FUNDAMENTAL EKONOMI YANG RAPUH (bagian 3)

Masalah Pengangguran Mengindikasikan Rapuhnya Fundamental Ekonomi  

 “Pada periode Februari tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil diturunkan pada tingkat 5,13 persen atau mencapai 6,87 juta orang. Jumlah ini merupakan angka terendah yang berhasil dicapai sejak tahun 2000… “kata Pemerintah dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2019. Beberapa bulan kemudian, publikasi BPS untuk kondisi Agustus 2018 justeru mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,34 persen, bahkan sedikit di atas kondisi Februari 2017. Dalam debat KPU, calon wakil presiden Ma’ruf Amin masih menyebut tingkat pengangguran di Indonesia saat ini mencapai tingkat terendah sejak 20 tahun terakhir.

Tingkat pengangguran di era Jokowi memang mencapai tingkat terendah selama era reformasi, namun kecenderungan turun telah terjadi tiap tahun sejak 2006. Perlu diperbandingkan laju tingkat penurunan dan berkurangnya jumlah penganggur, yang hanya berkurang 0,60% atau sejumlah 244.905 orang selama 4 tahun. Lebih rendah dibanding dua era pemerintahan sebelumnya. Tingkat pengangguran ini juga masih lebih tinggi dibanding era sebelum reformasi.

Dalam perspektif topik rangkaian tulisan tentang fundamental ekonomi ini, yang harus lebih mendapat perhatian adalah tentang apakah penggunaan tenaga kerja sudah cukup optimal selama kurun waktu yang cukup panjang. Hal-hal berikut perlu ditelusuri dalam 5 hingga 10 tahun terakhir: Apakah mayoritas pekerja telah memiliki pekerjaan yang layak?; Apakah terjadi transformasi yang menguatkan fundamental ekonomi jika dilihat dari penyerapan masing-masing sektoral?; Bagaimana dengan perbandingan status pekerja formal dan informal; perkembangan upah dan penghasilan riil pada berbagai jenis pekerjaan; perkembangan kualitas dan produktifitas pekerja; serta seberapa banyak mereka terlindungi oleh jaminan sosial.

Pekerjaan layak merupakan pekerjaan yang dilakukan atas pilihan sendiri, memberikan upah atau penghasilan yang dapat membiayai hidup diri dan keluarganya secara layak dan bermartabat, serta cukup menjamin keselamatan fisik maupun psikologis. Meskipun bukan pengangguran, memiliki pekerjaan yang tidak atau kurang layak membuat seseorang memiliki posisi sebagai pekerja rentan. Dengan demikian tingkat pengangguran yang cukup rendah tak menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi, jika porsi pekerja rentan masih amat besar.

Di banyak negara yang belum atau yang sedang berkembang sering terkadi paradoks. Tingkat pengangguran yang rendah justeru menyamarkan kemiskinan yang substansial. Pada umumnya tidak tersedia jaminan perlindungan sosial, seperti asuransi pengangguran dan tunjangan kesejahteraan, sehingga mereka yang relatif “kaya” saja yang mampu menganggur. Pengangguran seolah barang mewah, karena hanya yang mempunyai tabungan atau pendapatan di luar pekerjaan (nonlabor income) yang bisa menganggur untuk bertahan hidup. Sementara mereka yang miskin, tidak bisa menganggur, mereka harus bekerja apa saja untuk dapat hidup (too poor to be unemployed). Sementara tingkat pengangguran yang tinggi kadang terjadi secara temporer di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang tinggi dengan tingkat kemiskinan yang rendah.

Dilihat dari aspek sektoral atau lapangan usaha, sektor pertanian masih menampung 35,7 juta orang. pekerja. Mayoritas (65,82%) berusia di atas 45 tahun, sehingga berproduktifitas rendah. Pekerja di sektor industri pengolahan sebesar 18,25 juta orang atau 14,72% dari total pekerja, cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi porsi nilai tambahnya atas PDB cenderung menurun, yang berarti produktifitas secara umum sebenarnya turun. Dinamika penyerapan kedua sektor ini, dikaitkan pula dengan kontribusi nilai tambahnya pada PDB, merupakan salah satu gambaran penting tentang fundamental ekonomi. Ditambah fenomena terus meningkatnya serapan sektor jasa yang “kurang modern” yang memiliki produktifitas rendah. Sebagai contoh, sektor perdagangan besar dan perdagangan kecil menyerap 18,61%, dan separuhnya adalah perdagangan kecil. Dapat disimpulkan dari data penyerapan sektoral terjadi pelemahan fundamental selama lima hingga sepuluh tahun terakhir.

Masih kurangnya pekerjaan yang layak terlihat pula dari perkembangan porsi status pekerjaan menurut BPS. Sebanyak 56,84% penduduk yang bekerja tergolong pekerja informal. Porsi ini memang cenderung berkurang dari tahun ke tahun, namun selama era Jokowi berlangsung amat lambat. Hanya turun sebesar 2,5% selama empat tahun, dan capaian porsi pekerja informal masih jauh dari target RPJMN, yang mematok 49% pada tahun 2019.

Dilihat dari status pekerjaan menurut BPS, ada tiga status pekerjaan yang memiliki kerentanan tinggi, yaitu: berstatus berusaha sendiri (23,62 juta orang), berusaha dibantu buruh tidak tetap (19,55 juta orang), dan pekerja tak dibayar atau yang disebut juga pekerja keluarga (15,13 juta orang). Ketiganya mencapai 58,3 juta orang.

Dapat pula dikatakan dari status berusaha sendiri dan status berusaha dibantu buruh tidak tetap merupakan usaha berskala mikro dan berskala kecil. Di sisi lain, status bekerja sebagai berusaha sendiri dibantu buruh tetap menggambarkan usaha yang berskala menengah dan berskala besar. Selama beberapa tahun terakhir, terlihat pengusaha berskala mikro dan kecil belum berhasil ditingkatkan secara signifikan, yang terindikasi dari pekerja berstatus berusaha dibantu buruh tetap hanya sedikit meningkat, dan bahkan menurun secara persentasi.

Hal lain dari aspek ketenagakerjaan yang mencerminkan funfdamental yang tidak kuat adalah soalan pekerja tidak penuh. BPS mengatakan bahwa indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang  yang bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja Tidak Penuh terdiri dari setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Hal ini berkaitan dengan definisi bekerja menurut BPS yang menjadi ukuran tingkat pengangguran terbuka. Bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

Sementara itu pula, mayoritas pekerja masih didominasi yang berpendidikan rendah dan menengah. Lapangan pekerjaan yang tercipta selama beberapa tahun terakhir pun makin tersedia untuk tingkat pendidikan yang demikian.  Ditambah lagi fakta bahwa tak terjadi penurunan tingkat pengangguran pada Pendidikan SMK. Bahkan, meningkat pula pada pendidikan Universitas.

Aspek lainnya yang mengkonfirmasi lemahnya fundamental dilihat dari aspek ketenagakerjaan antara lain adalah: cenderung turunnya upah pekerja buruh tani dan buruh bangunan; banyak pekerja yang upah atau penghasilannya amat jauh di bawah upah minimum; pendapatan pekerja berusaha sendiri yang meningkat lebih perlahan dibanding upah buruh/karyawan; dan masih banyaknya pekerja yang belum terlindungi oleh jaminan sosial.

Bersambung

MENCERMATI PENURUNAN TINGKAT PENGANGGURAN DI ERA JOKOWI

Pemerintah mengatakan dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2019 (hal II.2-15) sebagai berikut, “Pada periode Februari tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berhasil diturunkan pada tingkat 5,13 persen atau mencapai 6,87 juta orang. Jumlah ini merupakan angka terendah yang berhasil dicapai sejak tahun 2000… “ Pada bagian lain disebutkan bahwa tingkat pengangguran tahun 2019 akan dapat ditekan pada rentang 4,8 hingga 5,2 persen.

Meskipun betul merupakan angka yang terendah sejak tahun 2000, namun kecenderungan tingkat pengangguran terbuka memang turun tiap tahun sejak tahun 2006. Yang perlu dibandingkan adalah laju tingkat penurunannya. Data menunjukkan bahwa prestasi di era pemerintahan Jokowi sebenarnya masih lebih rendah dibanding dua era pemerintahan sebelumnya, untuk kurun waktu setara (3,5 tahun).

Terjadi penurunan tingkat pengangguran terbuka selama era Agustus 2014 sampai dengan Februari 2018, dari 5,94% menjadi 5,13% atau sebesar 0,81%. Padahal pada era SBY-JK, dalan kurun waktu setara, sebesar 1,40%. Dan pada era SBY-Boediono sebesar 1,99%.

Jika dilihat dari jumlah penganggur, prestasinya lebih buruk lagi. Jumlah penganggur turun dari 7,24 juta orang menjadi 6,87 juta orang atau sebanyak 373.641 orang. Sedangkan pada era SBY-JK, untuk kurun waktu setara adalah sebanyak 823.761 orang. Dan pada era SBY-Boediono sebanyak 1.721.720 orang.

Hal lain yang perlu dicermati dan dapat menjadi pertimbangan kebijakan ekonomi untuk waktu mendatang adalah soalan pekerja tidak penuh. BPS mengatakan bahwa indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang  yang bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja Tidak Penuh terdiri dari setengah penganggur dan pekerja paruh waktu. Hal ini berkaitan dengan definisi bekerja menurut BPS yang menjadi ukuran tingkat pengangguran terbuka. Bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.

Jumlah pekerja tidak penuh pada Februari 2018 adalah sebanyak 39,99 juta orang atau 31,47% dari total pekerja. Sedangkan jika dilihat persentasinya dari angkatan kerja adalah sebesar 29,86%. Dengan demikian, jika definisi bekerja adalah memakai jam kerja normal, maka tingkat pengangguran adalah sebesar 35% atau sebanyak 46,87 juta orang. Sementara itu, pada Agustus 2014, jumlah pekerja tidak penuh adalah sebanyak 35,77 juta orang atau 31,20% dari total pekerja, dan 29,35% dari angkatan kerja. Dengan demikian, terjadi peningkatan jumlah pekerja tidak penuh dan persentasinya selama era pemerintahan Jokowi. Secara sederhana dapat diartikan fakta tersebut mengurangi arti prestasi pengurangan jumlah penganggur dan angka pengangguran terbuka.

BPS juga mengelompokkan para pekerja sebagai formal dan informal berdasarkan status pekerjaan. Pekerja formal mencakup status berusaha dengan dibantu buruh tetap dan buruh/karyawan/pegawai. Selebihnya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi itu, maka pada Februari 2018 sebanyak 53,09 juta orang (41,78%) bekerja pada kegiatan formal dan sebanyak 73,98 juta orang (58,22%). Dalam hal ini memang terjadi sedikit perbaikan dibanding kondisi Agustus 2014, pekerja formal sebanyak 46,5 juta orang (40,62%), pekerja informal sebanyak 68,1 juta orang (59,83%). 

Persentase pekerja informal menurun, namun jumlah orangnya masih bertambah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ini masih menujukkan tingginya tingkat kerentanan pekerja. Tingkat kerentanan berdasar status pekerjaan dikuatkan lagi oleh rincian dari pekerja informal, yang termasuk dalam status berusaha sendiri dan status berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar. Jumlah pekerja pada kedua status ini mengalami peningkatan dari Agustus 2014 sebanyak 40,06 juta orang menjadi 44,55 juta orang pada Februari 2018. Kedua status pekerjaan ini mencerminkan jumlah pengusaha (bukan pekerjanya) dari usaha berskala mikro dan berskala kecil. Untuk pengusaha yang berskala menengah umumnya telah masuk pada status berusaha dibantu buruh tetap. 

Salah satu kelemahan definisi bekerja atau penganggur saat ini adalah tidak menyertakan variabel nilai upah atau hasil usaha yang minimum diterima. Ada indikasi mereka yang bekerja dengan jam normal atau melebihinya pun tak selalu berarti menerima imbalan yang baik.

Dapat disimpulkan bahwa pengangguran masih menjadi masalah serius perekonomian negeri, dan prestasi selama era pemerintahan Jokowi tidak bisa dikatakan baik.

PEKERJA TIDAK PENUH MENGINDIKASIKAN MASALAH

Jumlah pengangguran dan tingkat pengangguran terbuka memang cenderung menurun selama belasan tahun terakhir. Laju penurunannya mulai melambat dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sempat meningkat pada beberapa waktu. Bagaimanapun, pada Februari 2018 telah berhasil dicapai posisi terbaik, yakni sebanyak 6,87 juta orang penganggur dengan tingkat pengangguran sebesar 5,13%.

Akan tetapi, fenomena ketenagakerjaan tampak masih membebani perekonomian. Beberapa diantaranya adalah: pekerja tidak penuh tidak menurun secara berarti bahkan cenderung meningkat dari tahun-tahun sebelumnya; pekerja informal masih lebih besar daripada yang formal; ada kecenderungan peningkatan pengangguran terdidik; upah yang rendah bagi kebanyakan pekerja, dimana kenaikan upah hanya mengimbangi atau di bawah laju inflasi; lapangan kerja terbesar masih di sediakan oleh sektor pertanian; perlindungan bagi pekerja masih tersedia secara minimal; serta kualitas banyak pekerja masih rendah dan produktifitasnya belum optimal.

Salah satu yang kurang diperhatikan adalah fenomena meningkatnya pekerja tidak penuh. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja, serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Hal ini dapat mengkonfirmasi penurunan atau stagnasi daya beli masyarakat, karena menyangkut pendapatan yang mereka peroleh.  Secara lebih jauh dapat menjadi peringatan dini adanya gejala awal krisis, atau sedikitnya kondisi umum perekonomian yang relatif stagnan.

Selama kurun waktu tahun 2010 hingga tahun 2018, jumlah pekerja tidak penuh justeru cenderung bertambah, hanya sesekali berkurang. Pada Februari 2010 jumlahnya sebanyak juta orang, naik menjadi 39,99 juta orang pada Februari 2018. Pada saat bersamaan, jumlah pengangguran memang turun dari 8,59 Juta orang menjadi 6,87 orang.

Jika digabungkan antara jumlah penganggur dengan pekerja tidak penuh, maka selama era 2015 – 2018 tidak hanya jumlahnya yang cenderung meningkat, melainkan porsinya pun tak mengalami perbaikan. Pada februari 2018, jumlah kedua kelompok ini sebanyak 46,86 juta orang atau 34,99% dari total angkatan kerja. Dengan kata lain, jika, definisi bekerja adalah 35 jam dalam seminggu, maka tingkat pengangguran adalah 34,99%. Bandingkan dengan angka pengangguran terbuka yang memakai batasan bekerja satu jam dalam seminggu, yang sebesar 5,13%.

Persoalan umum lainnya dari ketenagakerjaan tergambar pula dari persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama, yang tak mengindikasikan adanya perbaikan berarti. Ada tujuh status pekerjaan menurut BPS, yaitu: 1. Berusaha Sendiri; 2. Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap; 3. Berusaha Dibantu Buruh Tetap; 4. Buruh/karyawan/pegawai;  5. pekerja bebas di pertanian; 6. pekerja bebas di non pertanian; 7. pekerja keluarga. Pada Februari 2018, kelompok ke 3 dan 4 yang digolongkan pekerja formal oleh BPS adalah sebanyak 53,09 juta orang atau 41,78% dari total pekerja. Sebanyak 73,98 juta orang (58,22%) digolongkan pekerja informal. Pekerja informal ini  pula yang disebut pekerja rentan (vulnerable employment).  

Salah satu status yang patut mendapat perhatian lebih khusus adalah Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar, yaitu seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Jumlahnya pada tahun 2004 adalah sebanyak 17,59 juta orang, dan justeru meningkat pada Februari 2018 adalah sebenyak 18,50 juta orang.

Begitu pula dua status yang mencerminkan pengusaha mikro dan pengusaha kecil (UMK), tidak termasuk yang menengah. Yaitu, berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap. Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

Pada tahun 2004 jumlah pekerja dari kedua status itu adalah 37,78 juta orang, dan pada Februari 2018 bertambah menjadi 44,55 juta orang. Jika dilihat dari sisi prosentasi atas total pekerja, memang telah terjadi penurunan dari 41,60% menjadi 35,06%. Namun persentasinya masih besar.

Dapat disimpulkan bahwa penurunan jumlah penganggur dan angka pengangguran terbuka selama ini tidak cukup menggambarkan tentang masih sulitnya penciptaan lapangan kerja. Terkonfirmasi dari cendrung meningkatnya pekerja tidak penuh, serta masih besarnya status pekerja yang informal. Terutama untuk status pekerjaan tertentu yang amat rentan, seperti pekerja keluarga. Otoritas ekonomi musti waspada, karena hal ini bisa menjadi indikasi stagnasinya perekonomian, alih-alih dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.