FUNDAMENTAL EKONOMI YANG RAPUH (bagian 2)

Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Memperkuat Fundamental.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 mencapai 5,17%, tertinggi di era pemerintahan Presiden Jokowi. Secara rata-rata, pertumbuhan per tahun hanya 5,03%. Sedangkan pada era Presiden SBY, pertumbuhan ekonomi sempat mencapai 6,38%, dan secara rata-rata sebesar 5,73%.

Pertumbuhan ekonomi 5,17% sebenarnya merupakan perbandingan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018 atas dasar harga konstan dibandingkan dengan nilainya pada tahun 2017. PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam wilayah Indonesia selama setahun. Nilai PDB tahun 2018 atas dasar harga berlaku (harga tahun bersangkutan) adalah sebesar Rp14.837,4 triliun. Sedangkan PDB harga konstan merupakan nilai dengan memperhitungkan kenaikan harga yang dihadapi produsen dalam rangka berproduksi. Saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) memakai tahun dasar 2010 untuk menentukan nilai PDB harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku tahun 2018 tadi jika diperhitungkan memakai harga tahun 2010, maka nilainya menjadi sebesar Rp10.425,3 triliun. Sementara itu PDB tahun 2017 atas dasar harga konstan sebesar Rp9.912,7 triliun. Terjadi penambahan nilai produksi sebesar 5,17%, yang biasa disebut sebagai pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan terdahulu, salah satu aspek dari fundamental ekonomi adalah tentang apa saja barang dan jasa yang diproduksi selama beberapa tahun terakhir. Angka pertumbuhan ekonomi hanya menunjukkan peningkatan nilai keseluruhan produksi. Sementara itu, barang dan jasa terdiri dari jutaan macam barang. BPS mengelompokkannya ke dalam 17 jenis menurut lapangan usaha atau sektor usaha yang menghasilkannya. BPS juga mempublikasikan data yang lebih detil, yang merinci 17 sektor tadi menjadi 53 subsektor, dan bahkan tersedia data subsubsektor untuk keperluan kajian tertentu. Analisis tentang apa merupakan pencermatan berbagai sektor dan subsektor tersebut. Dicermati berapa porsi masing-masing dalam keseluruhan produksi, yang angka-angkanya dikenal sebagai struktur PDB. Sebagai contoh, dalam struktur PDB 2018, porsi sektor industri pengolahan sebesar 19,86%. Artinya, barang dan jasa dari sektor itu mencapai sekitar seperlima dari kesuluruhan produksi.  

Pengamatan atas struktur PDB untuk kurun waktu yang panjang akan menggambarkan perubahan struktur perekonomian. Dari contoh tadi, dapat diihat porsi industri pengolahan pada lima, sepuluh, dua puluh hingga tiga puluh tahun lalu. Porsinya sebesar 9,34%(1970), 11,64% (1980), 20,66% (1990), 27,75% (2000) dan 22,04% (2010). Jika digambarkan dalam grafik per tahun dalam kurun 1960 – 2018, tampak kecenderungan naik dari 1970-2008, dan kecenderungan turun dari 2009-2018. Proses pertama dikenal sebagai industrialisasi dan proses era berikutnya adalah indikasi deindustrialisasi. Industrialisasi biasa terjadi pada suatu negara yang mulai membangun dan pembangunannya berjalan cukup baik. Sedangkan deindustrialisasi biasa terjadi jika suatu perekonomian telah maju dan pendapatan per kapita penduduknya tergolong tinggi, yang ditandai pula perkembangan jasa-jasa yang modern yang mengambil sebagian porsi industri pengolahan. Namun yang terjadi di Indonesia jelas bukan hal demikian, karena belum mencapai pendapatan per kapita yang tinggi. Ditambah belum pernah mencapai porsi di atas 30% yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Perhatian kepada porsi industri pengolahan antara lain karena menunjukkan seberapa bergantung suatu perekonomian pada hasil alam secara langsung, seperti pertambangan (penggalian) dan pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan). Dalam kaitannya dengan fundamental ekonomi, porsi industri pengolahan yang besar dan stabil mengindikasikan kuatnya. Tentu perlu diperiksa lagi perbandingannya dengan porsi jasa-jasa penunjang industri, termasuk sektor keuangan, sektor informasi dan komunikasi. Juga dilihat subsektor industri pengolahan apa saja yang memiliki porsi lebih besar, termasuk kaitannya dengan tingkat teknologi yang dipergunakan dalam produksi.

Dalam hal teknologi produksi, kelompok subsektor industri pengolahan yang memakai teknologi rendah mengalami kenaikan porsi, dari 46,52%(2010) menjadi 51,29%(2018) dari total produksi industri pengolahan. Subsektor yang dikategorikan teknologi rendah antara lain: makanan dan minuman, pengolahan tembakau, tekstil dan pakaian jadi, furniture, dan lain-lain. Kelompok yang tergolong memakai teknologi menengah justeru mengalami penurunan, seperti: Batubara dan Pengilangan Migas, Barang Galian bukan Logam, Logam Dasar. Sedangkan yang berteknologi tinggi hanya sedikit meningkat atau relatif stagnan, seperti: industri Kimia, Farmasi, Komputer, Barang Elektronik, Optik, Peralatan Listrik, Mesin, dan Alat Angkutan. Hal ini memperkuat gejala deindustrialisasi, karena lazimnya dalam industrialisasi, porsi teknologi menengah dan teknologi tinggi yang meningkat.

Perubahan struktur PDB dalam jangka menengah dan panjang adalah akibat dari perbedaan tingkat pertumbuhan masing-masing sektor dan subsektor. Kita dapat mencermati kelompok barang dan jasa apa yang pertumbuhannya lebih tinggi atau lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan PDB (pertumbuhan ekonomi). Sebagai contoh, dalam kurun 2010-2018, sektor yang tumbuhnya cenderung dibawah PDB adalah sektor pertanian dan industri pengolahan. Sedangkan yang diatasnya adalah sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa keuangan dan asuransi. Salah satu akibatnya penurunan porsi sektor industri pengolahan tadi.

Lazimnya dalam suatu perekonomian yang makin berkembang memang porsi sektor pertanian dalam jangka panjang akan menurun, namun nilainya tetap meningkat. Diiringi dengan berkurangnya jumlah tenaga kerja, maka produkitifitas sektor pertanian meningkat pesat. Perhatian utama dalam rangka fundamental ekonomi adalah subsektor pangan, untuk menjamin kecukupan pangan seluruh rakyat, dan tak mudah terdampak buruk oleh goncangan internasional. Sayangnya, data produksi tanaman pangan Indonesia tak mengkonfirmasi penguatan fundamental ekonomi. Produksi padi (beras) memang cenderung meningkat, namun lajunya cenderung setara dengan konsumsi. Meski dilaporkan mencukupi, impor tetap dilakukan karena kecukupannya tak berlebih dan rawan spekulasi ataupun salah perhitungan jumlah produksi. Produksi jagung termasuk yang cenderung meningkat, namun juga diiringi konsumsi yang meningkat, karena banyak dibutuhkan oleh sektor lainnya. Sementara itu produksi tanaman pangan yang lain justeru turun atau stagnan, seperti: ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Bisa ditambahkan fenomena yang tidak menggembirakan pada produksi subsektor perkebunan seperti tebu dan teh. Begitu pula indikasi stagnasi dalam produksi daging sapi, daging kambing dan susu segar. Jumlah ternaknya pun demikian. Secara umum dilihat dari aspek ini, fundamental ekonomi amat rapuh.

Asesmen atas fundamental ekonomi selanjutnya menelusuri apakah jasa-jasa yang tumbuh kembang telah menunjang industrialisasi? Indikasinya, tidak demikian. Produksi jasa-jasa memang meningkat, namun tak menunjukkan keterkaitan yang saling dukung. Banyak jasa yang berkembang sendiri, lebih karena kreatifitas atau keterpaksaan, antara lain karena tak tertampungnya tenaga kerja pada sector industri pengolahan dan sektor modern lainnya. Banyak yang tidak mampu memberi nilai tambah tinggi.

Berikutnya adalah apakah barang dan jasa yang diproduksi dapat diperdagangkan (ekspor) memiliki porsi yang besar, setidaknya makin meningkat. Hal itu diperlukan untuk dapat mencukupi kebutuhan pembayaran luar negeri, yang tidak hanya karena kebutuhan impor, melainkan pula pembayaran keuntungan investasi dan bunga utang luar negeri. Faktanya, porsi ekspor dari komoditas primer masih besar, seperti: penggalian, pertanian dan perkebunan. Sedangkan ekspor industri pengolahan pun terindikasi mengandung atau membutuhkan bahan impor yang sangat tinggi, yang mengurangi nilai tambah akhir dilihat dari sisi devisa tidak optimal.

Dapat pula dicermati tentang apakah barang dan jasa yang diproduksi cukup bervariasi, serta telah ada yang menjadi andalan atau ciri utama perekonomian Indonesia. Ada barang dan jasa yang menjelma menjadi keunggulan atau kompetensi dalam konteks perdagangan internasional.

Meskipun tak secara langsung diartikan memperkuat fundamental, namun yang berhubungan erat dengan fundamental ekonomi adalah korelasi positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah sering mengklaim pertumbuhan ekonomi telah berkualitas karena diiringi oleh turunnya kedua hal itu. Namun perlu diperiksa apakah korelasinya menguat atau melemah. Tiap satu persen pertumbuhan ekonomi secara statistik menurunkan berapa poin. Jika dilihat data penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran era Jokowi dihubungkan dengan pertumbuhan rata-rata 5 persennya tadi, maka korelasinya melemah.

Berdasar aspek yang dibahas bagian ini, soalan pertumbuhan ekonomi, fundamental ekonomi kita tidak bisa dikatakan kuat. Lebih tepat jika dikatakan rapuh atau lemah. Pelemahan memang telah berlangsung sekitar 10 an tahun, dan selama era Presiden Jokowi, proses pelemahan fundamental ekonomi menjadi makin tak terbendung.

Bersambung

MEMAHAMI MAKROEKONOMI (3): Pertumbuhan Ekonomi

MEMAHAMI MAKROEKONOMI (3): Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi seolah telah menjelma menjadi semacam mantera, atau sarat dengan dimensi mitos dalam wacana perekonomian Indonesia. Pembahasan tentang perekonomian Indonesia hampir selalu menempatkannya sebagai variabel terpenting. Baik berupa pidato Presiden, laporan resmi dari pemerintah, tinjauan kebijakan Bank Indonesia, tulisan para ekonom pro kebijakan otoritas ekonomi, maupun ekonom yang mengkritiknya.

Arti pertumbuhan ekonomi yang secara resmi dipergunakan sebenarnya adalah pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil atau PDB atas dasar harga konstan. Pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2009 sebesar 4,5 persen berarti PDB Indonesia tahun 2009, atas dasar harga konstan (tahun 2000), bertambah sebesar proporsi itu dibandingkan dengan tahun 2008. Pengertian serupa dipakai dalam pembicaraan di media masa, termasuk oleh para ekonom.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap tahun selama 2001-2009 adalah sebesar 5,10 %. Terendah pada tahun 2001 sebesar 3,83%, dan tertinggi pada tahun 2007 sebesar 6,28%. Dengan angka sedemikian, perekonomian Indonesia dianggap tetap tumbuh secara moderat. Pertumbuhan yang tinggi dialami oleh masa sebelumnya, era 1970an sampai dengan pertengahan tahun1990an, yang rata-rata mencapai lebih dari 7 %.

Pertumbuhan PDB riil per kapita

Dalam teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi sebenarnya biasa didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas suatu bangsa dalam jangka panjang untuk memproduksi berbagai barang dan jasa. Ada berbagai definisi teknis sebagai penjabarannya. Sebagai contoh, Boediono (1985) mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Menurutnya, ada tiga aspek yang harus ditekankan dalam pengertian ini. Pertama, sebagai proses, yang diperhatikan adalah perubahannya bukan keadaannya pada suatu waktu. Kedua, pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Dengan kata lain, pertumbuhan output atau hasil produksi karena peningkatan kapasitas produksi harus dihubungkan dengan perubahan jumlah penduduk. Ketiga, definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang. Kenaikan output per kapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian diikuti dengan penurunan output per kapita bukan pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup lama mengalami kenaikan output per kapita, atau menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk menaik.

Jika kita mengambil salah satu saja dari aspek itu, yakni yang dihitung adalah pertumbuhan output per kapita, maka akan terdapat angka yang berbeda dari yang biasa dipublikasikan. Pertumbuhan PDB riil per kapita telah memperhitungkan jumlah penduduk pada pertengahan tahun bersangkutan (misalnya pada tahun 2009 adalah sekitar 231 juta jiwa). Pertumbuhan ekonomi dalam versi ini selalu lebih rendah, karena laju pertumbuhan penduduk masih selalu positif (jumlahnya bertambah) setiap tahun. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi 2009 hanya sekitar 3,3 %. Sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi setiap tahun selama 2001-2009 hanyalah sebesar 3,81%. Terendah pada tahun 2001 sebesar 2,54%, dan tertinggi pada tahun 2007 sebesar 4,95%.

Pertumbuhan Sektoral
Pertumbuhan PDB dapat ditelusuri rinciannya untuk masing-masing sektor atau lapangan usaha, yang dalam analisis kerap disebut sisi penawaran. Bisa dicermati apakah seluruh sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif dan seberapa laju masing-masing. Akan terlihat pula kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi, disebut nilainya sebagai sumber pertumbuhan.

Sektor-sektor yang pertumbuhannya cenderung lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi selama periode 2002-2009 adalah: sektor telekomunikasi, sektor keuangan, sektor konstruksi, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor jasa keuangan dan perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Patut dicatat bahwa sebagian besar dari sektor itu bersifat padat modal. Sifat lainnya adalah sebagai sektor-sektor yang tidak diperdagangkan (non-tradable sectors), dalam artian ekspor-impor. Fenomenanya lebih kentara jika yang dianalisis adalah pertumbuhan subsektor.

Sementara itu, sekalipun tumbuh, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian cenderung lebih rendah dari rata-rata nasional. Perlu diingat bahwa sektor industri pengolahan dan sektor pertanian adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, menjadi sumber penerimaan devisa dan penerimaan pajak, serta memiliki kaitan ke sektor pensuplai inputnya (backward linkage) dan kaitan ke sektor yang memanfaatkan pada proses produksi selanjutnya (forward linkage) yang tinggi.

Meskipun demikian, karena porsi sektor pertanian dan sektor industri pengolahan dalam struktur PDB masih yang terbesar, maka kontribusinya sebagai sumber pertumbuhan pun signifikan. Sektor lain yang yang memiliki porsi besar dan rata-rata berkontribusi besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Analisa untuk data dengan rentang waktu yang lebih panjang, kurun puluhan tahun, biasanya memfokuskan diri terhadap sektor industri pengolahan dan pertanian. Dari analisa itu dikemukakan “tingkat industrialisasi” suatu negara. Pemerintah rezim Orde Baru, terutama para ahli ekonominya, sering mengemukakan keberhasilan Indonesia menjadi negara industri baru. Ditunjukkan kontribusi sektor ekonomi modern, khususnya industri pengolahan, yang makin besar, dan dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Pertumbuhannya melebihi pertumbuhan PDB, dan sektor usaha lainnya.

Sementara itu, di era pemerintahan Presiden SBY, laju pertumbuhan sektor industri pengolahan selalu berada di bawah laju pertumbuhan ekonomi. Kontribusinya pun berangsur menurun, meski masih signifikan karena porsinya yang paling besar pada struktur PDB. Pada tahun 2009, sektor industri pengolahan hanya tumbuh 2,1% ketika pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5%. Kontribusinya hanya sebesar 0,6%, terendah selama satu dasawarsa ini. Dihubungkan dengan data-data lain yang bersifat mikro, sebagian ekonom kritis sudah melihat adanya gejala deindustrialisasi.

Komponen Pertumbuhan Ekonomi
Analisis mengenai pertumbuhan PDB menurut penggunaan kerap menghasilkan tema populer di media atau dalam laporan ekonomi, seperti: konsumsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah yang harus lebih aktif mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi yang tumbuh kurang sesuai harapan sehingga kurang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan semacamnya.

Selama periode 2001-2009, seluruh komponen cenderung mengalami pertumbuhan yang positif. Namun, konsumsi tercatat memegang peranan paling penting hingga kini. Secara lebih khusus dan luar biasa adalah konsumsi rumah tangga, meskipun konsumsi pemerintah kadang cukup besar, seperti yang berlangsung pada tahun 2009. Sekalipun angka kontribusi ekspor adalah yang tertinggi, namun jika dilihat ekspor netto yang telah memperhitungkan impor, maka angkanya masih lebih rendah daripada konsumsi rumah tangga. Kontribusi net ekspor bahkan sempat negatif pada tahun 2004.

Keadaan konsumsi sebagai sumber pertumbuhan belum banyak berubah, dan cenderung lebih meningkat porsinya sejak tahun 2007. Konsumsi (rumah tangga dan pemerintah) masih menyumbang lebih dari separo angka pertumbuhan ekonomi, dimana konsumsi rumah tangga masih juga menjadi kontributor tertinggi. Bahkan, ketika pertumbuhan ekonomi melambat, kontribusi komponen konsumsi justeru meningkat pada tahun 2009. Pangsanya sendiri hampir mencapai 70%, dan khusus konsumsi rumah tangga di kisaran 60% dari total PDB menurut harga berlaku.

Sebenarnya, pemerintah berulang kali merencanakan atau mengharapkan agar sumber pertumbuhan utama beralih kepada investasi. Target tinggi selalu dikemukakan, dan berbagai paket kebijakan dikeluarkan. Meskipun belum bisa melampaui konsumsi rumah tangga, kontribusi investasi sepanjang tahun 2007 sudah jauh lebih baik daripada tahun 2006, dan berlanjut pada tahun 2008. Namun, akibat dampak buruk krisis keuangan global kembali merosot secara signifikan pada tahun 2009.

Kontribusi investasi masih lebih bersifat harapan daripada kenyataan, dan sangat mungkin terhadang oleh kondisi perekonomian global yang memburuk. Sementara itu, sumbangan konsumsi telah terbukti dan nampaknya masih (terpaksa) akan diandalkan. Dalam arahan mewaspadai krisis tahun 2009 lalu, secara eksplisit akan diupayakan peningkatan arti konsumsi pemerintah. Kontribusi konsumsi Pemerintah memang meningkat signifikan pada tahun 2009 menjadi sebesar 1,3%. Perkembangan kontribusi sebelumnya terhadap pertumbuhan PDB adalah: 0,51% (2005), 0,74% (2006), dan 0,31% (2007), 0,8% (2008).

Kualitas pertumbuhan Ekonomi
Meskipun sudah bisa tumbuh secara cukup memadai atau setidaknya dengan tingkat yang biasa disebut moderat, sebagian ekonom mengingatkan tentang masalah kualitasnya. Rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia antara lain diindikasikan oleh masalah pengangguran dan kemiskinan yang belum teratasi. Padahal, korelasi negatif antara keduanya diakui secara luas dalam teori ekonomi. Artinya, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi akan menambah terciptanya lapangan kerja baru atau mengurangi angka pengangguran.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dianggap kurang berkualitas pula jika dilihat dari sumbernya (sisi permintaan). Kenyataan bahwa konsumsi bertahan begitu lama menggerakkan pertumbuhan merupakan keanehan, dan hanya mungkin dijelaskan dengan berkembangnya kegiatan ekonomi tersembunyi (hidden economy). Hidden economy yang dimaksud adalah kegiatan ekonomi yang tidak tercatat karena bersifat “bawah tanah”, tetapi berskala besar, seperti : penyelundupan, bisnis narkotik, perjudian, dan pornografi. Namun, diduga pula bahwa kegiatan ekonomi yang tersembunyi sebenarnya tidak seluruhnya berkaitan dengan urusan terlarang. Pencatatan kegiatan ekonomi secara formal kerap dihindari oleh pelaku usaha karena berhubungan dengan birokrasi yang dirasa menyulitkan. Jumlah keseluruhan dari sektor nonformal yang tergolong usaha mikro dan kecil pun menjadi cukup signifikan. Aktivitas ekonomi tersembunyi juga kian berkembang karena praktik ekonomi biaya tinggi dan ketidakpastian hukum.

Kualitas tersebut mungkin menjadi lebih rendah lagi bila arahan mewaspadai krisis terlampau mengandalkan pengeluaran pemerintah, yang notabene lebih banyak berkategori konsumsi.

Pertumbuhan Ekonomi dalam arti lebih luas
Sekali lagi diingatkan bahwa arti pertumbuhan ekonomi yang umum dipakai di Indonesia adalah pertumbuhan PDB riil. Kita sudah membahas sedikit tentang definisi lain seperti yang diungkapkan oleh Boediono (1985) ketika beliau masih fokus mengajar, yang mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang.

Ada pula yang mengartikan pertumbuhan ekonomi secara lebih ketat. Misalnya dengan menekankan bahwa pertumbuhan yang terjadi harus bersumber dari proses internal perekonomian tersebut, bukan dari luar yang bersifat sementara. Juga dengan penekanan terhadap perubahan kelembagaan, termasuk yang bukan ekonomi, yang mendukung kelanggengan peningkatan kapasitas produksi yang berlangsung. Singkatnya, suatu ekonomi dikatakan tumbuh jika berkaitan dengan perubahan sosial yang lebih luas yang menjamin kesinambungan pertumbuhan output.

Simon Kuznets, peraih nobel di bidang ekonomi pada tahun 1971, memberi definisi: ”Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan yang ada” (Todaro, 2003).

Perhatikan bahwa selain mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan output dalam jangka panjang, penekanannya adalah pada sisi penawaran. Jika dibayangkan sebagai model kurva penawaran dan permintaan, maka dalam jangka panjang adalah vertikal karena output ditentukan oleh modal dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi, tetapi tidak oleh tingkat harga. Dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat adalah horisontal, sehingga pergeseran permintaan agregat mempengaruhi output atau kesempatan kerja.

Dengan demikian, kita tidak bisa hanya fokus kepada utak-atik permintaan agregat dari tahun ke tahun, seperti kecenderungan selama ini. Jangankan hanya mengandalkan konsumsi (swasta dan pemerintah) dan ekspor, investasi yang dimaknai sekadar permintaan agregat saja masih tidak mencukupi. Investasi dimaksud harus secara nyata meningkatkan kapasitas produksi. Ada saja pengeluaran yang per definisi adalah belanja modal, namun tidak signifikan sebagai penambahan kapasitas produksi.

TURUNNYA ANGKA KEMISKINAN 2009

PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN SAJA TIDAK CUKUP Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin turun sebanyak 2,57 juta, dari 35,10 juta pada Maret 2005 menjadi 32,53 juta pada Maret tahun 2009. Sedangkan angka kemiskinan, turun dari 15,97 persen menjadi 14,15 persen. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Selain dibedakan atas dasar perdesaan dan perkotaan, dalam prakteknya, penghitungan GK dibedakan pula untuk masing-masing propinsi. GK nasional sebesar Rp.200.262 per kapita per bulan pada Maret 2009 adalah bersifat indikatif, bukan untuk menjadi ukuran praktis seseorang tergolong miskin atau tidak. Penentuannya adalah dengan angka GK pada provinsi dan wilayah perdesaan atau perkotaan di mana penduduk bersangkutan berdomisili. Selama periode Maret 2008-Maret 2009, GK naik sebesar 9,65 persen. Kecenderungan GK untuk naik secara signifikan juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, Sebagaimana yang dikatakan BPS, salah satu penyebab utama dari perubahannya adalah kenaikan harga-harga (inflasi). Perubahan GK setiap tahunnya terlihat lebih tinggi daripada angka inflasi umum. Mengingat perhitungan GK oleh BPS adalah berasal dari data SUSENAS, maka bisa dikatakan bahwa kenaikan harga-harga yang dialami (dikonsumsi) oleh penduduk miskin adalah lebih tinggi daripada yang dirasakan secara rata-rata oleh seluruh penduduk. Akan tetapi, perbedaan besaran antara keduanya belum memperlihatkan pola tertentu. Perkembangan PDB per kapita, nominal PDB dibagi dengan jumlah penduduk, selalu mengalami pertumbuhan dengan persentase yang cukup tinggi. Hal ini kerap dianggap mencerminkan perbaikan tingkat pendapatan masyarakat dalam suatu negara. Jika pertumbuhan PDB per kapita cukup tinggi dan jauh melampaui kenaikan garis kemiskinan, maka bisa diharapkan jumlah penduduk miskin akan berkurang secara amat signifikan. Peningkatan pendapatan rata-rata penduduk semestinya tercermin pula dalam kenaikan rata-rata pengeluarannya, sehingga mereka tidak tergolong penduduk miskin. Namun, data tahun 2005-2009 tidak mendukung sepenuhnya atas penalaran semacam ini. Penjelasannya mungkin harus diteliti lebih jauh pada soal ketimpangan pendapatan antar penduduk. Sekalipun terjadi pemerataan pengeluaran diantara kaum miskin (turunnya indeks keparahan), namun tidak bisa dipastikan ketimpangan pendapatan dengan penduduk yang kaya. Berbagai wacana ilmiah mutakhir, termasuk penelitian kemiskinan oleh Bank Dunia, selalu merekomendasikan perlunya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia agar masalah kemiskinan bisa teratasi. Akan tetapi untuk periode 2005-2009, pola hubungan pertumbuhan ekonomi dengan pengurangan jumlah penduduk miskin tampaknya juga tidak kuat. Bagaimanapun, jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan berhasil diturunkan selama era Pemerintahan SBY-JK. Kelompok penduduk termiskin secara umum mengalami perbaikan, diindikasikan oleh semakin mendekatnya mereka dengan garis kemiskinan. Sejalan dengan itu, ketimpangan antar penduduk miskin juga berkurang atau membaik. Selain karena relatif terkendalinya inflasi, diperkirakan berbagai kebijakan anti kemiskinan memang memperlihatkan hasil yang cukup memadai. Permasalahan yang masih menonjol adalah masih rentannya mereka yang tergolong tidak miskin untuk kembali jatuh miskin, jika ada goncangan ekonomi dan atau melemahnya kemampuan Pemerintah untuk menjalankan kebijakan populis anti kemiskinan semisal BLT dan PNPM. Begitu pula dengan mereka yang masih miskin bisa dengan mudah menjadi lebih miskin atau semakin menjauh dari garis kemiskinan. Artinya, perlu diupayakan perbaikan secara lebih signifikan terhadap soal kedalaman dan keparahan kemiskinan. Aspek kedalaman dan keparahan itu sendiri tidak terpisahkan dari aspek ketimpangan. Ketimpangan besar di Indonesia dicurigai terdapat pada keadaan antar individu dan antar daerah. Perhitungan angka indeks gini rasio, yang dianggap mencerminkan sebaran pendapatan antar penduduk, memang menunjukkan kecenderungan membaik, namun relatif stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian lebih lanjut, termasuk dengan pendekatan pendapatan (bukan hanya pengeluaran), diperlukan agar kebijakan yang lebih efektif dapat direkomendasikan. Sedangkan ketimpangan antar daerah, terutama antar provinsi dan kabupaten, masih memperlihatkan persoalan yang perlu ditangani secara lebih serius. Sebagai contoh, pada periode Maret 2008-2009, ketika jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin secara nasional menurun. Ada tiga provinsi yang justeru mengalami kenaikan, yaitu: Gorontalo, Papua dan Papua Barat. Selain itu, beberapa propinsi memiliki angka (persentase) kemiskinan yang jauh di atas rata-rata nasional yang sebesar 14,15%. Selain ketiga propinsi tadi, adalah : Nangroe Aceh Darusalam, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung. Kedelapan propinsi itu memiliki angka kemiskinan yang lebih dari 20 persen. Bahkan, Papua mencapai 37,53 persen dan Papua Barat mencapai 35,71 persen. Sementara itu, hanya terdapat 3,62 persen penduduk miskin di DKI Jakarta. Ketimpangan juga tidak cukup dilihat dari angka-angka, yang sekadar mencerminkan ketimpangan absolut. Masih ada soal ketimpangan relatif yang lebih bersifat psikologis, namun tidak kalah pentingnya karena amat berpengaruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sebagai contoh, analisa ketimpangan yang memperhitungkan faktor sosial dan psikologis, maka perkotaan mungkin akan dinilai lebih buruk. Berdasar data, angka kemiskinan di perkotaan cenderung lebih baik daripada di pedesaan, dan ketimpangan absolut di sebagian kota membaik secara signifikan. Namun, kaum miskin kota melihat secara langsung kehidupan penduduk kaya. Keadaan kekurangannya lebih terasa karena melihat gaya hidup sebagian penduduk lainnya yang justeru amat berlebihan. Selain mempertahankan dan memperbaiki kebijakan kemiskinan yang ada, fokus kebijakan berikut mustinya adalah meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Yang perlu segera didorong adalah sektor-sektor yang terkait langsung dengan kebanyakan pendudukan miskin dan nyaris miskin, semisal pertanian rakyat dan industri kecil. Pada akhirnya, kemampuan berproduksi dan memperoleh pendapatan secara berkesinambungan akan lebih bisa diandalkan daripada program Pemerintah yang bersifat charity semata.