MEMAHAMI KEUANGAN PEMERINTAH DKI JAKARTA (bagian 6)

Pada dasarnya terdiri atas tiga bagian, yaitu: anggaran Pendapatan, anggaran Belanja, dan Pembiayaan Anggaran. Pendapatan adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Ada dua istilah lain yang perlu diperhatikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan adalah uang yang masuk ke kas. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas. Sebagai contoh, pendapatan adalah penerimaan yang tidak perlu dibayar kembali. Namun ada penerimaan yang perlu dibayar kembali, seperti utang, yang dimasukkan dalam pembiayaan. Ada juga pengeluaran pembiayaan, yang diharapkan akan menghasilkan pendapatan di masa datang, seperti investasi.

Realisasi Pembiayaan Daerah DKI Jakarta pada tahun Anggaran 2015 terdiri dari: 1. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9.209,78 miliar. Nilai tersebut diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun lalu berdasarkan LKPD tahun 2014 sebesar Rp9.160,90 miliar dan penerimaan Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat sebesar Rp48,88 miliar. 2. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp5.454,18 miliar, terdiri dari: a. Pembentukan Dana Cadangan Rp 79 miliar, b. Pembayaran Pokok Utang Rp 4,08 miliar, c. Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) Daerah Rp 5.371,09 miliar.

Berbeda dengan APBN yang bagian pembiayaan didominasi oleh penerimaan utang dan pembayaran utang, APBD DKI Jakarta hanya mencatat soalan itu dalam nilai yang terbilang kecil. Penerimaan pembiayaan terbesar adalah dari SILPA, sedangkan pengeluaran terbesar adalah Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).  

Tentang SILPA, selain dicatat dalam laporan realisasi APBD, dicatat pula dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (dimunkinkan menjadi sisa kurang). Secara umum, SILPA tahun 2014 seluruhnya masuk sebagai penerimaan tahun 2015, kemudian diperhitungkan surplus tahun 2015, serta pembiayaan netto tahun 2015. Hasilnya SILPA tahun 2015.

Kita lihat lebih lanjut pos terbesar dalam pengeluaran pembiayaan, yaitu realisasi PMP Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 sebesar Rp5.371.09 miliar. PMP diberikan kepada: 1) PD Dharma Jaya sebesar Rp46 miliar, 2) PD Pal Jaya sebesar Rp70 miliar, 3) PT Jakarta Propertindo sebesar Rp1.500 miliar, 4) PT Bank DKI sebesar Rp1.000 miliar, 5) PT Mass Rapit Transit Jakarta sebesar Rp2.015 miliar, 6) PT Transportasi Jakarta sebesar Rp700 miliar, 7) PT Penjamin kredit Daerah sebesar Rp40 miliar.

PMP kepada PD Dharma Jaya sebesar Rp46 miliar, sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2701 Tahun 2015 diberikan dalam rangka pembibitan dan penggemukan sapi di Nusa Tenggara Timur, pembangunan Tempat Penampungan dan Pemotongan Ayam (TPNA dan TPA) dan alat produksi laiinya, revitalisasi alat produksi dan pengembangan usaha, serta perbaikan manajemen, sistem, dan infrastruktur.

PMP kepada PD Pal Jaya sebesar Rp70 miliar sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2782 Tahun 2015 diberikan dalam rangka percepatan layanan pengelolaan air limbah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

.

PMP kepada PT Jakarta Propertindo sebesar Rp1.500 miliar sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2698 Tahun diberikan dalam rangka investasi pada proyek properti, infrastruktur, utilitas serta pengembangan bisnis PT Jakarta Propertindo.

PMP kepada PT Bank DKI sebesar Rp1.000 miliar sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2783 Tahun 2015 diberikan dalam rangka memperkuat modal PT Bank DKI untuk menjaga rasio kecukupan modal (CAR), ekspansi kredit, pengembangan jaringan layanan, penyempurnaan teknologi informatika (core banking system) dan pertumbuhan un-organic.

PMP kepada PT Mass Rapit Transit Jakarta sebesar Rp2.015 miliar sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 912 Tahun 2015 diberikan dalam rangka penambahan modal kerja.

PMP kepada PT Transportasi Jakarta sebesar Rp700 miliar sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2699 Tahun 2015 diberikan dalam rangka pembangunan insfrastruktur, pengembangan sistem pendukung operasional Bus Rapid Transit (BRT), pengadaan bus tingkat kawasan Electronic Road Pricing (ERP) dan cadangan likuiditas.

PMP kepada PT Penjamin kredit Daerah sebesar Rp40 miliar sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 2744 Tahun 2015 diberikan dalam rangka membantu akses permodalan bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang belum memenuhi persyaratan bank secara teknis, disamping pula untuk meningkatkan layanan perbankan serta mengantisipasi risiko kredit.

PMP yang dijelaskan di atas adalah yang diberikan selama tahun anggaran 2015. Secara akumulasi, PMP yang sudah diberikan bertahun-tahun, dengan memperhitungkan penerimaan hasil, perubahan modal akibat operasional dan dampak keuangan lainnya, Pemda DKI mencatat dalam Neraca Daerah apa yang disebut dengan Investasi Permanen. Hal ini sudah dijelaskan dalam seri tulisan ini bagian 3. Ada baiknya kita tampilkan kembali salah satu tabel tabelnya untuk melihat kondisi PMP akumulatif yang tercatat sebagai bagian Neraca Daerah.

Kita dapat mendiskusikan lebih dalam tentang PMP DKI Jakarta tahun 2015 dan rencananya pada tahun 2016 dan 2017. Diantaranya mengenai bagaimana dasar pemikiran serta kajian (akademis) tentang PMP tersebut, bagaimana realisasi penggunaan dana oleh BUMD bersangkutan, sejauh mana target atau hasil dari yang direncanakan, bagaimana kinerja dan transparansi pengelolaan BUMD itu, dan lain-lain. Kita bisa pula minta gambaran Pemda mengenai capaian-capaian BUMD, apakah terkait soal keuangan seperti pendapatan yang dimasukkan ke dalam APBD, dan yang lebih utama terkait seberapa jauh peningkatan layanan publik terkait dengan adanya kucuran PMP.  

MEMAHAMI KEUANGAN PEMERINTAH DKI JAKARTA (bagian 3)

Investasi Jangka Panjang adalah salah satu jenis aset yang perlu dicermati dalam Neraca Daerah, sebagai bagian dari LKPD. Selain dalam Neraca, informasi terkait bisa dilihat dalam realisasi APBD mengenai penyertaan modal pemerintah (PMP) dalam item pengeluaran pembiyaan pada tahun anggaran bersangkutan. Analisis mendalam pada masing-masing investasi, serta arus PMP serta penerimaan investasi tersebut selama beberapa tahun, akan memberi gambaran seberapa baik Pemda memutuskan investasinya. Giliran berikut dapat menganalisis tentang kinerja BUMD, tentu dengan tambahan data dan informasi  selain dari LKPD.

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp22.508 miliar. Terdiri dari: Investasi Non Permanen sebesar Rp 897,19 miliar dan Nilai Investasi Permanen sebesar Rp22.098 miliar. Investasi Non Permanen adalah berupa Dana Bergulir, yang saldo penyisihan Tak Tertagihnya sebesar Rp487,36 miliar, sehingga nilai bersih (netto) yang tercatat dalam Neraca menjadi sebesar Rp 409,86 miliar. Porsi yang jauh lebih besar adalah pada investasi permanen.

 

Perundang-undangan memang membolehkan pemerintah daerah membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah. Pada pembentukan perusahaan daerah dinyatakan dalam akta pendirian perusahaan yang selanjutnya pemerintah menyertakan modalnya yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari peraturan daerah, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, serta bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilakukan dengan 2 metode yaitu: 1. Metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut, berupa dividen, diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi pencatatan nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Daerah; 2. Metode ekuitas. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, dan ditambah atau dikurangi sebesar laba atau rugi yang diumumkan oleh perusahaan setelah tanggal perolehan. Bagian laba berupa dividen, kecuali dividen dalam bentuk saham, yang diterima akan mengurangi nilai investasi pada badan usaha/badan hukum terkait di Neraca Daerah.

Nilai investasi permanen dengan metode biaya per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp341,26 miliar. Dilaukukan pada tujuh perusahaan dengan persentasi kepemikian saham sebagai berikut: PT Kawasan Berikat Nusantara (26,85%), PT Cemani Toka (27,42%), PT Pakuan International (1,94%), PT Grahasahari Suryajaya (8,08%), PT Asuransi Bangun Askrida (5,99%), PT Jakarta International Expo (13,14%), PT Rumah Sakit Haji Jakarta (51,00%).

Nilai Investasi permanen dengan Metode Ekuitas per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 21.757 miliar. Tersebar pada lima perusahaan daerah yang sahamnya dimiliki 100% sebesar Rp 2.142 miliar, dan duabelas PT Patungan sebesar Rp 19.956 miliar. Sebagian besar PT Patungan tergolong BUMD, karena kepemilikan saham Pemda yang lebih dari 51%.  

Investasi yang bernilai diatas satu triliun rupiah beserta persentasi kepemilikan saham Pemda adalah sebagai berikut: PD Pembangunan Sarana Jaya (100%), PT Pembangunan Jaya (38,80%), PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. (72,00%), PT Jakarta Propertindo (99,98%), PT Bank DKI Jakarta (99,97%), PT Mass Rapid Transit Jakarta (99,97%), dan PT Transportasi Jakarta (99,36%).

Sebagai tambahan informasi, LKPD melaporkan bahwa pada tahun anggaran 2015, Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp5.371 miliar. Diberikan kepada tujuh Perusahaan: PD Dharma Jaya Rp46 miliar, PD Pal Jaya Rp70 miliar, 3) PT Jakarta Propertindo Rp1.500 miliar; PT Bank DKI sebesar Rp1.000 miliar, PT Mass Rapit Transit Jakarta Rp2.015 miliar, PT Transportasi Jakarta Rp700 miliar, PT Penjamin kredit Daerah Rp40 miliar.

Dilaporkan pula sebagai bagian dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pemda DKI memperoleh Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah (100% kepemilikan) sebesar Rp82,31 miliar. Berasal dari empat perusahaan, sedangkan PDAM Jaya tidak menghasilkan laba. Sedangkan realisasi penerimaan dari Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) dilaporkan sebesar Rp444,07 miliar. Berasal dari 10 Perusahaan, sedangkan 2 perusahaan tidak memberi laba.

Tentu saja investasi jangka panjang Pemda tidak bisa hanya dilihat dari penerimaan laba, karena tujuan utamanya adalah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Dengan mengetahui lebih jelas berapa dana yang telah dikucurkan, seberapa besar modal yang tertanam dan kembalian bagian laba, publik dapat menilai secara wajar dan fair. Informasi lebih jauh yang musti digali adalah tentang kinerja dari layanan public dimaksud sesuai masing-masingnya. Apakah sudah sesuai target yang direncanakan, dan apakah memang diperlukan demikian, dan seterusnya. Bagaimanapun Pemda DKI memiliki investasi jangka panjang yang terbilang amat besar ( lebih dari Rp 22 triliun) dan tiap tahun mengucurkan dana penyertaan modal triliunan rupiah.