimbangkan dengan baik? Akan terus berlangsung dengan subsidi sepanjang masa? Ada peluang, LKM yang mandiri dari masyarakat akan menjadi korban program yang belum pasti berkelanjutan. Otoritas KUR memang sudah mau melibatkan selain bank, termasuk koperasi. Namun yang diajak berunding adalah perusahaan pembiayaan besar. Koperasi baru diberi skema pembolehan, tanpa tindak lanjut negosiasi.

KUR memang terbukti telah memberi manfaat, namun tidak sebesar pewartaannya. Upaya eskalasi terkesan terburu-buru, kurang menimbang ongkos sosial dan ekonomi diluar subsidi APBN sebesar lebih dari Rp 10 triliun. Target agregat memang spektakuler, namun soal kemanfaatan butuh diskusi panjang, yang melibatkan pelaku UMKM dan koperasi.

Awalil Rizky

Chief economist PBMT Ventura.  

    

UTANG PEMERINTAH AKAN MEMBENGKAK
Oleh Awalil Rizky

Realisasi sementara APBNP 2015 secara umum menunjukkan pencapaian yang kurang menggembirakan, jauh di bawah rata-rata historisnya. Pemerintah berkilah bahwa hal itu terbilang cukup bagus di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dan berbagai kondisi ekonomi yang kurang kondusif, yang melanda seluruh dunia. Ditambahkan bahwa beberapa item capaian justeru lebih baik daripada sebelumnya. Antara lain berupa rekor tertinggi penerimaan pajak sebesar Rp 1.055 trilyun, serta rekor  tertinggi penerimaan perpajakan (termasuk bea dan cukai) sebesar Rp 1.235,8 trilyun.

Bagaimanapun, tampak rekor terendah dalam prosentasi atas anggaran, yakni pendapatan pajak yang hanya 81,5%, serta penerimaan perpajakan yang hanya 83%. Dan yang paling mencemaskan adalah rekor defisit yang mencapai Rp 318,5 triliun atau sekitar 2,8% dari PDB. Jauh lebih tinggi daripada target anggaran sebesar Rp 222,5 trilyun atau sekitar 1,9% dari PDB.

Defisit yang membengkak menaikkan jumlah utang pemerintah, karena opsi pembiayaan selain utang sudah tidak tersedia. Opsi utang pun terbatas, yakni menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) lebih banyak dari target. Penarikan pinjaman luar negeri pun sudah melebihi target dan secara neto sudah positif atau bertambah, tidak berkurang seperti biasa. SBN bruto yang diterbitkan mencapai Rp 514 trilyun, dengan neto (dikurangi pelunasan) sebesar Rp 361 trilyun. Melampaui target SBN neto Rp 297,7 trilyun.

Kebijakan Fiskal
Terlepas dari defisit yang melebihi target pada tahun 2015, sebenarnya APBN sendiri memang disusun dengan target defisit, yang berarti utang pemerintah memang akan bertambah dari tahun ke tahun. Kta perlu ingat apa yang dikatakan oleh konstitusi. Pasal 23 UUD 1945 ayat 1 menyatakan: “Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dilihat dari sisi teori ekonomi, APBN mencerminkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah salah satu jenis kebijakan ekonomi makro. Dasar kebijakan fiskal adalah tiga fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi adalah peran anggaran untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;  fungsi distribusi berarti memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi.

APBN harus didesain sesuai dengan fungsi tersebut, dalam upaya mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Sayangnya, APBN terkesan disusun lebih berdasar pendekatan akuntansi dan lebih taat kepada asas birokrasi daripada melaksanakan fungsi kebijakan fiskal yang baik dan kuat. APBN 2016 yang diberitakan dibahas secara alot dengan pihak DPR pun tidak terlampau mendukung target pembangunan dan arah kebijakan yang merespon tantangan ekonomi terkini. Langkah mengurangi subsidi tidak optimal dialokasikan kepada pos-pos yang merespon kondisi, serta kurang membuktikan apa yang dikedepankan dalam Nawacita ataupun RPJMN. Belanja prioritas kepada infrastruktur dengan sendirinya mengatasi semua masalah. Padahal tidak demikian, karena harus dicermati infrastruktur yang bagaimana, untuk apa dan siapa manfaat terbesarnya.
Utang Pemerintah terus meningkat
Ketika APBN 2016 dibahas dan ditetapkan, realisasi tahun 2015 mungkin belum diperhitungkan akan sebegitu buruk, meski sudah diduga akan tidak sesuai target. Target pendapatan kemudian ditetapkan masih cukup tinggi, diasumsikan meningkat signifikan dari APBNP 2015. Padahal, banyak penilaian  bahwa salah satu masalah adalah terlampau ambisiusnya target tahun lalu. APBN 2016 juga tetap bersikeras dengan Belanja yang meningkat. Target defisit meningkat menjadi sekitar Rp 273 trilyun atau 2,15% dari PDB. Melesetnya target defisit 2015 mungkin akan berulang dan lebih besar, artinya utang pemerintah akan membengkak.

 Total utang pemerintah pada akhir Desember 2015 adalah Rp 3.099 trilyun, meningkat Rp 490 trilyun dari posisi akhir tahun 2014 sebesar Rp 2.609 trilyun. Selain karena defisit anggaran, peningkatan juga karena pelemahan kurs rupiah, karena utang berdenominasi dolar Amerika. Dikhawatirkan akan tercipta rekor baru dalam hal posisi dan penambahan utang Pemerintah pada tahun 2016.

Beban utang, yakni cicilan dan bunga, semakin berat di masa mendatang. Daya tawar Pemerintah dalam penerbitan SBN melemah, imbal hasilnya semakin. Imbal hasil SBN yang tinggi dapat menekan suku bunga perbankan, sehingga Bank Indonesia pun kesulitan bermanuver menurunkan BI rate.

Penerimaan pajak Rp 1.360 trilyun atau perpajakan Rp 1.547 trilyun yang ditargetkan APBN 2016 amat sulit dicapai. Disusun dengan perhitungan realistis atas APBNP 2015, namun menjadi terlalu ambisius jika dilihat dari realisasi 2015. Sementara itu, realisasi Belanja diperkirakan akan lebih baik, karena berkurangnya kendala penyerapan tahun pertama pemerintahan. Defisit 2015 cukup “terselamatkan” oleh realisasi belanja yang hanya 91%, sedangkan prakiraan tahun ini di kisaran 95% sesuai historisnya.

Melihat ancaman defisit dan utang pemerintah yang akan membengkak, maka perlu segera disusun rancangan APBNP 2016. Target penerimaan pajak dan perpajakan musti diturunkan. Besaran belanja pun perlu ditinjau ulang. Harus ditelisik apa yang bisa diefisienkan, mana yang masih bisa ditunda. Orientasi APBN untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah bersifat lintas generasi. Tidak boleh generasi kemudian dikorbankan untuk kenyamanan saat ini.

Sekilas info mutakhir Utang Luar Negeri Indonesia

Beberapa hari lalu Bank Indonesia mempublikasikan statistik Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia edisi Nopember, untuk posisi terakhir September 2013. Beberapa info saya ringkaskan berikut ini.

1.       Posisi ULN Indonesia pada September 2013 tercatat USD259,9 miliar. Posisi ULN sektor publik pada September 2013 mencapai USD123,2 miliar sedangkan ULN sektor swasta sebesar USD136,7 miliar.

2.       Komposisi ULN Indonesia tersebut terdiri dari USD212,8 miliar (81,9%) berjangka panjang, dan USD47,1 miliar (18,1%) berjangka pendek.  Khusus, komposisi ULN publik berjangka panjang adalah 94,3%,sedangkan ULN swasta berjangka panjang sebesar 70,6%.

3.       ULN sektor swasta sebagian besar merupakan ULN swasta nonbank yaitu mencapai 83,6%, sedangkan ULN bank hanya mencapai 16,4%. Tiga sektor ekonomi terbesar ULN swasta terarah kepada sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, sektor industri pengolahan, dan sektor pertambangan dan penggalian. Dari sisi kreditur, sebagian ULN swasta merupakan utang kepada afiliasi yaitu mencapai 35,2% dari total ULN swasta.

4.       Dari 2006 sampai dengan 2012 (31 Desember), posisi utang luar negeri Indonesia meningkat sebesar USD119,7 miliar (90,3%).

5.       Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB turun dari 35,9% (2006) menjadi 28,7% (2012), lalu naik menjadi 29,2% (Sep 2013). Rasio utang terhadap ekspor naik dari 107,2% (2006) menjadi 113,6% (2012), lalu 120,6% (Sep 2013). Debt service ratio (Rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor) naik dari 17,6% (2006) menjadi 34,9% (2012), lalu 39,1% (Sep 2013).

Penilaian sepintas

Dalam laporan itu, Bank Indonesia memandang perkembangan ULN Indonesia masih cukup sehat dan sesuai dengan fundamental ekonomi. Namun dikatakan juga bahwa Bank Indonesia akan terus memantau perkembangan ULN Indonesia, terutama ULN jangka pendek swasta, sehingga tetap optimal mendukung perekonomian Indonesia. Nah, BI tampak mulai khawatir dengan soal ULN Swasta, terutama yang berjangka pendek.

Secara sepintas, kita melihat bahwa dalam jangka pendek kita tidak terlampau bermasalah. Namun, jika melihat perkembangan 9 bulan saja, angka-angka beban utang langsung memburuk dan mulai mengeliminasi pencapaian 6 tahun sebelumnya, maka keadaan tidak bisa dikatakan aman juga. Bahkan bagi orang awam, data itu bisa dibaca berbeda, kita masih akan punya utang untuk jangka yang amat lama, dan pasti akan bertambah.

Menarik pula melihat “penjelasan” tentang utang secara popular dalam publikasi lain BI, Gerai Info, meski untuk konteks yang berbeda, berikut ini: “Ada tiga jenis penjelasan mengenai utang. Bagi sebagian orang, utang harus dihindari, agar tidak repot melunasinya. Ada juga yang berutang karena kepepet, tidak ada jalan lain, terpaksa. Utang bagi kedua golongan ini menjadi hal menakutkan. Tapi ada juga orang yang hidup dari utang. Utang dicintai karena utang bisa bikin kaya. Sebaliknya, semakin kaya maka kian banyak bisa berutang!”

NAH, Apakah kita tidak ingin introspeksi sebagai suatu bangsa dan Negara, mengapa mengelola perekonomian nasional dengan mengandalkan utang luar negeri?