MENGURAI DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN INDONESIA (bagian dua dari tujuh tulisan)

Transaksi Berjalan (Current Account) merupakan bagian dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang mencatat tentang nilai penjualan dan pembelian barang dan jasa dari wilayah Indonesia dengan luar negeri.

Tentang barang, sebagaimana yang umum dipahami oleh publik. Seperti barang hasil pertambangan, hasil pertanian, dan industri manufaktur. Dicatat dalam neraca yang disebut sebagai Barang (Goods);

Tentang jasa, perlu difahami berbagai cakupannya yang sangat luas. Ada jasa transportasi, baik untuk barang maupun orang. Ada jasa perjalanan, dari wisatawan yang datang, maupun penduduk Indonesia yang bepergian. Ditambah berbagai transaksi lainnya yang serupa itu, dicatat dalam neraca yang disebut Jasa-jasa (Services).

Kelompok transaksi jasa yang kedua terkait dengan imbalan atau balas jasa dalam utang piutang dan penanaman modal. Diantaranya adalah pembayaran bunga dan dividen. Dicatat dalam neraca yang disebut Pendapatan Primer (Primary Income).

Ada jasa terkait transfer personal dari pendapatan pekerja Indonesia di luar negeri, serta sebaliknya dari pekerja asing di Indonesia. Ada pula transaksi hibah dari atau ke negara lain, namun relatif kecil dalam kasus Indonesia. Dicatat dalam neraca yang disebut Pendapatan Sekunder (Secondary Income).

Dengan demikian, Transaksi Berjalan terdiri dari empat bagian yang juga merupakan neraca sebagaimana yang disebut tadi. Analisa harusnya mencermati semuanya. Kadang terjadi misleading, karena yang paling banyak disoroti adalah neraca barang, ditambah sebagian jasa yang terkait dengan transaksi barang saja.

Selama delapan tahun terakhir, masing-masing neraca berfluktuasi. Gabungan dari empat neraca itu lah yang menghasilkan kondisi surplus atau defisitnya transaksi berjalan pada tahun bersangkutan.

Transaksi berjalan selama kurun tahun 1981-1997 selalu mengalami defisit, dengan nilai yang berfluktuasi. Sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2011 selalu mengalami surplus, dengan nilai yang berfluktuasi.

Sejak tahun 2012 hingga 2019, Transaksi Berjalan selalu mengalami defisit. Secara nominal tercipta rekor defisit pada tahun 2018, yakni sebesar 31,06 miliar dolar. Defisitnya hanya sedikit turun pada tahun 2019, menjadi sebesar 30,42 miliar dolar.

Bank Indonesia menilai kondisi terkini yang selalu defisit masih aman dan terkendali. Yang dipakai sebagai ukuran adalah rasio defisit transaksi berjalan atas Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran yang disebut aman adalah defisit 3 persen dari PDB. Sedangkan kestabilan cenderung diartikan tingkat defisit yang bertahan di kisaran 2,5 hingga 3 persen.

Bank Indonesia bahkan mengatakan defisit neraca transaksi berjalan sebesar 2,72 persen pada tahun 2019 tetap terkendali, sehingga turut menopang ketahanan sektor eksternal Indonesia.

Batasan tersebut bisa dikatakan bersifat psikologis saja dan dipakai oleh Bank Indonesia pada saat ini. Pihak lain dapat mengartikan sebaliknya dari data dan indikator yang sama. Sebagai contoh, Boediono (2016) yang pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia, justru memakai ukuran batas aman sebesar 2% dari PDB.

Kondisi defisit transaksi berjalan tersebut memang amat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang melemah disertai meningkatnya faktor ketidakpastian. Pada saat bersamaan, Indonesia belum berhasil memperkuat ekonominya dalam hal yang terkait transaksi internasional. Baik dalam hal produksi barang, maupun ketersediaan jasa yang dapat lebih mendukungnya.

Perlu diketahui bahwa pandangan yang umum tentang ciri kuatnya ketahanan eksternal adalah kecenderungan transaksi berjalan yang mengalami surplus. Kecenderungan adalah kondisi sekitar 5 tahun atau lebih. Alasannya, surplus neraca yang menambah devisa itu perlu bersumber dari kesinambungan produksi, bukan dari sesuatu yang menimbulkan kewajiban untuk dibayar seperti utang atau penanaman modal asing. Terjaganya kecukupan devisa harus berasal dari sumber-sumber yang fundamental, karena produksi barang dan jasa. Wajar saja jika selama beberapa triwulan atau satu hingga dua tahun mengalami defisit, sebagai bagian dari dinamika pasar.

Namun, fakta defisitnya telah berlangsung selama 8 tahun berturut-turut dengan kecenderungan nilai defisit yang membesar. Lebih mungkin untuk mengatakan ketahanan eksternal kita sebagai rawan atau rentan.

Bersambung ke bagian tiga

MENGURAI DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN INDONESIA (bagian satu dari tujuh tulisan)

Kondisi Transaksi Berjalan (Current Account) yang terus mengalami defisit cukup lebar telah menjadi perhatian Pemerintah selama dua tahun terakhir. Presiden Jokowi berulang kali mengeluh hingga geram terhadap soalan yang krusial dalam perekonomian Indonesia ini. Pada pertengahan 2018, Jokowi sempat memberikan waktu satu tahun kepada para pembantunya untuk mengatasi masalah tersebut. Memulai era keduanya, Jokowi pun masih terus mengingatkan beberapa menteri terkait agar fokus pada soalan ini.

Meski telah menjadi wacana publik yang cukup luas, istilah Transaksi Berjalan belum sepenuhnya dimengerti. Kadang terjadi “misleading” ataupun wacana terbatas pada salah satu bagian saja dari persoalannya.

Transaksi Berjalan sebenarnya sebuah laporan keuangan tentang beberapa transaksi ekonomi antara Indonesia dengan negara lain. Bagian dari laporan yang lebih luas cakupannya, yang disebut neraca pembayaran internasional (Balance of Payments). Otoritas ekonomi Indonesia menyebutnya sebagai Neraca Pembayaran Indonesia (NPI).   

Sebagai padanan adalah Laporan Rugi Laba (Income Statement) yang menggambarkan laba atau rugi suatu perusahaan pada suatu tahun. NPI memperlihatkan surplus atau defisit negara akibat transaksi ekonomi yang dilakukannya dengan negara lain.

Statistik data NPI diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan dipublikasi tiap dan untuk kurun waktu 3 bulan (triwulan), serta ditampilkan yang bersifat tahunan. Penyusunannya mengacu pada kelaziman secara internasional, yang saat ini memakai Balance of Payments and International Investment Position Manual, 6 th edition (BPM6).

Pada prinsipnya, semua transaksi antara penduduk dengan bukan penduduk dicatat dalam NPI. Demikian pula halnya, seluruh unit institusional penduduk yang bertransaksi dengan bukan penduduk tercakup dalam NPI. Termasuk kategori penduduk pula, unit-unit seperti: perusahaan domestik yang terafiliasi dengan perusahaan bukan penduduk, teritori enklaf penduduk di luar negeri (misalnya kedutaan), zona bebas/kawasan berikat yang masih berada dalam pengawasan Bea dan Cukai, serta pekerja yang berada di luar negeri untuk sementara waktu.

NPI yang surplus dalam satu triwulan atau satu tahun akan menambah cadangan devisa. Jika defisit, maka akan menguranginya. Cadangan devisa pada dasarnya adalah uang atau valuta asing yang dikuasai oleh Indonesia (otoritas), yang dinyatakan dalam nilai dolar Amerika. Nilainya merupakan akumulasi dari transaksi pada tahun-tahun sebelumnya. 

NPI selama tahun 2019 mengalami surplus sebesar 4,68 miliar dolar. Namun, karena konsep cadangan devisa memasukan pula sumber perubahan lainnya sesuai manual BPM6 di atas, posisinya bertambah tidak persis sebesar itu. Cadangan devisa Indonesia per akhir Desember 2019 sebesar 129,18 miliar dolar, bertambah sebesar 8,53 miliar dolar selama setahun dari posisinya pada akhir Desember 2018 sebesar 120,65 miliar dolar. 

Kondisi sebaliknya, NPI mengalami defisit sebesar US$7,13 miliar pada tahun 2018. Sedangkan posisi cadangan devisa berkurang US$9,54 miliar. Grafik memperlihatkan surplus atau defisit NPI selama setahun dan perubahan posisi cadangan devisa pada akhir tahun bersangkutan.

Selama era tahun 1981 sampai dengan tahun 1996, kondisi NPI berfluktuasi. NPI mengalami surplus sebanyak 12 kali, dan mengalami defisit sebanyak 4 kali. Nilai fluktuasinya terbilang kecil saja. Nilai defisit langsung melonjak pada tahun 1997 sebesar 8,14 miliar dolar, dari sebelumnya yang surplus 4,50 miliar dolar pada tahun 1996. Defisit terus berlanjut pada tahun 1998, sebesar 3,44 miliar dolar.

Selama 21 tahun era reformasi, dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2019, NPI mengalami surplus sebanyak 14 kali dan defisit sebanyak 7 kali. NPI mengalami defisit dengan nilai yang cukup besar pada tahun 2013 dan tahun 2018.

NPI merupakan catatan atau laporan keseluruhan tentang transaksi internasional Indonesia. NPI dirinci lagi menjadi beberapa catatan, yang dapat pula dilihat sebagai neraca tersendiri berdasar macam atau jenisnya. Yaitu: Transaksi Berjalan (Current Account), Transaksi Modal (Capital Account), dan Transaksi Finansial (Financial Account). 

Bersambung ke bagian dua

MEMAHAMI DATA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (bagian tiga)

Dapat pula dicermati pertumbuhan masing-masing sektor atau lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi (PDB) pada tahun 2018 sebesar 5,17% bersifat rerata dan agregat. Ada sektor yang tumbuh lebih rendah dan ada yang lebih tinggi dibanding itu.

Contoh lapangan usaha yang tumbuh lebih rendah antara lain adalah: sektor pertanian yang tumbuh 3,91%, sektor industri pengolahan tumbuh 4,27 persen, sektor pertambangan dan penggalian yang hanya tumbuh sebesar 2,16%.

Sedangkan contoh lapangan usaha yang tumbuh lebih tinggi antara lain adalah: sektor konstruksi tumbuh 6,09%, sektor Transportasi dan pergudangan tumbuh 7,01%, dan sektor informasi dan komunikasi yang pertumbuhannya mencapai 7,04%.

Sektor pertanian memang tumbuh selalu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Lajunya sempat turun selama tiga tahun berturut-turut, dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Dalam tiga tahun terakhir justru perlahan meningkat.  

Sementara itu, sektor informasi dan komunikasi yang tahun 2018 masih tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi, sebenarnya mengalami penurunan. Sempat beberapa tahun mengalami tingkat pertumbuhan dua digit, perlahan melambat, hingga hanya tumbuh 7,04% pada tahun 2018.

Perhatian yang lebih besar biasanya diberikan pada pertumbuhan sektor industri pengolahan. Kondisi sektor ini dianggap mencerminkan transformasi perekonomian. Mengindikasikan tingkat industrialisasi yang telah dicapai, yang menjadi kunci utama dari pengembangan “kapasitas produksi” yang lebih berkelanjutan.

Sektor industri pengolahan mulai mengalami laju pertumbuhan yang cukup pesat di era 1970-an. Terutama didukung oleh kondisi pemerintahan Soeharto yang telah mulai stabil, sehingga mampu melakukan pembangunan ekonomi. Lajunya tetap bertahan tinggi pada era tahun 1980an dan 1990an. Pertumbuhan sektor ini baru merosot drastis saat krisis moneter, dan beberapa tahun setelahnya.

Laju pertumbuhan kembali meningkat pesat sejak tahun 2002. Lajunya masih di bawah rata-rata era pemerintahan Soeharto. Dan hal itu pun hanya berlangsung selama tiga tahun. Pertumbuhannya kembali melambat sejak tahun 2005. Sejak saat itu, laju pertumbuhannya hampir selalu di bawah laju pertumbuhan ekonomi atau rata-rata laju sektoral secara umum.

MEMAHAMI DATA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (bagian dua)

Pertumbuhan ekonomi telah menjelma menjadi semacam mantra sakti dalam diskusi atau wacana tentang ekonomi. Pembahasan tentang perekonomian Indonesia hampir selalu menempatkannya sebagai variabel terpenting. Istilah ini telah dianggap merepresentasikan pembangunan ekonomi.   

Pertumbuhan ekonomi pun sering disebut dan menjadi fokus dalam pidato Presiden, dalam Nota Keuangan dan APBN, serta laporan perekonomian resmi lainnya dari pemerintah. Laporan kebijakan dari otoritas ekonomi lainnya, seperti Bank Indonesia, juga memberi porsi besar. Tulisan dan komentar para ahli ekonomi, baik dalam rangka mendukung maupun mengkritik kebijakan, biasa memakai pertumbuhan ekonomi sebagai topik utama.

Sebagaimana disebut pada bagian sebelumnya, arti pertumbuhan ekonomi yang dipergunakan di Indonesia adalah pertumbuhan PDB atas dasar harga konstan yang dihitung oleh BPS. Pernyataan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,17 persen berasal dari PDB tahun 2018 atas dasar harga konstan (Rp10,425,32 triliun) dibandingkan dengan tahun 2017 (Rp9,912,70 triliun).

Dalam khazanah teori ekonomi, pertumbuhan ekonomi sebenarnya dimaknai secara lebih luas. Lebih dari sekadar pertambahan barang dan jasa yang diproduksi pada satu tahun atas tahun sebelumnya. Definisi pada umumnya menekankan pada aspek peningkatan kapasitas produksi dan produksi riil dalam jangka panjang.

Boediono (1992) mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi diperhatikannya sebagai suatu proses atau bersifat dinamis. Bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat saja, melainkan dalam jangka panjang.

Penekanan lain dari Boediono, dan memang umum dipakai para ahli ekonomi pembangunan,  pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Hasil produksi atau output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk.

Berdasar definisi seperti itu, angka pertumbuhan ekonomi dari BPS yang umum diketahui selama ini masih perlu disesuaikan. Angka pertumbuhan ekonomi yang biasa dipakai merupakan pertumbuhan PDB riil. Sedangkan definisi di atas memakai pertumbuhan PDB riil per kapita. Pemakaian angka PDB riil per kapita telah memperhitungkan jumlah penduduk pada pertengahan tahun bersangkutan,

Pertumbuhan ekonomi dalam versi ini selalu lebih rendah dalam kasus Indonesia. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah memperhitungkan jumlah penduduk pada tahun 2018 hanya sekitar 3,73 persen. Lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi yang hanya menghitung pertumbuhan PDB riil, sebesar 5,17 persen. Kecenderungan serupa terjadi pula pada tahun-tahun sebelumnya.

Penyebabnya adalah laju pertumbuhan penduduk masih selalu positif, atau jumlah penduduk bertambah tiap tahun. Dapat dikatakan bahwa barang dan jasa yang diproduksi memang bertambah, namun perlu diperhitungkan pertambahan penduduk yang berproduksi sekaligus mengkonsumsinya. Untuk negara-negara industri maju, hal ini nyaris tak berbeda, karena laju pertumbuhan penduduknya di kisaran nol persen.

MEMAHAMI DATA PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (bagian satu)

Pertumbuhan ekonomi secara umum berarti peningkatan produksi barang dan jasa pada suatu tahun dibanding tahun sebelumnya. Secara statistik, misalkan pada tahun 2018 yang sebesar 5,17%, sebenarnya merupakan perbandingan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2018 atas dasar harga konstan dibandingkan dengan nilainya pada tahun 2017.

PDB adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam wilayah Indonesia selama setahun. Nilai PDB tahun 2018 atas dasar harga berlaku (harga tahun bersangkutan) adalah sebesar Rp14.837,4 triliun. Sedangkan PDB harga konstan merupakan nilai dengan memperhitungkan kenaikan harga yang dihadapi produsen dalam rangka berproduksi.

Saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) memakai tahun dasar 2010 untuk menentukan nilai PDB harga konstan. PDB atas dasar harga berlaku tahun 2018 tadi jika diperhitungkan memakai harga tahun 2010, maka nilainya menjadi sebesar Rp10.425,3 triliun. Sementara itu PDB tahun 2017 atas dasar harga konstan sebesar Rp9.912,7 triliun. Terjadi penambahan nilai produksi sebesar 5,17%, yang biasa disebut sebagai pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun tahun 2018 mencapai 5,17%, tertinggi di era pemerintahan Jokowi-JK. Pertumbuhan tahun 2019 diprakirakan hanya di kisaran 5,0-5,1%. Secara rata-rata, pertumbuhan per tahun kurun 2014-2019 sebesar 5,03%.

Pertumbuhan rata-rata era pemerintahan Jokowi-JK tercatat lebih rendah dari era pemerintahan SBY. Rata-rata era SBY-JK mencapai 5,64%, dan era SBY-Boediono mencapai 5,80%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yang mencapai 6,38%.

Pada kurun 1968-1997 (era Pemerintahan Soeharto) rata-rata pertumbuhan ekonomi terbilang tinggi, mencapai 6,77%. Hanya ada tiga tahun dalam periode itu yang tumbuh tidak tinggi, yaitu tahun 1982 (2,25%), 1983 (4,19%) dan 1986 (2,46%). 

Saat terjadi krisis moneter tahun 1998, pertumbuhan ekonomi terkontraksi atau sebesar negatif 13,13% pada tahun 1998, dan hanya 0,79% pada tahun 1999. Berangsur meningkat mulai tahun 2000 hingga tahun 2004, dengan rata-rata 4,57% per tahun.

MEWASPADAI UTANG LUAR NEGERI SWASTA

Utang luar negeri (ULN) yang diperoleh pemerintah dan swasta pada suatu tahun akan membawa masuk devisa, yang menambah surplus Neraca Pembayaran Indonesia. Akan tetapi pada saat harus dilakukan pelunasan dan pembayaran bunga, maka akan tercatat sebagai arus ke luar. Jika hanya dilihat seperti itu tentu total devisa yang keluar akan lebih tinggi, karena ada tambahan bunganya. Akan tetapi sebagian ULN dianggap bisa meningkatkan ekpor yang menghasilkan devisa. Baik secara langsung karena sebagiannya dipakai dalam proses produksi berorientasi ekspor. Ataupun secara tidak langsung, melalui perbaikan kondisi ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi yang kemudian mendorong ekspor.

Teori ekonomi bahkan memberi pembenaran perlunya utang luar negeri bagi suatu negara yang sedang membangun, karena tingkat tabungan domestik dianggap terlampau rendah. Tidak akan mencukupi bagi kebutuhan investasi yang menjadi syarat utama pertumbuhan ekonomi. Jika tidak berutang, atau hanya dengan mengandalkan tabungan domestik, maka negara itu diyakini kehilangan banyak kesempatan untuk mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.   

Terlepas dari perdebatan tentang manfaat utang luar negeri dan harapan akan menghasilkan devisa yang lebih banyak, akibat yang bersifat segera dan pasti adalah kewajiban pelunasan utang pokok dan pembayaran bunga. Oleh karenanya, otoritas ekonomi sering mewaspadai perkembangan ULN. ULN Pemerintah langsung bisa dikontrol, sedangkan ULN swasta diawasi dan coba dipengaruhi dengan berbagai kebijakan. Indonesia telah berpengalaman buruk di masa lampau mengenai ULN swasta yang tak terkontrol.

ULN swasta tercatat tumbuh kembali dengan cepat dan melampaui utang pemerintah lagi sejak tahun 2012. Laju ULN Pemerintah kemudian sempat naik pesat pada tahun 2017 dan 2018, sehingga kembali setara. Akan tetapi di akhir tahun 2018 hingga April 2019, ULN swasta kembali melampaui ULN Pemerintah. ULN swasta sebesar US$199,61 miliar, ULN Pemerintah sebesar US$189,72 miliar, sehingga totalnya sebesar US$389,34 miliar. Salah satu penyebab kenaikan pesatnya adalah ULN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dicatat oleh Bank Indonesia sebagai utang swasta.

Posisi ULN BUMN cenderung meningkat selama 10 tahun terakhir. Peningkatan signifikan terjadi sejak tahun 2011, dan posisi pada akhir April 2019 mencapai US$49,02 miliar. Perlu diketahui bahwa BUMN yang paling banyak berutang adalah yang bergerak di bidang nonkeuangan. Bukan BUMN Bank ataupun BUMN lembaga keuangan nonbank.

Dilihat dari porsi, ULN BUMN saat ini mencapai 24,56% dari total ULN swasta. Jauh lebih besar dibanding porsi tahun 2007 yang sebesar 6.51% dan tahun 2010 sebesar 10,19%. Hampir 30% berjangka waktu pendek (kurang dari setahun).

Dilihat dari denominasi valuta asing ULN, maka porsi dolar Amerika masih amat dominan, mencapai 90,09% dari total ULN swasta. Porsi ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2007 (85,91%) dan pada tahun 2012 (87,43%). Artinya, dilihat dari sisi ini, pengaruh kurs rupiah atas dolar makin membesar.

Jika dilihat dari jangka waktu sisa, maka ULN swasta berjangka pendek (kurang dari sama dengan setahun) kini memiliki porsi sekitar 27,24%. Porsi ini sempat stabil selama sepuluh tahun terakhir di kisaran 25%, dan sedikit meningkat dua tahun terakhir. Porsi yang telah lebih dari seperempat total utang swasta itu akan memberatkan jika kondisi ekonomi memburuk mendadak. Terutama jika depresiasi rupiah cukup signifikan, sementara korporasi swasta (termasuk BUMN) tersebut tidak memproduksi barang atau jasa yang diekspor.

Secara umum, kondisi terkini dari ULN swasta memang masih lebih baik dibanding tahun 1996-1997, menjelang krisis. Masih terlihat aman pula jika dilihat dari besarnya cadangan devisa, kinerja NPI, dan bahkan tekanan atas Transaksi Berjalan yang tengah terjadi. Akan tetapi, kondisinya cenderung memburuk selama beberapa tahun terakhir. Dengan demikian, kewaspadaan otoritas ekonomi atas dinamika ULN perlu ditingkatkan mengingat kondisi global ke depan makin penuh ketidakpastian dan berisiko terjadi turubulensi. ULN BUMN menjadi salah satu yang bisa segera dikendalikan oleh otoritas ekonomi.

Ulasan dalam tulisan ini bersifat umum, hanya melihat data-data keseluruhan dan pengelompokan oleh Bank Indonesia. Masalah bisa saja timbul dari korporasi swasta dan BUMN secara individual ataupun suatu industri. Salah satu faktor krusialnya adalah jika mereka memiliki ULN dalam denominasi dolar Amerika, namun produksinya dijual dalam rupiah di pasar domestik. Yang jelas, terdapat beberapa indikasi yang kurang menggembirakan dan membutuhkan kewaspadaan lebih tinggi dari otoritas ekonomi Indonesia. 

PEMBAYARAN BUNGA UTANG MAKIN MEMBEBANI APBN

Perhatian publik lebih sering kepada tambahan dan posisi utang pemerintah. Perdebatan umum mengedepankan nilai nominal posisi utang ataupun rasionya atas Produk Domestik Bruto (PDB). Padahal yang secara langsung lebih berpengaruh kepada pengelolaan APBN adalah nilai pembayaran bunga utang. Tambahan utang memang cenderung akan menambah pembayaran bunga, namun laju kenaikannya tidak selalu sama atau seiring. Hal itu bergantung pada perkembangan tingkat bunga utang. Dapat saja posisi utang bertambah cukup besar selama setahun, namun tidak diikuti oleh kenaikan pembayaran bunga secara proporsional.

Selama era pemerintahan Jokowi, nilai pembayaran bunga utang cenderung naik lebih cepat dari tambahan utang, kecuali pada tahun pertama pemerintahan (2015). Terlihat bahwa persentase kenaikan pembayaran bunga melampaui persentase pertumbuhan posisi utang. Demikian pula jika dilihat dari kenaikan persentase pembayaran bunga selama setahun dibanding dengan posisi utang akhir tahun yang bersangkutan. Sedangkan selama era pemerintahan SBY pertama dan SBY kedua, terjadi fluktuasi dalam besaran ini.

Cara penjelasan lain adalah dengan melihat data posisi utang akhir tahun 2014 yang sebesar Rp2.607 triliun, yang diprakirakan meningkat menjadi Rp4.778 triliun pada akhir tahun 2019 (posisi per akhir Mei telah mencapai Rp4.572 triliun). Naik sekitar 1,83 kali lipat (183%). Sementara itu, pembayaran bunga utang pada tahun 2014 sebesar Rp133,44 triliun, dan diprakirakan sekitar Rp298 triliun pada tahun 2019 (meski target APBN hanya sebesar Rp275,89 triliun). Naik sekitar 2,23 kali lipat (223%).

APBN KiTA yang dirilis Kementerian Keuangan tanggal 21 Juni lalu memperlihatkan bahwa realisasi pembayaran bunga Januari hingga Mei 2019 (5 bulan) telah mencapai Rp127,07 triliun. Jumlah itu merupakan 46,06% dari target yang sebesar Rp275,89 triliun. Dengan data itu, diprakirakan hingga akhir tahun pembayaran bunga akan melebihi targetnya. Tampaknya memang tidak seburuk tahun lalu yang realisasi mencapai 108,11% dari rencana. Pada tahun 2019 kemungkinan sekitar 105% dari rencana, atau sebesar Rp290 triliun.

Salah satu cara melihat beban utang adalah mencermati perkembangan porsi pembayaran bunga utang selama setahun dari posisi utang rata-rata selama tahun yang bersangkutan. Posisi utang rata-rata secara sederhana dapat diperoleh dari posisi awal tahun (sama dengan akhir tahun sebelumnya) ditambah dengan posisi akhir tahun, kemudian dibagi dua. Rasio itu dapat dibaca sebagai “tingkat bunga riil” yang dibayar Pemerintah melalui APBN.

Rasio pada tahun 2014 sebesar 5,35%, kemudian terus naik menjadi 5,40% (2016), 5,47% (2017), dan 6,18% (2018). APBN 2019 sebenarnya mencerminkan upaya menurunkan rasio. Jika sesuai rencana, rasio pembayaran bunga utang dari posisi utang rata-rata dapat ditekan menjadi 6,0%. Akan tetapi dari prakiraan berdasar realisasi 5 bulan berjalan, justeru dapat meningkat menjadi 6,31%.

Analisis yang lebih cermat adalah memilah biaya dari beberapa jenis utang antara lain karena beberapa jenis utang memang memiliki “biaya” yang jauh lebih rendah, sehingga bisa menyamarkan jenis lainnya. Sebagai contoh, SBN yang tidak bisa diperdagangkan yang dimiliki oleh Bank Indonesia kini nyaris tak berbiaya, dan beberapa pinjaman luar negeri (loan) berbunga kecil.

Salah satu yang paling sering dianalisis karena berguna pula sebagai perbandingan antar negara adalah Surat Utang Negara bertenor 10 tahun. Selama beberapa tahun terakhir SBN bertenor 10 tahun memiliki bunga riil (yield) di kisaran 7-8%. Yield SBN Indonesia itu terbilang paling tinggi di kawasan saat ini. Sebagai contoh per 7 Juni 2019, Indonesia sebesar 7,96% yang lebih tinggi dari Philipina (5,22%), Malaysia (3,70%), Thailand (2,23%) dan Singapura (2,03%).      

Untuk mengetahui seberapa besar beban pembayaran bunga utang pemerintah dalam pengelolaan APBN dapat dilihat dari perbandingan atau rasionya dengan belanja negara dan pendapatan negara. Rasio dalam belanja memperlihatkan porsinya sebagai salah satu pos belanja dalam APBN. Sebagai contoh, pembayaran bunga utang pada tahun 2018 sebesar Rp258,09 triliun merupakan 11,72% dari realisasi Belanja Negara tahun itu. Jika dicermati perubahan porsinya dari tahun ke tahun, maka makin kecil porsinya akan memberi ruang bagi jenis belanja lain. Faktanya, ada kecenderungan porsi yang perlahan meningkat. Sedangkan rasio bunga utang dengan pendapatan menujukkan porsi yang terpakai, seandainya dibayar penuh dari pendapatan. Pembayaran bunga utang tahun 2018 adalah sebesar 13,38% dari realisasi Pendapatan Negara. Kecenderungannya juga mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir.

Secara umum dari berbagai data di atas dapat dikatakan bahwa pembayaran bunga utang makin membebani pengelolaan APBN. Akan tetapi jika dilihat data kurun waktu yang lebih lama, serta tingkat bunga utang negara-negara lain, maka terdapat peluang bagi perbaikan yang signifikan.